Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2023 untuk Semua Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Memberikan Sambutan kegiataan Apel kebangsaan 1000 Banser dan Peresmian Gedung PW GP Ansor di Gedung PW Ansor Jawa Barat, Lengkong Kota Bandung, Rabu (10/8/2022) (Rizal FS/Biro Adpim Jabar)

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Keputusan Gubernur nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat tahun 2023.

“UMK tersebut mulai dibayarkan 1 Januari 2023,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi, dalam konferensi pers yang disiarkan daring, Rabu, 7 Desember 2022.

Baca: Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Taufik mengatakan, rekomendasi UMK sejumlah daerah di Jawa Barat besarannya dikoreksi gubernur menyesuaikan Permenaker 18 tahun 2022. Diantaranya Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, dan Pangandaran yang mengirimkan rekomendasi kenaikan upah 10 persen.

Dalam Permenaker 18 tahun 2022 kenaikan upah dibatasi 10 persen jika akumulasi inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, setelah dikalikan variabel alfa lebih dari 10 persen. Lima daerah tersebut jika menghitung faktor inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi tidak melampaui 10 persen.

“Jadi dikembalikan ke Permenaker 18/2022 dengan alfa 03,” kata Taufik.

Taufik mengatakan, selanjutnya Kota Banjar yang kenaikan UMK jika mengikuti Permenaker 18 tahun 2022 nilainya dibawah UMP sehingga daerah tersebut tidak bisa menetapkan UMK. “Banjar dinaikkan sama dengan kenaikan UMP 7,88 persen walaupun upahnya hanya lebih besar Rp 1000 dari UMP,” kata dia.

Selanjutnya Kabupaten Bandung Barat yang bupatinya mengirimkan rekomendasi UMK naik 27 persen dikoreksi dengan mengikuti Permenaker 18 tahun 2022.

Taufik mengatakan, khusus  Kabupaten Kuningan yang mengirim rekomendasi mengikuti PP 36 tahun 2021 tidak mendapat koreksi gubernur kendati formula penghitungan upahnya tidak menggunakan Permenaker 18 tahun 2022. “Karena itu sudah kesepakatan antara Apindo dan SP,” kata dia.

Sebelum UMK di umumkan menjelang magrib, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat bertemu dengan perwakilan buruh pagi hari lewat pukul delapan pagi di Gedung Sate Bandung. Selepas pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengaku akan melakukan evaluasi rekomendasi UMK 2023 yang diterimanya dari bupati/walikota di Jawa Barat.

“Di Permen 18 tahun 2022,  gubernur diberi kewenangan mengkoreksi. Kalau ada yang terlalu bawah seperti Banjar, kalau sesuai hitungan maka Banjar itu di bawah UMP. Aritnya banyak hal-hal negatif yang terdampak sehingga akan dikoreksi,” kata Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Rabu, 7 Desember 2022, pagi.

Ridwan Kamil mengatakan, selain Banjar, dirinya akan mengevaluasi rekomendasi UMK Bandung Barat yang dikirimkan bupatinya dengan kenaikan 27 persen. “Itu juga akan di evaluasi,” kata dia.

Mewakili buruh selepas bertemu dengan gubenur, Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto mengatakan, ada sejumlah hal yang disampaikan buruh pada pertemuan dengan gubernur.

Salah satunya adalah mengenai rekomendasi UMK Banjar, Bandung Barat, dan Kuningan. Banjar misalnya, buruh meminta rekomendasinya dinaikkan agar nilainya di atas UMP Jawa Barat. “Kalau berdasarkan aturan kalau dia di bawah UMP, dia tidak boleh menerbitkan UMK. Kami minta itu naik, paling tidak sama dengan UMP 7,88 persen supaya bisa di atas UMP Rp 1000,” ujar , Rabu, 7 Desember 2022.

Selanjutnya, Kuningan yang mengirim rekomendasi UMK menggunakan formula PP 36 tahun 2021.

“Satu-satunya daerah yang menggunakan PP 36,” kata Roy.

Roy mengatakan, buruh juga meminta agar gubernur tidak mengubah rekomendasi UMK yang nilainya sudah 10 persen. “Kita minta disahkan, tidak dikoreksi karena dalam Permen 18 tahun 2022 Pasal 7 itu kenaikannya maksimal 10 persen,” kata dia.

