KKP: Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal kabar pelelangan Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memastikan PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pengelola Kepulauan Widi belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL.

"Berdasarkan data di kami, saat ini PT LII belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi," ujar Victor melalui keterangan tertulis pada Senin, 5 Desember 2022. 

Baca: Kepulauan Widi Tidak Dijual, Sandiaga Uno: Yang Ditawarkan ke Investor Asing, Kerja Samanya

Adapun PKKPRL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut, baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil. Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lainnya (APL) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Hal itu juga berlaku bagi perusahaan yang hendak melakukan pemanfaatan perairan dalam rangka penanaman modal asing (PMA). Ia menjelaskan Pulau Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan.

Selain itu, badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT Leadership Islands Indonesia (LII) yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

“Prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak bisa diperjualbelikan”, ujar Victor. 

Selanjutnya: KKP berkoordnasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri hingga TNI AL






KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

1 hari lalu

KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

Penghentian dua proyek reklamasi ini disebutkan langkah tegas KKP menyukseskan salah satu dari lima program prioritas ekonomi biru.


iPhone Generasi Pertama Dilelang, Diperkirakan Bakal Terjual Rp 745 Juta

2 hari lalu

iPhone Generasi Pertama Dilelang, Diperkirakan Bakal Terjual Rp 745 Juta

Sebuah iPhone dari generasi pertama diperkirakan bakal laku terjual Rp 745 juta.


KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

11 hari lalu

KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

Dari hasil identifikasi visual yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar diketahui paus tersebut merupakan jenis Paus Bryde berukuran sekitar 4-5 meter


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

13 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

13 hari lalu

SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

SCI mendorong kementerian mengembangkan rantai pasok komoditas. Saat ini hanya KKP yang sudah baik.


KKP Tangani 25 Kasus Mamalia Laut Terdampar Sepanjang 2022, Paling Banyak Paus

14 hari lalu

KKP Tangani 25 Kasus Mamalia Laut Terdampar Sepanjang 2022, Paling Banyak Paus

Penanganan kejadian keterdamparan mamalia laut adalah strategi KKP dalam menjaga kesehatan laut Indonesia.


Capaian Lelang DJKN 2022 Melebihi Target: Besi Tua dan Kebun Sawit Paling Laris Manis

15 hari lalu

Capaian Lelang DJKN 2022 Melebihi Target: Besi Tua dan Kebun Sawit Paling Laris Manis

DJKN Kementerian Keuangan melaporkan capaian lelang pada tahun 2022 melebihi target. Barang paling laris manis dalam lelang adalah besi tua.


Target Lelang 2023 Rp 33 Triliun, DJKN: Ancaman Resesi Belum Berpengaruh

16 hari lalu

Target Lelang 2023 Rp 33 Triliun, DJKN: Ancaman Resesi Belum Berpengaruh

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengumumkan capaian lelang tahun 2022 senilai Rp 35,23 triliun.


DJKN : Marak Penipuan Lelang Menggunakan Media Sosial, Waspada

16 hari lalu

DJKN : Marak Penipuan Lelang Menggunakan Media Sosial, Waspada

TEMPO.CO, Jakarta- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan meminta masyarakat agar berhati-hati dengan adanya penipuan layanan lelang. Kebanyakan penipuan tersebut dilakukan melalui sambungan telepon, pesan WhatsApp atau SMS.


Aset Jiwasraya Rp 3,488 Triliun Belum Laku Dilelang, DJKN Beberkan Penyebabnya

16 hari lalu

Aset Jiwasraya Rp 3,488 Triliun Belum Laku Dilelang, DJKN Beberkan Penyebabnya

set sitaan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp 3,488 triliun belum laku di lelang. DJKN sampaikan sejumlah penyebabnya.