TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggelar demo di tiga titik di Jakarta, yakni depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU RI). Massa aksi yang jumlahnya ditaksir mencapai 50 ribu orang itu tiba di Jakarta pukul 09.00 WIB dari Cianjur, Sukabumi, Bogor, dan Bekasi.
Ketua KPUN Alvino Antonio mengatakan demo para peternak berkaitan dengan naiknya harga ayam karkas yang menembus Rp 40 ribu per kilogram. Kenaikan harga ayam karkas tak diiringi dengan peningkatan harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak UMKM mandiri.
“Posisi harga ayam hidup di kandang saat ini mencapai Rp 18.500 sampai 19 ribu per kilogram. Padahal, harga acuan pemerintah (HAP) sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan Nomor 5 Tahun 2022) Rp 21-23 ribu per kilogram,” ucap Alvino kepada di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022.
Baca juga: Redam Kenaikan Harga Telur, Bapanas Akan Banjiri Pasokan ke Pasar
Alvino menuturkan peternak merasa tak mendapat perlindungan dari pemerintah. Hampir lima bulan lamanya, kata dia, peternak menderita kerugian lantaran mempertahankan harga ayam hidup di bawah harga pokok produksi (HPP), yakni Rp 19.500 sampai 20 ribu per kilogram.
Tuntutan Peternak Ayam
Melalui demo tersebut, peternak pun melayangkan tiga tuntutan. Tuntutan itu pertama, peternak mendesak Kemenko Bidang Perekonomian untuk segera membuat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2009 juncto UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kedua, peternak mendesak KPPU segera menginvestigasi potensi kartel dan monopoli bisnis di bidang industri unggas. Ketiga, peternak mendesak Ombudsman RI melakukan investigasi atas prakarsa sendiri.
Peternak mengendus adanya maladministrasi oleh Kementerian Pertanian atas Permentan Nomor 32 Tahun 2017. Peternak juga menyoroti aturan turunan mengenai kebijakan cutting yang berjilid-jilid dan mengevaluasi jajaran pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai.
Misalnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Di dalam Pasal 16 ditegaskan, pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi, dan peternak. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri. Faktanya, menurut mereka, peternak mandiri atau koperasi memegang peranan 20 persen dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 persen.
Alvino menyebut peternak rakyat sudah 12 tahun berdarah-darah mengalami kerugian. Namun, tidak ada perlindungan yang pasti dari pemerintah. Meskipun peraturan tingkat menteri sudah ada, kata dia, pelaksanaan dan pengawasannya tidak berjalan efektif.
"Ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri. Padahal, kami sama-sama melakukan bisnis yang sama, yakni sama-sama ayam ras,” kata Alvino. Alvino meminta semua pihak membuka data bisnis unggas atas kecurigaannya terhadap praktik monopoli dan kartel.
NABILA NURSHAFIRA
Baca Juga: Kemendag Jelaskan Rantai Masalah Penyebab Kenaikan Harga Telur Ayam
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
