"

KPPU Lakukan Investigasi Dugaan Kartel dan Monopoli dalam Sektor Pakan Ternak

Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Selasa, 13 Desember 2022. Mereka juga mendesak Ombudsman RI melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. TEMPO/Tony Hartawan
Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Selasa, 13 Desember 2022. Mereka juga mendesak Ombudsman RI melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menanggapi permintaan dari para peternak agar segera menginvestigasi dugaan kartel dan monopoli bisnis di bidang industri unggas. Hal ini diharapkan bisa melindungi peternak rakyat dari tekanan pelaku usaha besar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Deswin Nur mengatakan, "Hal ini menjadi perhatian dan masukan bagi KPPU dalam pengawasan yang dilakukan di sektor tersebut," katanya dihubungi pada Rabu, 14 Desember 2022. 

Baca: Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Deswin menjelaskan, saat ini KPPU tengah melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam sektor pakan ternak. KPPU juga melakukan klarifikasi atas laporan masyarakat berkaitan dengan pembibitan anak ayam atau day-old-chick (DOC). 

"Kami berharap KPUN atau para asosiasi peternakan lainnya dapat bekerja sama dengan KPPU guna memberikan data/informasi atau bukti yang mendukung dugaan pelanggaran tersebut," ujar Deswin. 

Dalam melindungi peternak, KPPU memiliki fungsi/kewenangan dalam melakukan pengawasan atas kemitraan UMKM (seperti peternak) dengan pelaku usaha besar di sektor tersebut. 

Pernyataan Deswin tersebut juga merespons demonstrasi yang digelar komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) di tiga titik di Jakarta kemarin. Tiga titik lokasi itu adalah di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, dan KPPU.

Selanjutnya: Ketua KPUN Alvino Antonio meminta ...








Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

3 hari lalu

Massa buruh membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Buruh juga berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Gabungan Serikat Buruh: Indonesia Darurat Konstitusi

Ketua Umum GSBI Rudi Daman menilai Presiden Jokowi dan DPR melanggar konstitusi dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU.


Pagi Ini Serikat Buruh dan Partai Buruh Demo di Kemnaker Tolak Aturan Pengusaha Boleh Potong Gaji 25 Persen

4 hari lalu

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memberikan orasi di depan Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pagi Ini Serikat Buruh dan Partai Buruh Demo di Kemnaker Tolak Aturan Pengusaha Boleh Potong Gaji 25 Persen

Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh bakal menggelar aksi demonstradi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan hari ini, Selasa, 21 Maret 2023.


Diduga Korupsi, Muhyiddin Yassin Pernah Dituntut Mundur Warga Malaysia

15 hari lalu

PM Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Istana Nasional untuk pertemuan dengan raja, di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 16 Agustus 2021. Raja Malaysia Tengku Abdullah menunjuk Muhyiddin sebagai PM interim sampai penggantinya terpilih. REUTERS/Lim Huey Teng
Diduga Korupsi, Muhyiddin Yassin Pernah Dituntut Mundur Warga Malaysia

Muhyiddin Yassin sempat dituntut mundur oleh warganya karena dinilai gagal menjalankan pemerintahan


PM Yunani Minta Maaf atas Kecelakaan Kereta Api Maut

16 hari lalu

Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengunjungi lokasi kecelakaan, di mana dua kereta bertabrakan, di dekat kota Larissa, Yunani, 1 Maret 2023. REUTERS/Alexandros Avramidis
PM Yunani Minta Maaf atas Kecelakaan Kereta Api Maut

PM Yunani Kyriakos Mitsotakis meminta maaf atas kecelakaan kereta api yang menewaskan 57 orang, dan berjanji untuk memperbaiki sistem kereta api.


Sidang Perkara Minyak Goreng di KPPU Masuk Tahap Akhir, 27 Terlapor Diperiksa

22 hari lalu

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
Sidang Perkara Minyak Goreng di KPPU Masuk Tahap Akhir, 27 Terlapor Diperiksa

Sidang Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara minyak goreng mulai memasuki fase akhir.


Pansel Serahkan 18 Nama Calon Komisioner KPPU ke Jokowi

26 hari lalu

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
Pansel Serahkan 18 Nama Calon Komisioner KPPU ke Jokowi

Presiden Jokowi menerima 18 nama kandidat Komisioner KPPU yang nantinya akan dipilih DPR menjadi 9 orang


KPPU Gelar Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Hari Ini

30 hari lalu

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi ketika menjawab pertanyaan tentang minyak goreng kepada wartawan di Kantor KPPU, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat pada Rabu, 16 Maret 2022. Foto/Mutia Yuantisya
KPPU Gelar Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Hari Ini

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali melanjutkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran penerapan harga atau kartel dalam kasus jual beli minyak goreng kemasan kepada 27 perusahaan pada hari ini, Kamis, 23 Februari 2022.


KPPU Beberkan Penimbunan Ratusan Ton Minyakita Selain di Marunda hingga Kelangkaan di Pasaran

32 hari lalu

Pedagang menata minyak goreng merek Minyakita dalam kemasan plastik di Pasar Rawa Kebo, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan masyarakat harus menunjukkan KTP saat membeli Minyakita. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak membeli minyak yang digelontorkan pemerintah itu dalam jumlah berlebihan. TEMPO/Tony Hartawan
KPPU Beberkan Penimbunan Ratusan Ton Minyakita Selain di Marunda hingga Kelangkaan di Pasaran

Ketua KPPU M Afif Hasbullah membeberkan sejumlah temuan penimbunan Minyakita yang mencapai ratusan ton. Simak penjelasannya berikut ini.


Sidang Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM Belum Rampung, Jakpro: Prosesnya Serial

32 hari lalu

Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini, Jakarta Pusat, telah selesai. Namun, sampai hari ini Planetarium dan Observatorium Jakarta masih ditutup. Tak ada kunjungan publik apalagi kegiatan peneropongan bintang.
Sidang Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM Belum Rampung, Jakpro: Prosesnya Serial

Sidang dugaan persekongkolan tender revitalisasi TIM tahap III masih berjalan. Jakpro menyebut proses sidang berlangsung serial.


Harga Minyakita Hampir Tembus Rp 18 Ribu, Seluruh Kanwil KPPU Beri Peringatan Hingga Pra Penyelidikan

33 hari lalu

Pedagang memperlihatkan stok minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Harga Minyakita Hampir Tembus Rp 18 Ribu, Seluruh Kanwil KPPU Beri Peringatan Hingga Pra Penyelidikan

Seluruh kantor wilayah KPPU tengah menangani dugaan pelanggaran persaingan usaha dalam penjualan Minyakita.