TEMPO.CO, Jakarta -Gerakan Smart City yang digagas oleh Kementerian Komunikasi Informatika (Kemenkominfo) sudah berjalan sejak tahun 2017.
Smart City ditujukan untuk meningkatkan mobilitas, menciptakan kualitas hidup, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energi terbarukan.
Pembangunan smart city juga diarahkan untuk melakukan harmonisasi antar sektor di pemerintah daerah, dan inisiatif di daerah dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat termasuk dunia usaha bahkan hingga negara lain.
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Bambang Dwi Anggono mengatakan bahwa gerakan Smart City membimbing kabupaten dan kota dalam membangun rencana berbasis digitalisasi.
“Gerakan Smart City telah dilakukan dari tahun 2017 hingga 2022 ini dengan jumlah kabupaten kota yang kami bimbing dan kawal perencanaannya mencapai 198 kabupaten/kota,” ujar Bambang dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat, 2 Desember 2022.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 200 yang turut serta menjadi bagian dalam program Smart City dan akan terus bertambah. Pemerintah menargetkan 50 kabupaten kota untuk ikut serta dalam gerakan Smart City pada 2023.
“Jadi ada di seluruh provinsi. Dalam program Smart City itu, Kominfo mendorong harmonisasi perencanaan di daerah supaya mereka memiliki suatu fokus pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas,” tuturnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong peran serta dunia usaha untuk bergabung dalam inisiatif-inisiatif menuju Smart City di seluruh wilayah Indonesia dan mendorong inisiatif pengembangan Kota Cerdas yang dikerjakan bersama oleh pemerintah daerah, investor, dan sektor swasta.
Bambang Dwi Anggono menjelaskan jika sebelumnya inisiatif tersebut didorong melalui APBD, mulai tahun ini ia mengajak para investor dan sektor swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar menghasilkan layanan publik yang lebih baik.
Fokus pembangunan itu, lanjut Bambang, didampingi Kementerian Kominfo bersama kementerian/lembaga terkait. Seperti Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan Bappenas, agar program-program unggulan itu bisa makin optimal memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Cukup banyak inisiatif yang dihasilkan oleh pemerintah daerah seperti inisiatif di sektor pendidikan, penanganan lingkungan, pengolahan energi untuk masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan pemuda, serta pemberdayaan anak,” kata Bambang.
NABILA NURSHAFIRA
Baca Juga: Anies Baswedan Rampung Jadi Gubernur DKI, PKS: Layak Naik Kelas Pimpin Indonesia
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
