Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penangkapan Ikan Terukur Mulai Berlaku Januari 2023, Tunggu Persetujuan Jokowi

image-gnews
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan acara Bincang Bahari spesial akhir tahun di Gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta, Senin, 26 Desember 2022. TEMPO/Defara
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan acara Bincang Bahari spesial akhir tahun di Gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta, Senin, 26 Desember 2022. TEMPO/Defara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya agar kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berlaku pada Januari 2023. Saat ini, Kementerian tengah menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan payung hukum kebijakan penangkapan ikan terukur perlu diselesaikan terlebih dulu. 

“Nah, sampai hari ini belum, sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti,” ujar Trenggono dalam acara bincang bahari spesial akhir tahun di gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta, Senin, 26 Desember 2022.

Baca juga: Trenggono Targetkan Produksi Udang Menembus 2 Juta Ton pada 2024

Trenggono melanjutkan, program penangkapan ikan terukur diperlukan agar populasi perikanan terjaga dengan baik. Nantinya, kata dia, terdapat tiga jenis kuota yang akan diberikan dalam lingkup kebijakan penangkapan ikan terukur.

Pertama, kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, kuota diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir. Ketiga, kuota untuk pendidikan, pelatihan, dan hobi.

Melalui kebijakan ini, penangkapan ikan oleh kapal-kapal di laut tidak lagi memerlukan izin pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. "Jadi ke depan, penangkapan ikan terukur basisnya dari kuota. Kalau dulu rezim lama itu dengan izin kapal. Izin kapal yang 30 GT kebawah itu adalah izin daerah, lalu di atas 30 GT izin pusat,” ujarnya.

Trenggono menyebut penangkapan ikan terukur akan didukung dengan sarana, prasarana, dan pengawasan yang optimal. Estimasi potensi tangkapan ikan setelah kebijakan ini berlaku mencapai 12 juta ton per tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kalau populasinya di seluruh Indonesia katakanlah 12 juta (ton ikan), maksimal menurut teori 80 persen (boleh ditangkap) atau kalau boleh kita turunkan lagi 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasinya terus bisa dijaga," katanya.

Lebih lanjut, menurut Trenggono, kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota ini akan menguntungkan nelayan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi turut mengungkap hal yang sama.

“Kita concern dulu dengan nelayan lokal, kita penuhi semua kebutuhan mereka, berapapun yang mereka butuhkan. Kemudian setelah itu baru kita akan beralih atau kita perhatikan pengusaha pengusaha yang sudah eksis saat ini,” kata Zaini.

Ia mengimbuhkan, KKP saat ini tengah mempersiapkan uji coba penangkapan ikan terukur di zona toga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718. Persiapan ini dimulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga sarana prasarana yang dibutuhkan.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Baca juga: KKP Tegaskan Kepulauan Widi Milik Indonesia: Kita Tidak Melegalkan Jual-Beli Pulau

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kala Jokowi Geram Investasi Terganjal: Percuma Muter ke Seluruh Negara, Perizinan Ruwet Bertahun-tahun

5 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi (dari kiri) Dirut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Seskab Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendag Zulkifli Hasan dan Menkop UKM Teten Masduki membuka secara simbolis pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023. Dalam pameran yang berlangsung hingga 10 Desember itu Presiden Jokowi mengungkapkan UMKM merupakan penopang ekonomi nasional yang mana 61 persen PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97 persen tenaga kerja di Indonesia diserap UMKM. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kala Jokowi Geram Investasi Terganjal: Percuma Muter ke Seluruh Negara, Perizinan Ruwet Bertahun-tahun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti ruwetnya masalah perizinan dan pembebasan lahan yang masih terjadi hingga kini.


Terkini: Jokowi Minta Erick Thohir, BI, dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM; Segini Harta Kekayaan Komut Semen Indonesia Budi Waseso

8 menit lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Menpora Dito Ariotedjo (kanan) mengumumkan bidding atau pengajuan Indonesia untuk tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 edisi 2025 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Terkini: Jokowi Minta Erick Thohir, BI, dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM; Segini Harta Kekayaan Komut Semen Indonesia Budi Waseso

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar para pemangku kebijakan bisa memperbaiki regulasi penyaluran kredit bagi UMKM.


