PHRI Khawatir Imbas Pasal Pidana Check In Hotel dalam KUHP: Kita Semua Dirugikan

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR hari ini, Senin, 5 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran merespons soal pasal-pasal yang mengatur ranah privat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu pasal itu mengandung ancaman sanksi pidana bagi pasangan yang belum menikah melakukan check-in di hotel.

Menurut Maulana, klausul dalam pasal tersebut menuai polemik. "Itu yang kita khawatirkan sebetulnya akan berdampak. Kan yang dirugikan kita semua jadinya," ujar dia melalui sambungan telepon pada Jumat, 9 Desember 2022. 

Namun, kata Maulana, KUHP itu kadung disahkan. Sehingga, dia meminta agar pemerintah memberikan klarifikasi soal pasal tersebut agar tidak berdampak pada industri pariwisata.

"Itu yang paling penting. Apalagi sudah akan menyambut liburan (Natal 2022 dan tahun baru 2023 atau Nataru), dan masih dalam masa recovery karena pandemi Covid-19," ucap dia. 

Baca: Investor Asing Lari karena Pasal Seks di Luar Nikah KUHP? Ini Bantahan Pemerintah

Sebelum KUHP diteken, PHRI bersama dengan beberapa asosiasi lainnya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. "Kita sudah membuat surat untuk menyampaikan aspirasi kita seperti apa pendapat kita (soal RKUHP)," tutur Maulana. 

Pada 24 Oktober lalu, Sandiaga Uno menanggapi kabar beberapa klausul di dalam beleid akan berdampak terhadap industri pariwisata, khususnya hotel. Pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata pun langsung melobi Sandiaga. Sandiaga mengaku mendapatkan masukan dari pelaku industri pariwisata dan turunannya. 

“Kami menampung semua masukan terutama yang berkaitan bahwa beberapa pasal dinilai kontraproduktif terhadap sektor pariwisata,” ujar dia dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno pada Senin, 24 Oktober 2022. 

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, pihaknya terus melakukan pembahasan dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sandiaga mengimbau agar para pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat tetap tenang menjaga situasi agar tetap kondusif. 

Dia berharap bisa mendapatkan satu titik temu untuk kepentingan kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. “Kita juga sudah mendapatkan masukan dari PHRI dan beberapa asosiasi usaha pariwisata, ini akan kami sampaikan ke DPR,” ucap Sandiaga.

RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar kemarin, Selasa, 6 Desember 2022. Dalam draf akhir RKUHP versi 30 November 2022, RKUHP terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. 

KUHP baru bakal resmi berlaku tiga tahun mendatang. Sejumlah elemen masyarakat sipil memberikan perhatian khusus atas pasal penghinaan presiden hingga peraturan ranah privat, seperti kohabitasi atau seks di luar nikah.

Baca juga: Ramai Pasal Pidana Check In Hotel dalam RKUHP, Pelaku Industri Lobi Sandiaga

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Club Ferrari Indonesia Diminta Dorong Sport Automotive Tourism, Apa Itu?

6 jam lalu

Club Ferrari Indonesia Diminta Dorong Sport Automotive Tourism, Apa Itu?

Menurut Bamsoet, sembari touring anggota klub Ferrari bisa mendokumentasikan keindahan alam dan pariwisata lalu mempromosikannya di media sosial.


Sandiaga: 1.000 Lebih Pelaku Ekonomi Kreatif Ikut ASEAN Tourism Forum 2023 di Yogyakarta

1 hari lalu

Sandiaga: 1.000 Lebih Pelaku Ekonomi Kreatif Ikut ASEAN Tourism Forum 2023 di Yogyakarta

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan lebih dari 1.000 pelaku ekonomi kreatif mengikuti opening ceremony ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 di Yogyakarta.


Buka ASEAN Tourism Forum 2023 di Candi Prambanan, Wapres Ma'ruf Amin: Percepat Pemulihan Pasca Covid-19

1 hari lalu

Buka ASEAN Tourism Forum 2023 di Candi Prambanan, Wapres Ma'ruf Amin: Percepat Pemulihan Pasca Covid-19

Dari gelaran ASEAN Tourism Forum 2023 itu, Ma'ruf Amin bergarap puncak kejayaan pariwisata di ASEAN bisa mencapai puncaknya kembali di tahun ini.


Erick Thohir Bakal Pangkas Bandara Internasional Jadi 15, Bandara Mana Saja?

2 hari lalu

Erick Thohir Bakal Pangkas Bandara Internasional Jadi 15, Bandara Mana Saja?

Erick Thohir bakal memangkas bandara internasional jadi 15. Mana saja?


Hong Kong Undang Kedatangan Pelancong dengan Tawarkan 500 Ribu Penerbangan Gratis

3 hari lalu

Hong Kong Undang Kedatangan Pelancong dengan Tawarkan 500 Ribu Penerbangan Gratis

Hong Kong telah menutup diri selama hampir tiga tahun terakhir dalam upaya untuk menangkal Covid-19.


F1 Powerboat di Danau Toba Ditargetkan Ciptakan Dampak Ekonomi Rp 250 Miliar

3 hari lalu

F1 Powerboat di Danau Toba Ditargetkan Ciptakan Dampak Ekonomi Rp 250 Miliar

F1 Powerboat World Championship (F1 H2O) yang akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara, diharapkan bisa berdampak ekonomi cukup besar.


Kronologi Penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba

3 hari lalu

Kronologi Penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba

Inilah kilas balik kasus narkoba yang libatkan Eks Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, mulai ditangkap hingga menjadi tersangka


Ancaman Pidana untuk Pelaku Teror Sekarung Ular Kobra ke Rumah Seseorang

3 hari lalu

Ancaman Pidana untuk Pelaku Teror Sekarung Ular Kobra ke Rumah Seseorang

Pelaku yang melempar sekarung ular kobra ke rumah seseorang bisa dihukum lima belas tahun penjara jika korban tewas.


Heboh Maling Gondol PJU Di Batam, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara

3 hari lalu

Heboh Maling Gondol PJU Di Batam, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara

Maling yang gondol PJU di Batam, bisa dikenai hukuman lima tahun penjara atau denda sebesar sembilan ratus ribu rupiah.


Ancaman Hukuman Obstruction of Justice menurut KUHP

3 hari lalu

Ancaman Hukuman Obstruction of Justice menurut KUHP

Apa itu Obstruction of Justice, lengkap dengan ancaman hukuman pidananya sesuai KUHP.