TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai wacana pembedaan tarif KRL sebagai ide absurd. Menurutnya, subsidi angkutan umum massal seperti KRL sudah tepat sasaran.
"Kalau subsidi pada tarif KRL dibilang tidak tepat sasaran, lalu mau disebut apa subsidi Rp 80 juta pada pengguna mobil listrik? Subsidi BBM untuk kendaraan pribadi mau disebut apa?" ujar Tulus ketika dihubungk Tempo, Kamis, 29 Desember 2022.
Alih-alih membedakan kelas penumpang, Tulus mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mestinya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum. Sebab, merek telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas.
"Bahkan mereka turut mengurangi subsidi BBM itu sendiri," ujar Tulus.
Jadi, Tulus melanjutkan, subsidi pada angkutan umum merupakan bentuk insentif penumpang angkutan umum. Subsidi ini berlaku tanpa membedakan penumpang dari golongan tertentu. Karenanya, pembedaan tarif pada penumpang KRL berdasar status sosial, dari sisi empiris adalah satu kemunduran.
"Dan berdasar sisi manajemen transportasi publik massal juga tidak lazim. Ini namanya mengatasi masalah dengan masalah," pungkasnya.
RIRI RAHAYU | CAESAR AKBAR
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Tarif KRL bagi Ekonomi Mampu Perlu Diuji Coba
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