Anies Baswedan hingga Ekonom Kritik Proyek IKN, Kadin: Sejak Awal Dukung, Clear

32 menit lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Anies Baswedan hingga Ekonom Kritik Proyek IKN, Kadin: Sejak Awal Dukung, Clear

Kadin memastikan tetap mendukung pembangunan IKN meski dikritik Calon Presiden Anies Baswedan.


KKP Sebut Kampung Nelayan Modern Papua Bisa Dongkrak Ekonomi Nelayan sampai Rp 14 Miliar

1 jam lalu

Ilustrasi kapal nelayan. TEMPO/Iqbal Lubis
KKP Sebut Kampung Nelayan Modern Papua Bisa Dongkrak Ekonomi Nelayan sampai Rp 14 Miliar

KKP mengungkap potensi kampung nelayan modern atau kalamo Papua bisa raup hingga Rp 14,89 miliar dalam tiga tahun pertama operasi.


Jokowi Minta Erick Thohir, BI dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM: Jangan Hanya Lihat Agunannya, tapi..

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Menkop UKM Teten Masduki (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri), Mendag Zulkifli Hasan (kelima kiri), Dirut BRI Sunarso (ketiga kanan) dan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto (kanan) meninjau pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023. Dalam pameran yang berlangsung hingga 10 Desember itu Presiden Jokowi mengungkapkan UMKM merupakan penopang ekonomi nasional yang mana 61 persen PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97 persen tenaga kerja di Indonesia diserap UMKM. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Minta Erick Thohir, BI dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM: Jangan Hanya Lihat Agunannya, tapi..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar para pemangku kebijakan bisa memperbaiki regulasi penyaluran kredit bagi UMKM.


Petisi 100 Desak DPR dan MPR Segera Makzulkan Jokowi

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, 18 Juni 2020. /Youtube Setpres
Petisi 100 Desak DPR dan MPR Segera Makzulkan Jokowi

Dasar hukum pemakzulan Jokowi, Petisi 100 mengatakan TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945.


Bahlil Ungkap Investor Asing Masuk ke IKN Usai Upacara HUT RI 2024

3 jam lalu

Desain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Investasi untuk peletakan batu pertama tahap ketiga masih akan datang dari investor dalam negeri, meskipun mereka juga dapat bermitra dengan investor asing, kata seorang pejabat. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR/rst)
Bahlil Ungkap Investor Asing Masuk ke IKN Usai Upacara HUT RI 2024

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan investor asing akan masuk ke IKN pada pembangunan tahap 2 atau setelah upacara HUT RI 2024.


Bahlil Tanggapi Kritik Tom Lembong soal Hilirisasi: Pikirannya Jangan Sempit

3 jam lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Bahlil Tanggapi Kritik Tom Lembong soal Hilirisasi: Pikirannya Jangan Sempit

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi kritik terhadap hilirisasi dari Co-Captain Timnas AMIN yaitu Tom Lembong.


Profil RSUP dr. Ben Mboi Kupang yang Baru Diresmikan Jokowi, Habiskan Anggaran Rp 420 Miliar

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Ben Mboi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 6 Desember 2023. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi fasilitas dan alat kesehatan modern yang dimiliki oleh rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur utamanya di NTT tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Profil RSUP dr. Ben Mboi Kupang yang Baru Diresmikan Jokowi, Habiskan Anggaran Rp 420 Miliar

Profil RSUP dr. Ben Mboi Kupang yang diresmikan Jokowi ini merupakan RS terbesar di Indonesia bagian timur


Ekspor UMKM Masih Tertinggal Negara Tetangga, Jokowi: PR Buat Kita

4 jam lalu

Presiden Jokowi meninjau barang dagangan warga saat berkunjung ke Pasar Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 6 Desember 2023, Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat dan pedagang hingga mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ekspor UMKM Masih Tertinggal Negara Tetangga, Jokowi: PR Buat Kita

Saat ini posisi ekspor UMKM Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Apa kata Jokowi?