Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022. (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan panitia kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini, Kamis, 8 Desember 2022, telah menyepakati dan menandatangani Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor (RUU PPSK) untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna.

“Kita semua sudah setuju, pemerintah setuju, DPR setuju, kita sampai pada pengambilan keputusan tingkat satu. Apakah kita setuju dengan rencana Undang-undang PPSK?” tanya Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir pada Raker dengan Menteri Keuangan, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Menteri Koperasi UKM, dan Menkumham, di DPR, Senayan, Kamis, 8 Desember 2022.

Baca: Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Pertanyaan itu kemudian langsung disetujui oleh pemerintah dan anggota DPR yang hadir dalam rapat pengesahan RUU PPSK atau omnibus law keuangan tersebut.  

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kehadiran RUU PPSK sangat penting untuk memperkuat sektor keuangan domestik. RUU ini diharapkan bisa membuat sektor keuangan berjalan secara optimal dalam menjalankan tugasnya dan mendorong roda perekonomian masyarakat.

RUU PPSK disebut sangat tepat waktu

Bendahara negara itu juga menilai adanya RUU ini sangat tepat waktu dan relevan. Sebab, dinamika global dan domestik kini masih dipenuhi ketidakpastian, sehingga perlu diantisipasi dan direspons oleh Indonesia, termasuk di dalamnya adalah ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, sependapat dengan DPR bahwa RUU ini merupakan reformasi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri secara berkelanjutan dan merata di pelosok Tanah Air. “Kami siap untuk mengawal sampai tingkat II di paripurna,” ucapnya.

Salah satu poin penting yang diatur dalam RUU PPSK adalah Bank Indonesia (BI) yang tetap dapat melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untuk mendukung pembiayaan APBN atau yang dikenal dengan skema berbagai beban (burden sharing) untuk selama-lamanya.  

Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 RUU PPSK, terdapat dua pasal yaitu Pasal 36A dan Pasal 36B. "Pasal 36A menyebutkan bahwa dalam rangka penanganan stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, BI berwenang untuk membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional," tulis draf RUU PPSK.  

Selanjutnya: Tak hanya itu, BI berwenang membeli...






Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

3 jam lalu

Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut APBN telah membantu anak muda Indonesia mengejar pendidikan dan meraih cita-cita.


Terkini: Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani, Faisal Basri Ungkap Biang Keladi Minyak Goreng Mahal

10 jam lalu

Terkini: Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani, Faisal Basri Ungkap Biang Keladi Minyak Goreng Mahal

Berita ekonomi dan bisnis paling banyak dibaca siang ini dimulai dari kritik Rhenald Kasali ke Menkeu Sri Mulyani soal ancaman resesi.


Harga Beras Masih Tinggi Lampaui HET Meski Bulog Sudah Operasi Pasar, Dampak ke Inflasi?

11 jam lalu

Harga Beras Masih Tinggi Lampaui HET Meski Bulog Sudah Operasi Pasar, Dampak ke Inflasi?

Harga beras masih melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal Perum Bulog sudah menggencarkan operasi pasar.


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

14 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.


Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

17 jam lalu

Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

Sejak 2022, Menkeu Sri Mulyani Indrawati getol bicara soal inflasi di Indonesia. menurutnya, fenomena ini berpeluang terjadi akibat resesi global 2023


Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

2 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


Naik Lagi, Berikut Daftar Harga Beras Per Februari 2023 Terbaru

2 hari lalu

Naik Lagi, Berikut Daftar Harga Beras Per Februari 2023 Terbaru

Daftar harga beras per Februari 2023 menurut BPS, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

2 hari lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

2 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

Sri Mulyani sebut ekonomi RI baik-baik saja, KPPU mulai usut penjualan bersyarat Minyakita di daerah.