Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Kemenkeu, Putut Hari Satyaka, menambahkan, selain TKD, ada kompenen besar lainnya yang dibelanjakan untuk masyarakat di daerah yaitu belanja kementerian dan lembaga, serta subsidi.
Menurut dia belanja besar tersebut mayoritas untuk masyarakat di daerah, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, dan lainnya. Putut mencontohkan, belanja kesehatan—Kementerian Kesehatan—yang pada 2023 nilainya Rp 118 triliun. Namun porsi terbesarnya untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS sebanyak 96,8 juta orang, jumlahnya Rp 46,5 triliun.
“Itu sudah bertahun-tahun kita berikan, itu yang menikmati juga masyarakat di daerah manapun, termasuk di Meranti juga msayarakatnya menikmati PBI untuk BPJS tersebut,” ucap dia.
Selain itu, dengan transformasi kesehatan, Kemenkes membangun jejaring rumah sakit agar penanganan penyakit bisa langsung ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Bantuan juga diberikan kepada RSUD, yang menjadi bentuk pembanguan rumah sakit.
Belum lagi, kata Putut, untuk perlindungan sosial program dari Kementerian Sosial, ada program keluarga harapan (PKH) yang nilainya Rp 28 triuliun, kartu sembako Rp 45 triliun, lainnya ada BLT minyak goreng dan BBM. “Semuanya adalah untuk masyarakat daerah.”
Putut juga menuturkan, masyarakat daerah juga menikmati belanja kementerian dan lembaga, seperti dari Kementerian PUPR dengan belanja infrastrukturnya. Belanja tersebut dikeluarkan pemerintah pusat, tapi sesuai kewenangannya PUPR atau Kemenhub. “Seperti jalan negara, rel kereta, tapi yang menikmati daerah,” kata dia.
Selanjutnya: Dengan infrastruktur, ada peningkatan konektivitas sehingga ...
