Investor IKN Berhak Pakai Lahan sampai 180 Tahun, Otorita: Masih Sesuai Rencana

Sebuah mobil keluar dari gerbang pusat Persemaian Mentawir di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 18 Agustus 2022. Pembangunan pusat persemaian bibit tanaman di lahan seluas 120 hektare tersebut dapat memproduksi hingga 15 juta bibit benih pohon dalam satu tahun yang difungsikan untuk program rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diiming-imingi masa hak guna lahan yang panjang hingga lebih dari 100 tahun. Pemerintah sudah membuka peluang pemberian kepemilikan hak guna dalam waktu lama agar para investor tertarik menanamkan modalnya di ibu kota anyar. 

Belakangan, pemerintah juga mengusulkan Revisi Undang-Undang IKN sejalan dengan kelonggaran itu. “Dengan ketentuan pemberian setelah melalui tahapan evaluasi serta penggunaannya masih sesuai dengan rencana penataan ruang,” ujar Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi IKN, Sidik Pramono, melalui pesan pendek pada Sabtu malam, 3 Desember 2022.

Menurut Sidik, pada prinsipnya, jaminan hak atas tanah dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jaminan jangka waktu hak atas tanah tersebut, Sidik melanjutkan, mencakup tahapan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak. 

Baca: Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

“Adapun jangka waktunya diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata dia. Kendati demikian, Sidik tidak mendetailkan berapa lama jangka waktu hak atas tanah tersebut diberikan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya menuturkan alasan pemerintah mengusulkan revisi UU IKN. Revisi dilakukan untuk mengakomodasi keinginan investor. Salah satu permintaan investor itu, menurut Suharso, adalah status lahan yang awalnya hanya hak pengelolaan menjadi hak kepemilikan.

“Soal tanah di IKN, para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli enggak tanah di sana," kata Suharso di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022.

Selain itu, Suharso menyebut revisi UU IKN akan membahas mengenai struktur organisasi, kewenangan, soal pertanahan, struktur pembiayaan. Kemudian, kewenangan kementerian/lembaga bisa dimandatkan langsung ke otorita selaku pengelola IKN.

Bantah UU IKN Cacat

Suharso membantah jika revisi yang dilakukan, ini menjadi indikasi UU IKN cacat. Menurut Suharso, UU IKN sebenarnya bisa berjalan tanpa revisi sekali pun. Namun, ia mengaku, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.

"Cuma ada Undang-Undang (di IKN) yang lalu diperintahkan dibuat di PP, Perpres. Kemudian PP dan Perpres dia berhadapan dengan undang-undang (yang sudah ada). Kami menginginkan tidak ada perdebatan kewenangannya," kata Suharso. Dia tak menjelaskan secara detail UU IKN mana yang kemungkinan bakal bertabrakan dengan UU lainnya.

Selanjutnya, izin hak guna bangunan sampai 160 tahun....






Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

2 hari lalu

Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

Banyak ribuan pekerja yang datang ke IKN, dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang memadai.


Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

3 hari lalu

Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

Menteri Bahlil menyatakan pihaknya bakal segera melakukan asistensi dan mempercepat proses perizinan SpaceX yang dikabarkan berminat masuk ke IKN.


Kepala Otorita IKN Sebut 100 Investor Lebih Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

3 hari lalu

Kepala Otorita IKN Sebut 100 Investor Lebih Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Kepala Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebut 100 investor tertarik berinvestasi di ibu kota baru.


Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

3 hari lalu

Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

Bahlil Lahadalia memastikan insentif investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara akan jauh lebih besar dan lebih baik.


Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

3 hari lalu

Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan telah melaporkan jumlah anggaran untuk membangun transportasi darat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

3 hari lalu

Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

Tujuh Gerai milik PT Trans Retail Indonesia atau Transmart akan ditutup. Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mencapai Rp 172,7 juta per bulan


Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

4 hari lalu

Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN digaji Rp 172,7 juta perbulan. Ini Harta kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN.


Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

4 hari lalu

Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

Perusahaan Daerah (PD) Semeru menawarkan pasir Semeru kepada PT Adhi Karya sebagai pihak yang menggarap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).


Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

4 hari lalu

Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

Kepala Otorita IKN bakal memperoleh gaji Rp 172,7 juta per bulan. Berikut profil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.


Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

4 hari lalu

Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

Dengan gaji yang cukup besar, apa saja tugas Kepala Otorita IKN menurut UU IKN?