Pasal Moral dalam KUHP Pukul Industri Wisata, PHRI: Image Pariwisata Harus Clear

Mahasiswa menampilkan poster kritikan untuk DPR saat aksi demo Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kawasan Istana Negara, Kota Bogor, Senin, 27 Juni 2022. Tempo/Magang/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mendesak pemerintah buka suara soal pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Klausul dalam salah satu pasal itu dianggap berpotensi mengganggu industri pariwisata.

Padahal, Maulana berujar, pengusaha hotel masih berjuang mengembalikan sektor pariwisata yang dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020. “Karena inilah yang sangat kita khawatirkan pariwisata itu harus clear juga image-nya dan segala macam itu harus clear,” tutur dia saat dihubungi pada Jumat, 9 Desember 2022. 

Pasal kontroversial yang dimaksud Maulana adalah larangan seks di luar nikah. Sanksi pidana bagi pasangan yang belum menikah melakukan check-in di hotel pun mengancam. Pengusaha menanti-nanti pemerintah memberikan keterangan resmi soal pasal-pasal yang dianggap bermasalah di KUHP baru sehingga tidak merugikan bisnis pariwisata secara berkepanjangan.

Baca juga: Ramai Pasal Pidana Check In Hotel dalam RKUHP, Pelaku Industri Lobi Sandiaga

“Kami berharap pemerintah harus segera mengklarifikasi ini supaya tidak terlalu berpanjang-panjang. Karena kalau kayak gini kita sangat dirugikan ya industri pariwisata,” ucap Maulana

RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar kemarin, Selasa, 6 Desember 2022. Dalam draf akhir RKUHP versi 30 November 2022, RKUHP terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. 

KUHP baru bakal resmi berlaku tiga tahun mendatang. Sejumlah elemen masyarakat sipil memberikan perhatian khusus atas pasal penghinaan presiden hingga peraturan ranah privat seperti kohabitasi atau seks di luar nikah. Pasal moral ini dianggap menjadi ancaman.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai KUHP berpotensi memperburuk iklim investasi di Indonesia. Menurut dia, pasal yang melarang seks di luar nikah bisa mengancam wisatawan asing, khususnya di bisnis perhotelan termasuk tempat wisata. “Seharusnya KUHP lebih sensitif mengatur ini,” kata dia.

Bhima menuturkan, jika pasal di KUHP tersebut dipaksanakan berlaku, wisatawan terutama yang datang dari negara barat, mulai Eropa, Amerika Serikat, hingga Australia, akan merasa terganggu. Sebab, aturan itu masuk terlalu jauh ke ranah privasi. “Perlu ada revisilah saya kira soal pasal itu,” ucap Bhima.

Baca: Investor Asing Lari karena Pasal Seks di Luar Nikah KUHP? Ini Bantahan Pemerintah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

6 hari lalu

Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

Polsek Karawaci menangkap tiga tersangka pengeroyokan Niko (36) warga Karawaci, Kota Tangerang, menggunakan senjata tajam.


Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

7 hari lalu

Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

Diatur dalam Pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana diancam hukuman mati. Berikut beberapa pelaku pembunuhan berencana di Indonesia yang sudah dieksekusi mati.


Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

8 hari lalu

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

Sosialisasi terhadap KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah.


Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

9 hari lalu

Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut rincian bunyi pasal-pasalnya.


Sambut Cap Go Meh, Tingkat Hunian Hotel di Singkawang Capai 100 Persen

10 hari lalu

Sambut Cap Go Meh, Tingkat Hunian Hotel di Singkawang Capai 100 Persen

PHRI Kalimantan Barat menyatakan perayaan Cap Go Meh berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel di Singkawang.


Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup, Saatnya Tunggu Sambo Cs Bacakan Pledoi

10 hari lalu

Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup, Saatnya Tunggu Sambo Cs Bacakan Pledoi

JPU menuntut Ferdy Sambo dengan penjara seumur hidup. Setelah itu terdakwa diberikan kesempatan baca pledoi sebelum vonis hakim. Apa pledoi itu?


Ibu Kota Negara Pindah ke IKN Nusantara, PHRI Tanyakan Nasib Jakarta

11 hari lalu

Ibu Kota Negara Pindah ke IKN Nusantara, PHRI Tanyakan Nasib Jakarta

Pemerintah segera memindah ibu kota negara ke IKN Nusantara. Perhimpunan Hotel dan Restoran meminta pemerintah pusat memastikan masa depan Jakarta.


Sambo Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Begini Definisinya Menurut KUHP

11 hari lalu

Sambo Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Begini Definisinya Menurut KUHP

Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo, kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ini bunyinya sesuai KUHP.


Penodong 2 Penumpang Bajaj di Tambora Pernah Terseret Kasus Pemerasan

11 hari lalu

Penodong 2 Penumpang Bajaj di Tambora Pernah Terseret Kasus Pemerasan

Penodong 2 penumpang bajaj di Tambora, Jakarta Barat adalah residivis. Dia pernah terseret kasus pemerasan dan dipenjara.


Kategori Kejahatan Apa yang Terjerat Hukuman Mati Pasal 340 KUHP?

11 hari lalu

Kategori Kejahatan Apa yang Terjerat Hukuman Mati Pasal 340 KUHP?

Seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman pidana mati atau istilah lain hukuman mati.