Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Munardo memberikan sambutan saat penyerahan bibit tanaman keras untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari PPAD ke Kementerian PUPR di Kebun Bibit Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 21 November 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak boleh terus bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pendanaan untuk pembangunan bisa digali dari pembiayaan kreatif.

“Ke depan, creative financing is a must, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Basuki di Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur, kata Basuki, mesti dicari dari berbagai sumber. Di antaranya melalui investasi, baik investasi murni maupun KPBU atau kerja sama pemerintah dan badan usaha. Karena itu, dia meminta agar skema-skema pembiayaan kreatif yang terus berkembang dapat terus dieksplorasi untuk mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Baca: PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya diharapkan dari APBN. Bahkan di IKN, APBN hanya sekitar 20 sampai 30 persen,” ucap Basuki.

Adapun Kementerian PUPR telah berkomitmen untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030. Pembangunan ini berfokus pada tujuan SDG 6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Selain itu, SDG 11, yaitu mewujdukan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan infratruktur dasar permukiman untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukimanm serta pengembangan perumahan yang green dan affordable. Akan tetapi, untuk mewujudkan tujuan SDG 6 dan SDG 11, pemerintah menghadapi keterbatasan APBN.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran sebesar Rp 2.058 triliun. Sementara itu, kemampuan APBN 2020-2024 diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen pembiayaan dari total kebutuhan anggaran tersebut.

Baca juga: Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

8 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

9 jam lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

10 jam lalu

Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

Pemerintah gencar menggaet investor untuk menggarap food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Begini skema bagi hasil yang ditawarkan.


Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

13 jam lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

14 jam lalu

Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Kabar dana anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding membuat heboh. Berapa biaya perjalanan dinas sebenarnya?


Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

1 hari lalu

Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

Fungsi Sodetan Ciliwung untuk mengurangi debit air sebesar 60 kubik per detik ke Kanal Banjir Timur karena tak mampu menampung debit air


Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

1 hari lalu

Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga.


Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

1 hari lalu

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

Menpan RB mengklarifikasi sejumlah hal tentang anggaran pengentasan kemiskinan.


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

4 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong peran aktif dan kontribusi pakar atau akademisi untuk bersama-sama membahas isu strategis kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

4 hari lalu

Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan soal kendala yang dihadapi saat mengerjakan proyek Sodetan Ciliwung.