TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, M. Risal Wasal menyampaikan hasil evaluasi dari persiapan pengoperasian LRT Jabodebek yang dilakukan Crossrail International Ltd--konsultan perkeretaapian asal Inggris. Pengoperasian kereta layang ringan itu semestinya berjalan pada Agustus 2022, namun ditunda sampai Juni 2023.
“Konsultan itu kan baru masuk, sudah mengusulkan terhadap LRT, itu sudah kita lakukan perbaikan,” ujar Risal saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Desember 2022.
Risal tidak menjelaskan secara detail bagian apa yang sudah diperbaiki. Dia hanya mengatakan perbaikan itu dilakukan untuk membuat sistem teknologi LRT sesuai dengan yang seharusnya. “Supaya nanti antara kecepatan, infrastruktur, dan sarana bisa klop untuk sistemnya,” kata Risal.
Sebelumnya, hasil evaluasi dari Crossrail International Ltd dikemas dalam laporan peninjauan ahli berjudul “Operation Readiness LRT Jabodebek” yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Tinjauan itu berjalan selama lima pekan—termasuk satu pekan untuk menyiapkan presentasi perwakilan Crossrail—dan diselesaikan pada 6 April 2022.
Dari salinan yang didapat Koran Tempo, entitas milik Departemen Transportasi pemerintah Inggris itu merangkum temuan masalah pada empat bagian laporan tersebut. Salah satu persoalan yang diungkit oleh Crossrail adalah ketidaksiapan depo LRT Jabodebek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Poin 4,2 dan 4,3 tinjauan Crossrail menyebutkan bahwa depo sebagai garasi rangkaian kereta justru belum siap menampung armada LRT yang diproduksi serta dikirim oleh PT INKA pada Oktober 2019, dilanjutkan secara bertahap hingga tahun lalu. Sebagian armada ditempatkan di atas rel, baik untuk diuji coba maupun parkir.
Saat gedung depo belum selesai dibangun, infrastruktur teknis untuk sistem grade of automation (GOA) level 3—teknologi pengendalian kereta tanpa masinis—sudah dipasang. Ada juga catatan soal kelemahan proses perizinan di depo LRT.
“Peralatan konstruksi jalur sudah ada di lokasi, tapi persetujuan untuk membangun jalan akses depo masih tertahan. Hal ini bisa memicu penundaan waktu,” berikut bunyi dalam laporan itu seperti dikutip Koran Tempo Edisi Sabtu, 17 September 2022.
