Bapeten Sebut Pemerintah Targetkan PLTN Terealisasi pada 2039 Dukung Net Zero Emission

Reporter

Ilustrasi gambar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Taishan, yang akan dioperasikan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir China Guangdong (CGN), ditampilkan pada platform yang menghadap ke lokasi konstruksi di Taishan, provinsi Guangdong, 17 Oktober 2013. [REUTERS/Bobby Yip]

TEMPO.CO, Yogyakarta - Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten menyebutkan pemerintah telah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terealisasi pada 2039 untuk mendukung target karbon netral atau net zero emission dan ketahanan energi nasional.

"Dalam skema energi transisi yang sudah dibuat, sejauh yang disampaikan pada saat presentasi nuklir itu (PLTN) targetnya di 2039," kata Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Bapeten Haendra Subekti dalam diskusi "Mempersiapkan PLTN sebagai Opsi Energi Baru dan Terbarukan Menuju NZE dan Indonesia Mandiri Energi" di University Club UGM, Yogyakarta, Sabtu, 3 Desember 2022.

Menurut dia, skema itu telah disiapkan Kementerian ESDM pada 2022 terkait net zero emission (NZE) dan telah dibahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ia mengatakan secara prinsip pengaturan izin PLTN sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Artinya kalau masuk sebuah regulasi ya... kami dari Bapeten normatifnya harus sudah siap juga memberikan izin kapan pun diajukan. Katakanlah besok ada pengajuan maka besok ada evaluasi izin, termasuk inspeksi," katanya.

Bapeten, kata dia, sejauh ini telah menyiapkan regulasi infrastruktur penyelamatan nuklir mulai dari tahap evaluasi tapak atau lokasi pembangunan PLTN yang harus memenuhi syarat, di antaranya tidak boleh di daerah yang seismik atau tingkat kegempaannya tinggi.

"Kalau dari kami di Bapeten, penyiapan infrastruktur penyelamatan nuklir itu regulasi kenukliran sudah cukup lengkap," katanya.

Berikutnya, apabila memasuki tahap konstruksi, Bapeten harus bisa memastikan konstruksinya sesuai desain yang disiapkan."Kemudian setelah konstruksi selesai nanti ada uji coba untuk mencoba performa PLTN sampai sesuai yang diharapkan," kata dia.

Meski berbagai regulasi sudah siap, menurut Haendra, persoalannya saat ini adalah tinggal pihak mana yang akan menjadi investor dalam pembangunan PLTN tersebut.

"Sekarang tinggal siapa yang mau investasi, PT PLN sampai sekarang programnya masih belum clear terhadap nuklir, tetapi sebagai informasi sekarang ini sudah ada beberapa pihak swasta yang tertarik," kata Haendra Subekti, yang enggan menyebut perusahaan dimaksud.

Staf Ahli Bidang Iptek Dewan Ketahanan Nasional Hendri Firman Windarto mengatakan target pembangunan PLTN seharusnya bisa lebih cepat sebelum 2039. "Kita seharusnya ambil momentum lebih cepat," katanya.

Baca JugaPembentukan Majelis Tenaga Nuklir Disetujui, Menteri ESDM Bahas Usulan PLTN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Faisal Basri Sebut Perbedaan Harga CPO Penyebab Minyak Goreng Langka, Ini Penjelasan Kementerian ESDM

3 jam lalu

Faisal Basri Sebut Perbedaan Harga CPO Penyebab Minyak Goreng Langka, Ini Penjelasan Kementerian ESDM

Kementerian ESDM menanggapi kritik ekonom Faisal Basri ihwal perbedaan harga CPOsebagai penyebab minyak goreng langka.


10 Fakta Negara Pakistan, Punya Senjata Nuklir dan Tambang Garam Terbesar di Dunia

1 hari lalu

10 Fakta Negara Pakistan, Punya Senjata Nuklir dan Tambang Garam Terbesar di Dunia

Fakta negara Pakistan yang ternyata memiliki senjata nuklir dan tambang garam terbesar di dunia


Pastikan Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 Selesai 100 Persen, Ini Strategi ESDM

3 hari lalu

Pastikan Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 Selesai 100 Persen, Ini Strategi ESDM

ESDM menyebutkan rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik di Indonesia, bakal tuntas sebesar 100 persen.


Badan Geologi ESDM Usulkan Penerbitan WIUP Logam Tanah Jarang

3 hari lalu

Badan Geologi ESDM Usulkan Penerbitan WIUP Logam Tanah Jarang

ESDM mengirimkan usulan penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Rare Earth Material atau logam tanah jarang (LTJ).


Cara ESDM Tingkatkan Daya Saing Tenaga Lokal Agar Tak Kalah dengan Asing

4 hari lalu

Cara ESDM Tingkatkan Daya Saing Tenaga Lokal Agar Tak Kalah dengan Asing

ESDM fokus meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia (TKI) di sektor ESDM agar tak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).


Mulai Besok, Pemerintah Terapkan Biodiesel B35

5 hari lalu

Mulai Besok, Pemerintah Terapkan Biodiesel B35

Pemerintah menerapkan program Biodiesel B35 mulai besok, 1 Februari 2023. B35 dalah bahan bakar dengan presentase pencampuran BBN ke BBM 35 persen.


Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

5 hari lalu

Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

Kementerian ESDM bakal meningkatkan rasio elektrifikasi agar seluruh wilayah Indoneia mendapatkan akses listrik.


Mitigasi Bencana Geologi 2022, Menteri ESDM Paparkan Capaian dan Pemetaan Kawasan

5 hari lalu

Mitigasi Bencana Geologi 2022, Menteri ESDM Paparkan Capaian dan Pemetaan Kawasan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif memaparkan capaian kinerja dalam mitigasi bencana geologi tahun 2022.


Menteri ESDM Sebut Produksi Minyak Menurun Karena Banyak Sumur Sudah Tua

6 hari lalu

Menteri ESDM Sebut Produksi Minyak Menurun Karena Banyak Sumur Sudah Tua

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut kinerja sumur-sumur pengeboran minyak bumi di Indonesia menunjukkan tren penurunan karena sudah sangat tua.


Harga Minyak Dunia Masih Fluktuatif, Alasan ESDM Belum Turunkan Harga Pertalite

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Masih Fluktuatif, Alasan ESDM Belum Turunkan Harga Pertalite

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan alasan belum diturunkan harga Pertalite meski harga minyak dunia menurun.