UMP 2023: Ketahui Perbedaan UMP, UMR, dan UMK

Ilustrasi buruh. Pixabay

TEMPO.CO, JakartaSenin, 28 November 2022 menjadi batas akhir bagi Pemerintah Provinsi untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi alias UMP 2023.

“Upah Minimum Provinsi tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 28 November 2022,” tulis Kementerian Ketenagakerjaan di akun Instagram-nya @kemnaker.

Dalam penetapan upah di Indonesia sebenarnya terdapat tiga istilah yang digunakan oleh pemerintah, yaitu Upah Minimum Regional atau UMR, UMP, dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota alias UMK.

Walaupun ketiga jenis upah tersebut dapat dibedakan berdasarkan namanya, ketiga upah tersebut memiliki sejumlah perbedaan spesifik sebagai berikut.

Baca: Daftar 10 Provinsi dengan UMP Terendah, Yogyakarta Tidak Lagi di Peringkat 1

Perbedaan UMR, UMP dan UMK

1. Upah Minimum Regional (UMR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, upah minimum diartikan sebagai upah bulanan terendah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum di tingkat regional ini dibagi menjadi dua, yaitu UMR Tingkat I di provinsi dan UMR Tingkat II di kabupaten atau kota.

Namun, saat ini, penggunaan jenama UMR sudah tidak lagi digunakan oleh pemerintah. Sebagai gantinya, berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2022, istilah UMR Tingkat I berubah menjadi UMP dan UMR Tingkat II berubah menjadi UMK. 

2. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP merupakan batas upah bulanan minimal yang ditetapkan oleh satu provinsi dan berlaku di seluruh kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Pasal 13 Ayat (1) Nomor 18 Tahun 2022, besaran UMP ditetapkan oleh gubernur.

Sementara itu, penghitungan dan penyesuaian UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi sebelum nantinya direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas terkait.

3. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)

Sesuai dengan namanya, UMK merupakan ketetapan upah minimum bulanan yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. Masih dari Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, penetapan UMK dilakukan setelah adanya penetapan UMP.

Berdasarkan Pasal 16, penghitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk disampaikan kepada bupati atau walikota sebelum direkomendasikan kepada gubernur.

Pada Pasal 16 Ayat (4) dijelaskan bahwa apabila hasil penetapan UMK lebih rendah daripada UMP, maka bupati atau walikota tidak dapat merekomendasikan kepada gubernur. Oleh karena itu, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK apabila UMK tidak sesuai dengan formula penghitungan yang telah ditetapkan.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca juga: 10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Dugaan Pembunuhan, Mantan Gubernur di Rusia Dituntut 23 Tahun Penjara

11 jam lalu

Dugaan Pembunuhan, Mantan Gubernur di Rusia Dituntut 23 Tahun Penjara

Jaksa menuntut hukuman 23 tahun penjara pada Sergey Furgal, mantan gubernur Khabarovsk, Rusia atas tuduhan mengorganisir serangan


Soal Usulan Gubernur Ditunjuk Presiden, Wapres Ma'ruf Amin: Nanti Dibicarakan Ahlinya

1 hari lalu

Soal Usulan Gubernur Ditunjuk Presiden, Wapres Ma'ruf Amin: Nanti Dibicarakan Ahlinya

Ma'ruf Amin mengatakan usulan penghapusan jabatan gubernur atau gubernur ditunjuk presiden, merupakan ranah DPR untuk membahas dan memutuskan.


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

3 hari lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


Bambang Soesatyo Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah, Gibran: Lebih Gayeng Dipilih Langsung

3 hari lalu

Bambang Soesatyo Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah, Gibran: Lebih Gayeng Dipilih Langsung

Gibran cenderung berpendapat bahwa mekanisme pemilihan gubernur sebaiknya tetap diselenggarakan melalui pemilihan langsung seperti sekarang ini


Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

3 hari lalu

Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti soal usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum lama ini.


Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

3 hari lalu

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya


5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

5 hari lalu

5 Fakta dan Kasak-kusuk Jabatan Gubernur Diusulkan Dihapus

Wacana penghapusan jabatan gubernur diembuskan belakangan. Jabatan itu dianggap tak efektif, tak fungsional, dan menghabiskan banyak anggaran.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

6 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Soal Usulan Muhaimin Iskandar agar Gubernur Dihapus, Gibran: Fungsinya Krusial

6 hari lalu

Soal Usulan Muhaimin Iskandar agar Gubernur Dihapus, Gibran: Fungsinya Krusial

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menilai jabatan gubernur memiliki fungsi krusial.


Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

7 hari lalu

Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebut seorang gubernur memiliki fungsi pengawasan seperti menteri dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.