TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah terealisasi. Hari ini, 16 Desember 2022, sebanyak 5.000 ton beras impor dari Vietnam masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan beras impor itu dibeli dengan harga Rp 8.800 per kilogram. Sehingga, total biaya importasi ini diperkirakan mencapai Rp 4,4 triliun.
"Iya tadi kurang lebih kalau kita (impor) 500 ribu ton dari harga Rp 8.800 ya dikalikan aja dengan 500 ribu ton. Bulog itu terbuka," ujar Buwas di Tanjung Priok, Jakarta Utara, 16 Desember.
Bulog berencana menyalurkan beras CBP dengan harga Rp 8.300 per kilogram atau di bawah harga pembeliannya. Lantaran terjadi selisih pembelian Rp 500 per kilogram, Bulog memerlukan dana Rp 250 miliar untuk menutup gap harga tersebut.
Baca juga: Beras Impor Resmi Masuk ke Indonesia dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan
Adapun importasi beras akan dilakukan secara bertahap. Buwas menuturkan sore ini, beras impor dari Thailand sebanyak 5.000 ton juga akan tiba di Pelabuhan Merak, Banten. Pemerintah menargetkan kedatangan beras impor sebanyak 200 ribu ton hingga akhir Desember 2022.
Pada tahap pertama, Indonesia mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Selanjutnya, pada Januari hingga Februari 2022, pemerintah kembali mengimpor beras sampai 300 ribu ton dari Vietnam dan Thailand.
Seluruh proses importasi hingga penyaluran beras ini akan diawasi oleh Satgas Pangan, BPKP, hingga KPK. Buwas menekankan stok beras impor tersebut hanya digunakan ketika terjadi situasi penting. Misalnya, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton seusai melakukan dua kali rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keputusan impor telah melalui perjalanan panjang lantaran antar-kementerian dan lembaga tak satu suara. Kementerian Pertanian (Kementan) berkukuh bahwa hasil produksi dalam negeri masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Menteri Pertanian bahkan sempat mengklaim neraca ketersediaan beras di dalam negeri masih surplus 10 juta ton.
Namun, Buwas menjelaskan kini semua kementerian dan lembaga sudah memastikan bahwa stok domestik tidak mampu memenuhi batas aman CBP, yakni 1,2 juta ton. Importasi pun dinilai belum memenuhi standar tersebut lantaran banyak negara penghasil beras yang memperketat keran ekspornya. Kondisi itu disebabkan masih memanasnya situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
"Faktanya temen-temen sudah tahu di lapangan enggak ada (stok beras). Kalau ditanyakan Satgas Pangan juga tahu sendiri semuanya. Bahkan dari Komisi IV kemarin juga ke daerah banten ngecek sendiri apakah ada penumpukan beras yang berlebihan di penggilingan-penggilingan, dicek juga enggak ada," tuturnya.
Buwas memastikan keputusan pemerintah mengimpor beras telah melalui pertimbangan yang matang. Ia membantah langkah impor tercetus dari dirinya. Menurut Buwas, impor adalah opsi terakhir dengan mempertimbangkan jumlah stok dan harga komoditas di dalam negeri.
"Bukan berarti mutlak harus impor. Sekali lagi, walaupun harga lebih murah dan kualitas lebih baik, tapi kita tidak kiblatnya tidak impor. Ini hanya memenuhi saja," tutur bos Bulog itu.
Baca juga: Beras Impor Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
