Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Aturan soal politikus atau anggota partai politik bisa masuk ke jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dipastikan batal masuk ke dalam dokumen Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK.

Hal ini terlihat dalam draf dokumen RUU PPSK terbaru yang merupakan versi 5.0. Draf tersebut rampung disusun pada hari ini, Kamis, 8 Desember 2022 pukul 08.46 WIB.

Baca: Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Harus steril dari kepentingan politik

Draf dokumen versi terbaru yang juga disebut omnibus law keuangan itu menyebutkan salah satu aturan yang sempat menjadi sorotan publik beberapa lalu yakni soal kesempatan bagi politikus masuk ke dalam jajaran Dewan Gubernur BI. Dalam draf dokumen teranyar itu, hal tersebut ternyata digugurkan.

“Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang: … menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik,” seperti dikutip dari draf dokumen, khususnya pada Pasal 47 draf RUU P2SK terbaru di bagian mengenai BI.

Tak hanya itu, larangan lainnya bagi anggota Dewan Gubernur BI adalah memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun. Anggota pun tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wahub memangku jabatan tersebut.

Draf dokumen itu juga menyebutkan RUU PPSK mengatur ketentuan pemilihan anggota Dewan Gubernur BI, seperti pengusulan dan pengangkatannya oleh presiden sesuai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun anggota terpilih akan menjabat 5 tahun dan paling lama dua periode.

Jika anggota Dewan Gubernur BI melanggar aturan tersebut, maka ia wajib mundur dari jabatannya. “Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya,” tertulis dalam dokumen itu.

Adapun pada siang hingga saat berita ini diunggah, Komisi XI DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Hukum dan HAM. Rapat itu berisi pembahasan akhir hingga pengambilan keputusan RUU PPSK.

Selanjutnya: Sedikitnya ada tujuh mata acara ...






BPKH Diminta Investasi Lebih Agresif Tangani Polemik Dana Haji

1 jam lalu

BPKH Diminta Investasi Lebih Agresif Tangani Polemik Dana Haji

Dengan cepatnya perubahan biaya haji, BPIH perlu mencari cara agar investasi dana haji bisa lebih menguntungkan jemaah haji.


Sri Mulyani: NLE Ditargetkan Ada di 14 Pelabuhan

7 jam lalu

Sri Mulyani: NLE Ditargetkan Ada di 14 Pelabuhan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan NLE ditargetkan terimplementasi di 14 pelabuhan dan bandara Indonesia.


Sri Mulyani: Ekonomi Bangkit usai Pendemi, Insentif Pajak Dunia Usaha Dikurangi

8 jam lalu

Sri Mulyani: Ekonomi Bangkit usai Pendemi, Insentif Pajak Dunia Usaha Dikurangi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah tahun ini bakal mengurangi insentif pajak bagi dunia usaha.


Revisi PP Devisa Hasil Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Bakal Tambah Sektor Manufaktur

10 jam lalu

Revisi PP Devisa Hasil Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Bakal Tambah Sektor Manufaktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah bakal memperlebar sektor usaha devisa hasil ekspor (DHE) yang wajib ditahan di dalam negeri.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

14 jam lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


Cerita Lain dari Konsumen Meikarta: Berniat Investasi Malah Diadili

20 jam lalu

Cerita Lain dari Konsumen Meikarta: Berniat Investasi Malah Diadili

Salah satu konsumen Meikarta, Rosliani mengaku tertarik membeli hunian yang dikembangkan oleh anak usaha Lippo Cikarang itu karena termakan rayuan hunian strategis.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

21 jam lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Bank Indonesia Catat Aliran Modal Asing Masuk RI Rp 4,42 T

1 hari lalu

Bank Indonesia Catat Aliran Modal Asing Masuk RI Rp 4,42 T

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp4,42 triliun.


Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

1 hari lalu

Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin situasi tahun politik menjelang Pemilu 2024 akan berjalan aman.


Ekonomi Dunia Hadapi Ancaman Disrupsi, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Beri Insentif untuk Pelaku Usaha

1 hari lalu

Ekonomi Dunia Hadapi Ancaman Disrupsi, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Beri Insentif untuk Pelaku Usaha

Hadapi ekonomi dunia, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis.