KUHP Dianggap Perparah Ekonomi, Ekonom: Kalau Mau Investasi Masuk, Harus Dibatalkan

Sejumlah aktivis membentangkan spanduk saat aksi jalan pagi bersama tolak RKUHP dalam Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 27 Noveber 2022. Dalam aksi tersebut mereka menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk disahkan karena dianggap masih mengandung banyak pasal yang bermasalah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan imbas ekonomi pasca-disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tak hanya membuat iklim investasi goncang. Namun, KUHP yang baru bakal memperburuk dampak resesi global 2023. 

"Akan memperburuk (dampak resesi global 2023). Komitmen investasi kemarin yang sempat dihasilkan dari KTT G20 bisa terancam batal atau hanya sekadar komitmen karena KUHP ini," ujar dia melalui sambungan telepon pada Jumat, 9 Desember 2022. 

Padahal, Bhima menuturkan, kontribusi investasi mencapai 30 persenan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Bahkan menurut dia, masalah yang akan jadi hambatan utama tahun depan untuk investasi bukan lagi tahun politik, tapi KUHP.

Baca: Investor Asing Lari karena Pasal Seks di Luar Nikah KUHP? Ini Bantahan Pemerintah

"Jadi kalau investasi mau masuk ya KUHP harus dibatalkan," tutur Bhima. 

Bhima menyoroti salah satu pasal dalam KUHP, yakni kohabitasi atau perzinahan (melarang seks di luar nikah). Menurut dia, pasal tersebut bisa mengancam kunjungan wisatawan asing, khususnya di bisnis perhotelan--tak terkecuali tempat wisata. “Seharusnya KUHP lebih sensitif mengatur ini.” 

Bhima melanjutkan, jika pasal di KUHP tersebut dipaksanakan berlaku, wisatawan, terutama yang datang dari negara barat, mulai Eropa, Amerika Serikat, hingga Australia, akan terganggu. Sebab,  klausul itu dianggap mencampuri urusan privat. 

Selain itu, KUHP disahkan di tengah masa transisi pasca-pandemi Covid-19, saat gelombang wisatawan asing mulai masuk ke Indonesia. Bhima pun menyayangkan KUHP ini justru tidak mendukung kebangkitan bisnis pariwisata internasional ke Indonesia. 

Imbas itu sudah tampak dari banyaknya wisatawan asing yang membatalkan kedatangannya ke Tanah Air. “Jadi ini serius untuk investasi di sektor wisata. Pengembangan kawasan wisata, apalagi pemerintah mau mendorong medical tourism itu bisa terganggu rencananya,” tutur Bhima. 

Lebih dari itu, Bhima menambahkan, dampaknya akan besar. Dia mengkhawatirkan investasi yang masuk ke Indonesia berkualitas rendah atau dari negara otoritarian. "Investasi yang berkualitas turun dari negara maju, yang masuknya banyak yang lebih ke enggak peduli lingkungan dan HAM gitu, karena di negara otoritarian memang nilainya begitu," ucap Bhima. 

RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar kemarin, Selasa, 6 Desember 2022. Dalam draf akhir RKUHP versi 30 November 2022, RKUHP terdiri atas 624 pasal dan 37 bab.  

KUHP baru bakal resmi berlaku tiga tahun mendatang. Sejumlah elemen masyarakat sipil memberikan perhatian khusus atas pasal penghinaan presiden hingga peraturan ranah privat seperti kohabitasi atau seks di luar nikah.

Baca juga: Ramai Pasal Pidana Check In Hotel dalam RKUHP, Pelaku Industri Lobi Sandiaga

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

6 hari lalu

Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

Polsek Karawaci menangkap tiga tersangka pengeroyokan Niko (36) warga Karawaci, Kota Tangerang, menggunakan senjata tajam.


Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

7 hari lalu

Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

Diatur dalam Pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana diancam hukuman mati. Berikut beberapa pelaku pembunuhan berencana di Indonesia yang sudah dieksekusi mati.


Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

8 hari lalu

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

Sosialisasi terhadap KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah.


Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

9 hari lalu

Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut rincian bunyi pasal-pasalnya.


Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup, Saatnya Tunggu Sambo Cs Bacakan Pledoi

10 hari lalu

Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup, Saatnya Tunggu Sambo Cs Bacakan Pledoi

JPU menuntut Ferdy Sambo dengan penjara seumur hidup. Setelah itu terdakwa diberikan kesempatan baca pledoi sebelum vonis hakim. Apa pledoi itu?


Sambo Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Begini Definisinya Menurut KUHP

11 hari lalu

Sambo Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Begini Definisinya Menurut KUHP

Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo, kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ini bunyinya sesuai KUHP.


Penodong 2 Penumpang Bajaj di Tambora Pernah Terseret Kasus Pemerasan

11 hari lalu

Penodong 2 Penumpang Bajaj di Tambora Pernah Terseret Kasus Pemerasan

Penodong 2 penumpang bajaj di Tambora, Jakarta Barat adalah residivis. Dia pernah terseret kasus pemerasan dan dipenjara.


Kategori Kejahatan Apa yang Terjerat Hukuman Mati Pasal 340 KUHP?

11 hari lalu

Kategori Kejahatan Apa yang Terjerat Hukuman Mati Pasal 340 KUHP?

Seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman pidana mati atau istilah lain hukuman mati.


Vonis Nihil untuk Benny Tjokrosaputro di Kasus Korupsi Asabri, Ini Pengertian dan Syaratnya

15 hari lalu

Vonis Nihil untuk Benny Tjokrosaputro di Kasus Korupsi Asabri, Ini Pengertian dan Syaratnya

Majelis Hakim Tipikor Jakarta memberikan vonis nihil Benny Tjokrosaputro. Apakah pengertian vonis nihil ini dan bagaimana syaratnya?


4 Poin Pidato Awal Tahun AHY, dari Menolak Perpu Cipta Kerja hingga Sistem Pemilu Tertutup

15 hari lalu

4 Poin Pidato Awal Tahun AHY, dari Menolak Perpu Cipta Kerja hingga Sistem Pemilu Tertutup

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan partainya menolak Perpu Cipta Kerja. Apa alasannya?