Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank Dunia Cemaskan Kenaikan Utang Negara Kaya dan Gagal Bayar Negara Miskin

image-gnews
Bank Dunia. worldbank.org
Bank Dunia. worldbank.org
Iklan

Dalam pertemuan G20 di Bali pada November, Common Framework yang terdiri dari kreditur kaya tradisional bersama China telah berupaya untuk merestrukturisasi utang dari negara berpendapatan rendah melalui cara case by case. Terdapat tiga negara yang menandatangani perjanjian ini, seperti Chad, Ethiopia, Zambia.

"Beberapa negara telah menunggu 2 tahun untuk memulai proses restrukturisasi utang, maka ada tanggung jawab untuk membuat proses yang bisa bekerja lebih baik dan tanggung jawab China untuk melakukan proses tersebut," ungkap Malpass.

Malpass mengatakan akan berangkat ke China bersama Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgiva dalam perjalanannya ke China pada pekan depan untuk membahas permasalahan utang.

Kepala International Monetary Fund (IMF) akan mulai menekan China untuk mengakselerasi penciptaan solusi seiring degan membengkaknya utang di negara miskin. Hal itu akan disampaikan dala kunjungannya ke Beijing bersama Malpass pada pekan depan.

"Kita tidak memiliki banyak waktu untuk mencari resolusi karena kita dihadapkan oleh permasalahan utang yang signifikan dan menyebar luas. Kami sangat ingin melihat China - salah satu yang terbesar, yang sebenarnya kreditur bilateral terbesar - mengambil tanggung jawab untuk mencari tahu bagaimana kami dapat mempercepat resolusi itu," kata Georgiva.

BISNIS

Baca: Jokowi Tagih Bank Dunia 100 Miliar Dolar AS untuk Nol Emisi Karbon

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Erick Thohir Buka Suara soal Kabar Terbaru Vale, Kominfo Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK

1 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Erick Thohir Buka Suara soal Kabar Terbaru Vale, Kominfo Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal kabar terbaru soal divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (IDX: INCO).


Kartu Kredit Standard Chartered Bank Bakal Dialihkan ke Bank Danamon Pekan Ini

1 hari lalu

Aktivitas di banking hall bank Danamon, di Mega Kuningan, Jakarta ,Kamis (21/07). TEMPO/Dasril Roszandi
Kartu Kredit Standard Chartered Bank Bakal Dialihkan ke Bank Danamon Pekan Ini

Bank Danamon Indonesia akan merampungkan akuisisi bisnis ritel Standard Chartered Bank Indonesia pada pekan ini.


BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

1 hari lalu

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kanan) bersama anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri) berjalan keluar usai menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 November 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi satu-satunya kementerian yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)


Terkini: OJK Akan Tutup 600 BPR, Respons Erick Thohir soal Utang Jumbo BUMN ke Vendor

2 hari lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: OJK Akan Tutup 600 BPR, Respons Erick Thohir soal Utang Jumbo BUMN ke Vendor

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa siang ,5 Desember 2023 dimulai dari rencana OJK menutup 600 BPR.


Anggota DPR Soroti Utang Jumbo BUMN ke Vendor, Respons Erick Thohir?

2 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Soroti Utang Jumbo BUMN ke Vendor, Respons Erick Thohir?

Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menanggapi soal utang perusahaan pelat merah kepada anggota DPR RI. Seperti apa penjelasannya?


Ganjar Kampanye di NTB, Beberkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

4 hari lalu

Foto bersama Ganjar Pranowo saat bertemu sukarelawan di Nusa Tenggara Barat, Minggu, 3 Desember 2023. Humas Tim Media Ganjar
Ganjar Kampanye di NTB, Beberkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya pendidikan sebagai jembatan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.


Bank Dunia Akan Kucurkan Pinjaman ke Ukraina Rp18 T

4 hari lalu

Bank Dunia. worldbank.org
Bank Dunia Akan Kucurkan Pinjaman ke Ukraina Rp18 T

Bank Dunia melaporkan Ukraina akan memberikan uang pinjaman sebesar USD1,2 miliar (Rp 18 triliun)


Bank-bank Multilateral Luncurkan Satgas Utang 'Disaur' Alam di COP28

5 hari lalu

Hutan hujan tropis. Dok Tempo
Bank-bank Multilateral Luncurkan Satgas Utang 'Disaur' Alam di COP28

Bank-bank pembangunan multilateral terkemuka di dunia akan meluncurkan "satuan tugas" global pada KTT iklim COP28 dalam beberapa hari mendatang.


Begini Cara Mengecek Status Pendaftaran DTKS

5 hari lalu

Warga menerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Begini Cara Mengecek Status Pendaftaran DTKS

Calon penerima bansos harus memeriksa DTKS agar mengetahui apakah dirinya masuk dalam daftar penerima atau tidak.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

6 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.