Ketua KPUN Alvino Antonio meminta semua pihak membuka data bisnis unggas atas kecurigaannya terhadap praktik monopoli dan kartel. Ia menyebut peternak rakyat sudah 12 tahun berdarah-darah mengalami kerugian.
Namun hingga kini, kata Alvino, tidak ada perlindungan yang pasti dari pemerintah. Meskipun peraturan tingkat menteri sudah ada, kata dia, pelaksanaan dan pengawasannya tidak berjalan efektif.
"Ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri. Padahal, kami sama-sama melakukan bisnis yang sama, yakni sama-sama ayam ras,” kata Alvino.
Ia lalu mencontohkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Di dalam Pasal 16 ditegaskan, pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi, dan peternak.
Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri. Faktanya, menurut mereka, peternak mandiri atau koperasi memegang peranan 20 persen dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 persen.
NABILA NURSHAFIRA
Baca juga: Peternak Desak Pemerintah Serius Tangani Penggunaan Antibiotik Berlebihan pada Ayam
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
