TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah ancaman krisis ekonomi global saat ini, ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparin, menyebut pemerintah tidak boleh jorjoran memberikan bantuan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat. Apalagi, pemerintah akan mengembalikan defisit fiskal sebesar 3 persen pada tahun depan.
“Yang diperlukan kelompok kelas bawah bukan cuma BLT. Jadi yang kami harapkan adalah kebijakan besar yang memungkinkan mereka mendapat pemasukan tambahan,” ujar Hendri ketika ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu, 30 November 2022.
Menurut Hendri, pemerintah mesti membuat kebijakan yang mendorong perputaran ekonomi. Sehingga, stimulus ekonomi tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga untuk produksi.
Baca: BLT UMKM Rp 1,2 Juta Segera Cair, Cek Syarat dan Tahapan Mendaftar Secara Online
“Kita butuh stimulus kebijakan, bukan hanya stimulus uang. Karena, budget juga terbatas,” ujar Hendri.
Dia lantas mencontohkan kebijakan pemerintah untuk piknik gratis bagi sekolah, alih-alih hanya memberi insentif atau subsidi bagi pelaku wisata. Dari dana pemerintah untuk piknik, masyarakat bisa mengeluarkan uang—minimal Rp 10 ribu—untuk berwisata. Dengan begitu, ada perputaran uang untuk rekreasi, konsumsi, hingga sewa transportasi.
“Nanti UKM di sektor wisata juga dibeli dann akann melakukan produksi lagi. Di situ multiplier effect-nya,” kata dia.
Tak hanya itu, dia menyinggung soal program Kartu Prakerja. Menurutnya, program tersebut tidak hanya dilakukan dengan pemberian pelatihan. Namun, harus dilanjutkan dengan program magang untuk mengasah keahlian.
“Jadi, pemerintah yang membayar dia untuk bekerja. UKM senang karena ada tenaga tanpa dibayar dan si anak jadi punya keterampilan,” ucap Hendri.
Baca juga: Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