Berikut daftar lengkap UMK 2023 untuk semua daerah di Jawa Barat:

1. Kota Bekasi Rp 5.158.248,20

2. Kabupaten Karawang Rp 5.176.179,07

3. Kabupaten Bekasi RP 5.137.575 ,44

4. Kabupaten Purwakarta RP 4.464.675,02

5. Kabupaten Subang RP 3.273.810,60

6. Kota Depok RP 4.694.493,70

7. Kota Bogor RP 4.639.429 ,39

8. Kabupaten Bogor RP 4.520.212,25

9. Kabupaten Sukabumi RP 3.351.883,19

10. Kabupaten Cianjur RP 2.893.229,10

11. Kota Sukabumi RP 2.747.774,86

12. Kota Bandung RP 4.048.462,69

13. Kota Cimahi RP 3.514.093,25

14. Kabupaten Bandung Barat RP 3.480.795,40

15. Kabupaten Sumedang RP 3.471.134,10

16. Kabupaten Bandung RP 3.492.465,99

17. Kabupaten Indramayu RP 2.541.996,72

18. Kota Cirebon RP 2.456.516,60

19. Kabupaten Cirebon RP 2.430.780,83

20. Kabupaten Majalengka RP 2.180.602,90

21. Kabupaten Kuningan RP 2.010.734,30

22. Kota Tasikmalaya RP 2.533.341,02

23. Kabupaten Tasikmalaya RP 2.499.954, 13

24. Kabupaten Garut RP 2.117.318,31

25. Kabupaten Ciamis RP 2.021.657 ,42

26. Kabupaten Pangandaran RP 2.018.389,00

27. Kota Banjar RP 1.998.119,05

Baca juga: Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Pengaruhi Iklim Investasi RI, BPKM: Sudah Dihitung

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Beli Tiket VIP untuk Konser Dewa 19, Ridwan Kamil Malah Turun ke Bangku Festival

2 jam lalu

Beli Tiket VIP untuk Konser Dewa 19, Ridwan Kamil Malah Turun ke Bangku Festival

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menceritakan pengalamannya menonton Konser Dewa 19 pada Sabtu 4 Februari 2023.


Harga Beras Masih Tinggi Lampaui HET Meski Bulog Sudah Operasi Pasar, Dampak ke Inflasi?

11 jam lalu

Harga Beras Masih Tinggi Lampaui HET Meski Bulog Sudah Operasi Pasar, Dampak ke Inflasi?

Harga beras masih melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal Perum Bulog sudah menggencarkan operasi pasar.


Bitcoin Diprediksi Melemah ke USD 23.982,1 dalam Perdagangan Besok, Ini Sebabnya

13 jam lalu

Bitcoin Diprediksi Melemah ke USD 23.982,1 dalam Perdagangan Besok, Ini Sebabnya

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan harga Bitcoin melemah di kisaran US$ 22.624,20 hingga US$ 23.982,10 per koin dalam perdagangan besok Senin, 6 Februari 2023.


Kondisi Perekonomian Global Lesu Tahun Ini, Keberpihakan pada UMKM Bisa Jadi Solusi

16 jam lalu

Kondisi Perekonomian Global Lesu Tahun Ini, Keberpihakan pada UMKM Bisa Jadi Solusi

Kondisi perekonomian global pada 2023 sedang menurun. Segara Research Institute menilai keberpihakan pada usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM bisa menjadi solusi.


Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

17 jam lalu

Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

Sejak 2022, Menkeu Sri Mulyani Indrawati getol bicara soal inflasi di Indonesia. menurutnya, fenomena ini berpeluang terjadi akibat resesi global 2023


5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

1 hari lalu

5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

Wacana penghapusan jabatan gubernur diembuskan belakangan. Jabatan itu dianggap tak efektif, tak fungsional, dan menghabiskan banyak anggaran.


Naik Lagi, Berikut Daftar Harga Beras Per Februari 2023 Terbaru

2 hari lalu

Naik Lagi, Berikut Daftar Harga Beras Per Februari 2023 Terbaru

Daftar harga beras per Februari 2023 menurut BPS, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

2 hari lalu

Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

Menteri Keuangan Ekonomi Sri Mulyani kembali menyinggung soal kondisi perekonomian global 2023 yang diprediksi gelap gulita.


Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan luka dalam tetapi jua menimbulkan dampak baru dari cara masyarakat bersikap.