TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi membeberkan strategi Indonesia dalam merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. Dia mengatakan, Indonesia harus menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.
“APBN harus menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” ujar dia dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kemenkeu RI pada Kamis, 1 Desember 2022.
Baca: Jokowi Cerita Semua Pemimpin Negara G20 Khawatirkan Resesi: Rambutnya Tambah Putih
Untuk itu, Jokowi melanjutkan, APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.
Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. “Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” kata dia.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kelima, revitalisasi industri, yang menjadi penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi.
Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Menurut Jokowi, fokus enam kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan.
“Saya minta pada seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada jangan terjebak rutinitas,” ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan kementerian dan lembaga agar memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain.
“Oleh sebab itu kerjanya harus kerja terintegrasi tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri,” tutur Jokowi.
Sedangkan untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, kepala negara meminta agar memperhatikan dari waktu ke waktu pergerakan inflasi di daerah masing-masing. Menurut Jokowi, inflasi adalah hal yang sangat penting dan menjadi momok semua negara.
“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya belanja modal dan belanja sosial,” kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
