Total produksi, kata dia, tidak mencapai 100 ribu ton seperti yang disebutkan Kementan melainkan hanya 20 juta ton. Ia mengatakan timnya juga sudah mengecek ke lapangan.
"Kami sudah cek di lapangan. Bahkan direksi kami ke lapangan dan berjumpa juga sama gubernur, nyatanya tidak ada," ucap Buwas.
Cadangan beras pemerintah kian tiris
Sementara stok cadangan beras pemerintah di Bulog kian menipis. Bapanas mencatat saat itu stok Bulog di bawah target 1,2 juta ton, yaitu hanya 650 ribu ton.
Di sisi lain, Buwas mengatakan tak mungkin melakukan penyerapan beras lokal dengan jumlah besar dalam waktu dekat. Selain stok yang terbatas, menurutnya harga di pasar juga tidak memungkinkan.
"Kalau kita mendatangkan dari luar (impor), itu harus secepatnya," kata Buwas.
Kemudian Komisi IV DPR mengadakan rapat dengar pendapat lanjutan pada Rabu, 23 November 2022. Kali ini Kementerian Pertanian turut hadir dan diminta untuk menjelaskan ihwal hasil produksi beras nasional.
Komisi IV DPR kemudian memberikan waktu kepada Kementan untuk memenuhi pasokan CBP ke Bulog selama enam hari kerja. Jumlah beras yang harus dipenuhi sebanyak 600 ribu ton.
Kementan surati Bapanas dan Bulog
Pada 30 November 2022, Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian akhirnya melayangkan surat resmi kepada Bapanas dan Bulog yang berisi rincian lokasi penyerapan beras domestik.
Surat tersebut telah ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dengan data yang dikirimkan Kementan, Batara berharap Bulog dapat segera menyerap beras di wilayah tersebut. Sehingga, pemerintah tidak perlu melakukan importasi beras.
Ketika ditanya soal surat tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta agar masyarakat menunggu kabar terbaru yang akan disampaikan pada RDP selanjutnya, 7 Desember 2022. Namun sehari sebelum RDP diselenggarakan, Bapanas mengumumkan keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton hingga akhir tahun.
Jokowi wanti-wanti soal data beras
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ke seluruh jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras nasional tercukupi, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Sebab, kelangkaan pangan khususnya beras dapat memicu gejolak sosial dan politik.
Selanjutnya: Ia pun mewanti-wanti...
