Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef Sebut RI Hadapi Tantangan Kombo di 2023, Krisis Global hingga Tahun Politik

image-gnews
Warga tengah beraktifitas di depan rumah mereka di pinggiran rel kereta kawasan Kampung Bandan, Jakarta, Kamis 30 Juni 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini diterbitkan untuk mencapai target untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Tempo/Tony Hartawan
Warga tengah beraktifitas di depan rumah mereka di pinggiran rel kereta kawasan Kampung Bandan, Jakarta, Kamis 30 Juni 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini diterbitkan untuk mencapai target untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah menyusun skenario khusus untuk menghadapi kondisi ekonomi 2023. Selain krisis global, Indonesia akan menghadapi tantangan tahun politik. 

“Indonesia harus memiliki skenario-skenario bagaimana menghadapi uncertainty (ketidakpastian) yang cukup tinggi di tahun depan,” ujar dia dalam diskusi hybrid bertajuk ‘Mengelola Ketidakpastian Ekonomi di Tahun Politik’ pada Senin, 5 Desember 2022.

Dari sisi global, Indef melihat tantangan bagi ekonomi Indonesia bermuasal dari krisis karena perang Rusia dan Ukraina yang tak pasti kapan akan berakhir. Kemungkinan pertama kedua negara, ujar dia, diperkirakan masih akan terus berperang sampai akhir tahun depan.

Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Kemungkinan kedua, Presiden Ukraina bertemu dan menegosiasikan situasi geopolitik dengan Presiden Rusia. “Itu butuh situasi yang cukup rumit di Rusia sendiri, sehingga itu juga sulit untuk kita prediksi,” ucap Tauhid.

Sedangkan kemungkinan ketiga, salah satu pihak itu menang entah Rusia atau Ukraina.  Sehingga, akan menimbulkan satu polemik baru yang berkepanjangan. Jika Rusia menang, Tauhid menuturkan situasi tersebut akan berimplikasi terhadap sanksi ekonomi yang bertubi-tubi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tauhid berpendapat situasi itu cukup menggambarkan bahwa dunia begitu gelap pada tahun mendatang. “Untuk itu, saya kira hal ini akan berimplikasi ke dalam situasi domestik di dalam negeri,” tutur Tauhid.

Sedangkan dari faktor internal, Indonesia akan menghadapi tahun politik yang menantang dan penuh tidak kepastian pada 2023. Jika melihat data stock exchange, saat pemilu, tren indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami penurunan dari saat ini di level 7.000. 

“Belum lagi nanti bicara global, inflasi, nilai tukar rupiah, dan sebagainya. Saya kira ini satu tanda bahwa memang Indonesia harus memiliki skenario, bagaimana menghadapi uncertainty yang cukup tinggi di tahun depan,” kata Tauhid.

Baca: Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

1 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

2 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

8 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

9 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Kedubes Rusia Buka Suara Soal Hubungan dengan RI Usai 10 WNI Jadi Tentara Bayaran Ukraina

11 hari lalu

Tentara Ukraina keluar dari kendaraan militer di lokasi yang disebutkan sebagai Avdiivka, Wilayah Donetsk, Ukraina, dalam tangkapan layar ini diambil dari video yang dirilis 17 Februari 2024. Brigade/Handout Penyerangan ke-3 melalui REUTERS
Kedubes Rusia Buka Suara Soal Hubungan dengan RI Usai 10 WNI Jadi Tentara Bayaran Ukraina

Kedutaan Besar Rusia buka-bukaan tentang hubungan dengan Indonesia setelah kabar 10 WNI menjadi tentara bayaran di Ukraina.


10 WNI Disebut Jadi Tentara Bayaran di Ukraina, Apa Itu Tentara Bayaran?

11 hari lalu

Tentara Ukraina beristirahat di posisi mereka setelah pertempuran, saat serangan Rusia ke Ukraina berlanjut, dekat garis depan kota Bakhmut, di wilayah Donetsk, Ukraina 11 Mei 2023. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
10 WNI Disebut Jadi Tentara Bayaran di Ukraina, Apa Itu Tentara Bayaran?

Kedubes Federasi Rusia di Jakarta merilis data dari Kementerian Pertahanan Rusia ada 10 WNI yang menjadi tentara bayaran asing di Ukraina.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

22 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.