TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian enggan menanggapi keputusan impor beras 200 ribu ton untuk menambah cadangan di gudang Bulog. Saat ditemui seusai rapat dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memilih bungkam.
"Aku enggak bicara impor. Oleh karena itu, tadi tidak ada yang kita singgung," ucapnya saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 7 Desember 2022.
Pemerintah sepakat melakukan impor beras sebanyak 200 ribu ton setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi menggelar dua kali rapat terbatas. Kementerian Perdagangan juga memberikan karpet merah kepada Bulog untuk mengimpor beras hingga 500 ribu ton.
Baca: Pemerintah Impor Beras 200 Ribu Ton, Zulhas: Saya Beri Izin 500 Ribu Ton, Bisa Dibeli Kapan pun
Sebelum impor terjadi, Kementerian Pertanian dan Bulog berselisih data soal ketersediaan beras. Bulog menyatakan stok beras di gudangnya tiris. Sebaliknya, Kementerian Pertanian menyebut stok beras di Bulog aman sampai akhir tahun.
Syahrul berdalih pihaknya merujuk pada data Badan Pusat Statistik. Dia pun berkukuh bahwa Indonesia mengalami surplus beras--bahkan tahun ini adalah surplus yang paling tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya. "Kita himpun data secara digital dari pelaporan bupati," ujarnya.
Keputusan Impor Beras
Merujuk pada data BPS, Syahrul menjelaskan keputusan impor beras bukan disebabkan produktivitas dan ketidak-tersediaan stok, melainkan soal harga. Dia mengatakan pemerintah mengupayakan harga beras yang terjangkau untuk masyarakat.
Untuk menjaga harga dan pasokan beras, Syahrul berharap Bulog akan menyerap hasil produksi petani pada saat panen raya nanti. Ia memperkirakan puncak panen akan berlangsung pada Maret sampai April 2022. Kemudian panen akan terjadi kembali pada Juli hingga Agustus 2022.
"Jadi kalau mau nyerap, serap di situ," kata dia. Syahrul menekankan pihaknya akan terus mendorong Bulog untuk menyesuaikan harga pokok penjualan (HPP) agar bisa membeli hasil panen petani sesuai dengan harga di pasaran.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi seturut dengan Syahrul. Dia tak mau berkomentar soal ketidaksesuaian data beras. Begitu pun perihal keputusan impor. "Kami enggak jawab soal itu," kata dia.
Bulog Buka Suara soal Impor Beras
Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengaku sudah mengecek ke lapangan untuk memverifikasi data yang dikirimkan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan. Menurutnya, data tersebut tak sejalan dengan yang ada di lapangan.
"Sebenarnya saya maunya terima beras, bukan terima data. Saya cek di lapangan enggak ada (stok beras)," kata dia di DPR, 7 Desember.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan impor beras ini belum dilakukan dan masih diupayakan oleh pemerintah. Meski izin impor beras yang diberikan sebanyak 500 ribu ton, Arief berujar pemerintah akan mengusahakan penyerapan sebanyak 200 ribu ton terlebih dahulu hingga 31 Desember 2022.
Namun, ia tak menutup kemungkinan impor beras akan dilakukan pada tahun depan. Ia menyebutkan pemerintah akan mempertimbangkan terlebih dulu dengan melihat perkembangan stok beras ke depan.
"Kalau buat saya, Bulog harus tetap punya cadangan. Kita enggak tau nanti ada banjir, ada disaster, ada gempa, itu (cadangan beras) harus kita tetap punya. Buat saya di Bapanas, ketersediaan adalah nomor satu," tuturnya.
Baca juga: Pemerintah Resmi Impor Beras 200 Ribu Ton, Bapanas: Hanya untuk Kegiatan Pemerintah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
