TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif angkat bicara menanggapi pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang mempersoalkan kecilnya dana bagi hasil migas yang diterima daerah yang dipimpinnya.
Pernyataan Adil pada pekan lalu karena sampai menyebut pegawai di Kementerian Keuangan sebagai iblis dan setan karena dana bagi hasil yang diterima tak sesuai dengan kenaikan produksi dan lifting migas daerahnya.
Baca: Dana Bagi Hasil yang Ditransfer ke Meranti Rp 208 M, Kemenkeu: Sudah 100,14 Persen
Ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat kemarin, 16 Desember 2022, Menteri Arifin lalu membeberkan realisasi produksi terangkut atau lifting minyak dan gas (migas) dari Blok KKS Malacca Strait yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
Produksi migas turun
Ia menyebutkan produksi migas di daerah itu tengah mengalami tren penurunan. “Data dari SKK Migas memang menunjukkan demikian, tapi memang meskipun demikian harga dari komoditasnya kan cukup bagus,” kata Arifin.
Arifin menjelaskan bahwa tren penurunan lifting itu selanjutnya akan memengaruhi DBH migas yang didapat daerah penghasil. Seluruh dana yang dibagikan ke daerah pun telah diatur dengan hati-hati oleh otoritas fiskal yakni Kementerian Keuangan.
Ia juga memaparkan dana bagi hasil migas yang diterima daerah penghasil juga ditopang oleh reli harga minyak mentah belakangan ini. Hal ini seiring menurunnya lifting blok garapan PT Imbang Tata Alam (ITA), anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG).
“Memang agak turun, sudah tua itu (lapangannya),” tutur Arifin.
Selanjutnya: Polemik ihwal DBH yang dikeluhkan...
