TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK.
"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT," kata Luhut dalam Green Port Awards 2022, di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.
Baca: Luhut Sebut OTT KPK Rusak Citra Indonesia, Ekonom: Logikanya Jangan Dibolak-balik
Luhut menjelaskan, di negara maju tak lagi dilakukan OTT karena sistem digitalisasinya sudah secara penuh dilaksanakan. "Kenapa itu bisa, karena sistemnya bagus. Nah kita sekarang membangun sistem, supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," ucapnya.
Saat ini, kata Luhut, pemerintah terus membangun digitalisasi di berbagai sektor untuk bisa mengurangi peluang korupsi. Sistem digital ini diyakini bakal menangkal terbukanya peluang perbuatan tidak terpuji tersebut.
Pengembangan ekosistem digital juga akan mendorong efisiensi. Ia mencontohkan implementasi green and smart port di sejumlah pelabuhan di Indonesia yang bisa menciptakan efisiensi.
Luhut pun menargetkan 149 pelabuhan di Indonesia akan dapat menerapkan ekosistem ramah lingkungan dan terintegasi secara digital pada 2024 mendatang. Hal ini menyusul 14 pelabuhan yang sudah menerapkannya tahun ini.
"Inilah membangun satu ekosistem kita bernegara sehingga negara ini jangan jadi negara yang drama. Drama karena Anda senang lihat orang OTT-OTT," kata Luhut.
Maraknya OTT yang dilakukan KPK selama ini, menurut Luhut, karena ekosistem bisnis yang tidak bagus. "Sekarang ekosistem itu dibangunkan. Jadi jangan membuat persepsi, memotong-motong apa yang ingin pemerintah lakukan. Pemerintah ingin melakukan efisiensi dengan digitalisasi, tadi bangun smart port, bangun juga green port. Ini penting," tuturnya.
Beberapa waktu lalu Luhut juga menyatakan OTT KPK sebagai metode yang kurang bagus. Menurut dia, solusi terbaik adalah dengan menerapkan sistem terdigitalisasi untuk mencegah korupsi.
Kali ini Luhut kembali memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan di mana kini para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai. "Semua sudah digitalisasi. Jadi itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," ucapnya.
Oleh karena itu ia mengajak pemangku kepentingan di pelabuhan, khususnya, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus membangun sistem digitalisasi. "Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya. Kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," katanya.
ANTARA
Baca juga: Luhut Kembali Singgung OTT KPK: Tidak Bagus Buat Negeri Ini, Jelek Banget Gitu
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
