Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahlil Ungkap Alasan Softbank Batal Jadi Investor IKN: Enggak Fair, Enggak Cincai

image-gnews
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan Softbank Group batal berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Bahlil, Indonesia menginginkan model investasi yang adil, atau saling menguntungkan bagi negara dan investor. 

Bahlil menuturkan Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Dia juga mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan ke bos Softbank itu.

Baca: Bahlil Sebut Negara Asal Investor IKN: UEA, Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan Eropa

Proposal Softbank tak menguntungkan negara

"Padahal proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, enggak untung ke negara," ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen pada Rabu, 14 Desember 2022. 

Dia pun memberikan contoh tawaran yang disampaikan Softbank. Salah satunya adalah mereka ingin yang menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal.

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Enggak fair, dong. Enggak cincai, dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup, tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win," tutur dia. 

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin didikte. Menurut Bahlil, pengusaha atau investor tidak boleh mengatur negara. Begitu pula dengan negara yang tidak boleh sewenang-senang kepada pengusaha. Karena pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan. 

"Itu yang dalam bahasa saya, enggak boleh pengusaha mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara enggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan," ucap Bahlil. 

Namun, Bahlil menambahkan, meski Softbank batal berinvetasi untuk proyek IKN, masih banyak investor yang berminat. Dia mencatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru yang berasal dari beberapa negara. 

Selanjutnya: "IKN itu investornya sudah ada,..."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Momen Tepat untuk Investasi Dolar AS, Analis: Tunggu Rupiah di Bawah Rp15 Ribu

4 jam lalu

Pegawai tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Penukaran Valuta Asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Rupiah spot berbalik melemah pada perdagangan Kamis (20/6) pagi. Pukul 09.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 16.391 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,16% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.365 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Momen Tepat untuk Investasi Dolar AS, Analis: Tunggu Rupiah di Bawah Rp15 Ribu

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi menerangkan investor perlu menanti momen untuk belanja mata uang dolar AS.


Kabinet Prabowo Bakal Diisi 46 Kementerian, Seknas Fitra: Anggaran Bakal Bengkak Luar Biasa

4 jam lalu

Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara dengan Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara (tidak digambarkan) pada awal pembicaraan mereka di Kementerian Pertahanan di Tokyo, Jepang, 3 April 2024. KIMIMASA MAYAMA/Pool via REUTERS
Kabinet Prabowo Bakal Diisi 46 Kementerian, Seknas Fitra: Anggaran Bakal Bengkak Luar Biasa

Seknas Fitra menyebut rencana Prabowo menambah kementerian menjadi 46 bakal menyebabkan beban anggaran yang besar tahun depan. Bagaimana hitungannya?


Bakal Jadi Menteri Prabowo, Bahlil: Tidak Jauh dari yang Sudah Saya Lakukan

6 jam lalu

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahaladia setelah menemui Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024 [Tempo/Eka Yudha]
Bakal Jadi Menteri Prabowo, Bahlil: Tidak Jauh dari yang Sudah Saya Lakukan

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menemui Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan


Bahlil Pangkas Perizinan Eksplorasi Migas untuk Menarik Investor

7 jam lalu

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan pengusaha Garibaldi 'Boy' Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bahlil Pangkas Perizinan Eksplorasi Migas untuk Menarik Investor

Bahlil mengatakan Kementerian ESDM mencatat dari 44.900 sumur migas yang ada di Indonesia, hanya 16.600 sumur yang aktif.


Adhi Karya Raih Rekor MURI untuk Pembangunan Pusat Pelatihan Timnas di IKN

7 jam lalu

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berhasil meraih Rekor MURI atas pembangunan Pusat Pelatihan Tim Nasional Sepak Bola di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, 28 September 2024. Penghargaan ini diberikan karena penggunaan teknologi konstruksi modular volumetric. Dok. PT Adhi Karya
Adhi Karya Raih Rekor MURI untuk Pembangunan Pusat Pelatihan Timnas di IKN

Pembangunan Pusat Pelatihan Tim Nasional Sepak Bola di Ibu Kota Nusantara (IKN) menggunakan sistem modular volumetric, sehingga mempercepat konstruksi. Proyek ini hasil kolaborasi Adhi Karya dengan Kementerian PUPR.


Gerindra Pastikan Sejumlah Menteri Jokowi Duduk di Pemerintahan Prabowo, Siapa Mereka?

8 jam lalu

Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Pimpinan MPR saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024. Tujuan pertemuan ini digelar adalah sebagai bentuk persiapan pelantikan Presiden-Wakil Presiden. Diketahui, Prabowo dan Gibran akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. TEMPO/Subekti
Gerindra Pastikan Sejumlah Menteri Jokowi Duduk di Pemerintahan Prabowo, Siapa Mereka?

Sejumlah anggota kabinet Presiden Jokowi masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto untuk menduduki kursi menteri, kata Sekjeni Gerindra Ahmad Muzani


Diguyur Rp1,65 Triliun oleh Manoj Punjabi, Bisakah Kinerja Keuangan Net TV Membaik?

9 jam lalu

MD Entertainment dan NET TV
Diguyur Rp1,65 Triliun oleh Manoj Punjabi, Bisakah Kinerja Keuangan Net TV Membaik?

Net TV akan segera diakuisisi Manoj Punjabi dengan nilai Rp1,65 triliun. Analis menilai akuisisi ini bisa memperbaiki keuangan Net TV yang minus.


Bahlil Sebut Golkar Incar Kursi Pimpinan Komisi Energi DPR RI

9 jam lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bahlil Sebut Golkar Incar Kursi Pimpinan Komisi Energi DPR RI

Bahlil Lahadalia enggan menyebutkan nama kader Golkar yang akan didapuk menjadi pimpinan Komisi Energi DPR RI.


IKN dan Jakarta Diusulkan Jadi Ibu Kota dengan Konsep Twin Cities, Apa Itu?

11 jam lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA/M Risyal Hidayat
IKN dan Jakarta Diusulkan Jadi Ibu Kota dengan Konsep Twin Cities, Apa Itu?

Konsep twin cities adalah dua kota menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya menjadi ibu kota de jure dan lainnya de facto


Menhub Sebut Badan Bank Tanah Permudah Pengembangan Kawasan IKN

12 jam lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA/M Risyal Hidayat
Menhub Sebut Badan Bank Tanah Permudah Pengembangan Kawasan IKN

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap Badan Bank Tanah mempermudah pengembangan Kota Nusantara yang dibangun di Kecamatan Sepaku