RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

Mirza Adityaswara. ojk.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) masih terus bergulir. Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas RUU tersebut.  

Ia mengatakan OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut. "Kita monitor. Tapi kita tentu saja tunggu akhir pembahasan RUU tersebut antara pemerintah dan DPR," ucapnya usai Rapat Dewan Komisioner Bulanan secara virtual pada Selasa, 6 Desember 2022. 

Baca: Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Sebelumnya, OJK sempat menolak peralihan pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP) kepadanya yang tertuang dalam omnibus law keuangan tersebut. Pasalnya, koperasi menerapkan prinsip dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota.

Koperasi akan diawasi OJK

Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah telah menyetujui usulannya ihwal pengadaan kompartemen koperasi di OJK. Teten menjelaskan RUU PPSK yang kini tengah digodok DPR Komisi XI, memang ditujukan agar seluruh sektor keuangan di bawah pengawasan OJK.

Apalagi, dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan kementeriannya memang tidak memiliki fungsi pengawasan keuangan. Pasalnya, berdasarkan beleid itu, koperasi mengawasi dirinya sendiri oleh anggota, rapat anggota, atau badan pengawas yang berasal dari pengurus koperasi.

Sementara itu, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menolak kegiatan usaha simpan pinjam koperasi diawasi oleh OJK. Ketua Umum Dekopin Sri Untari meminta agar ketentuan pengawasan OJK terhadap koperasi simpan pinjam dalam draf Omnibus Law Keuangan tersebut dihapuskan. 

Permintaan itu disusun berdasarkan masukan dan aspirasi yang dihimpun dari Gerakan Koperasi Indonesia. “Pengaturan OJK ikut campur tangan dalam tata kelola usaha sektor keuangan koperasi pada usaha simpan pinjam koperasi sebagai transaksi pelayanan sebagaimana diatur dalam RUU PPSK tidak tepat dan mohon untuk dicabut,” kata Untari dalam RDPU Komisi XI DPR RI dengan Koperasi Simpan Pinjam, Rabu, 30 November 2022.

Untari menilai keterlibatan OJK dalam tata kelola usaha simpan pinjam koperasi tidak tepat dan dapat memicu pertentangan atau disharmonisasi regulasi di sektor usaha keuangan koperasi, serta merusak prinsip dan nilai usaha simpan pinjam koperasi.

Adapun, dalam draf RUU PSSK Bab XIII Lembaga Keuangan Mikro pada Pasal 5 dan Pasal 8 disebutkan bahwa lembaga keuangan mikro (LKM) hanya dimiliki oleh koperasi. Karena itu Untari meminta pengaturan koperasi dan LKM dibuat secara terpisah. Dengan demikian, apabila masih terdapat praktek LKM dimiliki koperasi, dia berharap agar di dalam RUU Perkoperasian dibuatkan masa transisi. 

Saat ini Kemenkop UKM juga sedang menyusun RUU Perkoperasian. Oleh sebab itu, Untari meminta agar koperasi ditangani oleh Kemenkop. “Kami tidak akan menambah beban Komisi XI sehingga OJK tidak usah mengatur kami,” kata dia.

RIANI SANUSI PUTRI | BISNIS

Baca juga: Teten Usulkan Ada Kompartemen Koperasi di OJK dalam RUU PPSK

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia, Mulai BSI hingga BJB Syariah

17 jam lalu

Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia, Mulai BSI hingga BJB Syariah

Kian banyaknya kebutuhkan menyimpan dana dengan prinsip syariah, membuat banyak bank syariah mulai berkembang di Indonesia. Ini daftar lengkapnya.


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

22 jam lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

23 jam lalu

Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

OJK meminta Evelina Fadil Pietruschka kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas masalah asuransi Wanaartha. Siapa Evelina sebenarnya?


OJK Tangani 7.252 Pengaduan Sektor Industri Keuangan Non-bank Sepanjang 2022

1 hari lalu

OJK Tangani 7.252 Pengaduan Sektor Industri Keuangan Non-bank Sepanjang 2022

OJK melaporkan hingga 30 Desember 2022, telah menerima 315.783 layanan. Di dalamnya termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).


Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

1 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

Sri Mulyani sebut ekonomi RI baik-baik saja, KPPU mulai usut penjualan bersyarat Minyakita di daerah.


OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

1 hari lalu

OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

OJK membeberkan langkah yang dilakukan untuk memperkuat industri asuransi yang semakin melindungi konsumen. Salah satunya, dengan membenahi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi.


Kasus Wanaartha, OJK: 854 Pemegang Polis Ajukan Tagihan ke Tim Likuidasi

1 hari lalu

Kasus Wanaartha, OJK: 854 Pemegang Polis Ajukan Tagihan ke Tim Likuidasi

OJK menyampaikan laporan terbaru dari Tim Likuidasi Wanaartha Life. Menurut OJK, sudah ada ratusan pemegang polis yang mengajukan tagihan ke TL.


OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

1 hari lalu

OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

OJK blak-blakan menjelaskan perkembangan terakhir soal penanganan masalah di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Seperti apa penjelasannya?


OJK Tutup 5.861 Investasi dan Pinjol Ilegal Sejak 2017

1 hari lalu

OJK Tutup 5.861 Investasi dan Pinjol Ilegal Sejak 2017

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah adanya investasi dan pinjaman online atau pinjol ilegal.


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

1 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.