TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kawasan tambak udang modern. Kawasan ini digadang-gadang mendorong peningkatan produksi udang hingga 2 juta ton pada 2024.
“Kita ingin membuat semacam satu kawasan budi daya yang modern, yang bagus, yang berjangka panjang. Salah satu yang akan kita kejar adalah budi daya udang,” ujar Trenggono dalam acara bincang bahari spesial akhir tahun di gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 26 Desember 2022.
Trenggono menjelaskan, jika dilihat dari sisi pasar global, komoditas udang memiliki permintaan yang cukup tinggi. Demand atau permintaannya sekitar US$ 30 miliar.
Baca: Ramai Kepulauan Widi Dilelang, Jubir Luhut Pernah Bilang Begini
“Indonesia memiliki luasan wilayah dan juga area yang sangat bagus. Maka menurut saya, ini harus dilakukan, kita sedang mau menuju ke sana,” katanya. Adapun saat ini, KKP tengah merintis kampung-kampung budi daya sumber daya laut, seperti ikan patin dan rumput laut.
Dia berharap di sisa masa pemerintahannya hingga akhir 2024, KKP telah mencapai target-target yang dicanangkan. Termasuk perihal produksi udang.
“Mudah-mudahan dengan sisa pemerintahan ini sampai 2024 akhir, kita sudah bisa menyelesaikan seluas 1.000 hektar kawasan tambak udang modern dan juga mencapai 2 juta ton produksi udang,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya TB Haeru Rahayu menyampaikan KKP sedang menjalankan program revitalisasi dan modelling untuk komoditas udang. Ia menyebut melalui revitalisasi itu, pemerintah ingin meningkatkan produktivitas yang selama ini dilakukan oleh pembudi daya udang atau petambak, yang sebelumnya baru 0,6 ton per hektare per tahun.
"Kami ingin coba tingkatkan paling tidak 15 ton hektare per tahun,” kata Haeru. Sedangkan dengan sistem modelling intensif, peningkatan produksinya diharapkan bisa mencapai 80 ton per hektare per tahun.
DEFARA DHANYA PARAMITHA
Baca juga: KKP Tegaskan Kepulauan Widi Milik Indonesia: Kita Tidak Melegalkan Jual-Beli Pulau
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
