Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online kesulitan menjemput penumpang di saat penutupan jalan dalam rangka Crowd Free Night (CFN) di kawasan Blok M, Jakarta, Jum'at, 31 Desember 2021. Pemberlakuan Crowd Free Night dilakukan mulai pukul 22.00 sampai 04.00 WIB untuk mencegah kerumunan saat malam tahun baru. TEMPO/Ridho Fadilla

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi pengemudi ojek online atau ojol setuju dengan peralihan kewenangan penetapan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Perhubungan menjadi gubernur. Rencana peralihan itu tertuang dalam Revisi Peraturan Menteri Perubahan Nomor 12 Tahun 2019. 

“Kami berharap, revisi Permenhub maupun PM mengenai penerapan tarif ojol dapat segera terlaksana dengan baik pada setiap daerah dan pemerintah daerah dapat melibatkan rekan-rekan ojol daerah untuk menghitung merumuskan tarif yang ideal per provinsi/kabupaten/kota,” ujar Ketua Umum Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono pada Selasa, 29 November 2022. 

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota. Tujuannya agar setiap provinsi dapat memiliki tarif yang berkeadilan, baik bagi pengguna jasa layanan ojol maupun pengemudi.

Baca juga: Tarif Ojek Online Naik Sebulan Lebih, SPAI: Pendapatan Pengemudi Tak Kunjung Membaik

Igun menuturkan setiap daerah memiliki daya beli atas jasa layanan ojol yang berbeda-beda. Dengan pengaturan tarif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tarif yang akan diterbitkan bisa lebih diterima oleh masyarakat di provinsi tersebut. 

Dampaknya, ucap dia, jumlah penumpang pun bakal bertambah. Sedangkan apabila tarif diatur pemerintah pusat seperti yang berlaku saat ini, nilai tarifnya dihitung hanya melalui tiga zonasi. 

Kebijakan itu justru membuat ada pengemudi daerah yang merasa tarif di provinsinya terlampau murah. Sebaliknya, ada pengemudi di provinsi lainnya yang merasa tarifnya terlalu tinggi. 

Kewenangan penetapan TBA dan TBB layanan ojek online atau ojol bakal dialihkan kepada masing-masing gubernur sesuai dengan wilayah masing-masing. Kemenhub menegaskan, saat ini pihaknya tengah merevisi aturan dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiarto menjelaskan, selama ini, penetapan TBA dan TBB masih dilakukan oleh Kemenhub. 

Nantinya, pascarevisi tersebut, kewenangan dari Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat adalah hanya melakukan penetapan formula atas biaya jasa yang dimaksud. “Penyesuaian PM Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan penetapan TBA dan TBB yang dilakukan melalui gubernur. Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat ke depan adalah hanya melakukan penetapan formula atas biaya jasa dimaksud,” kata Hendro. 

Sebelumnya, Pasal 11 PM Nomor 12 Tahun 2019 berbunyi bahwa penghitungan biaya jasa ditetapkan oleh menteri. 

BISNIS

Baca: Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kemenhub Naikkan Alokasi Subsidi Angkutan Perintis 2023, Optimalkan Layanan ke Pelosok Daerah

2 jam lalu

Kemenhub Naikkan Alokasi Subsidi Angkutan Perintis 2023, Optimalkan Layanan ke Pelosok Daerah

Kemenhub menaikan alokasi subsidi angkutan perintis pada 2023 untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi.


Keluarga Mahasiswa UI Akan Laporkan Pensiunan Polisi Penabrak, Gita: Ia Hanya Menonton

1 hari lalu

Keluarga Mahasiswa UI Akan Laporkan Pensiunan Polisi Penabrak, Gita: Ia Hanya Menonton

Pensiunan polisi Eko Setia Budi Wahono akan dilaporkan dengan tuduhan pembiaran setelah mengabaikan mahasiswa UI yang ia tabrak.


Penerapan Zero ODOL Diundur Jadi 2024, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

2 hari lalu

Penerapan Zero ODOL Diundur Jadi 2024, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan Zero ODOL masih belum disepakati oleh Kemen dan Apindo.


Awal Maret 2023, PT PGN Uji Coba Konversi Kendaraan dari Bensin ke Gas

5 hari lalu

Awal Maret 2023, PT PGN Uji Coba Konversi Kendaraan dari Bensin ke Gas

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk merencanakan melakukan konversi terhadap kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi bahan bakar gas.


Kemenhub Pastikan Kesiapan Bandara Ngurah Rai Sambut Kedatangan Pesawat Komersil Terbesar

5 hari lalu

Kemenhub Pastikan Kesiapan Bandara Ngurah Rai Sambut Kedatangan Pesawat Komersil Terbesar

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kesiapan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang akan kedatangan pesawat komersil terbesar di dunia Airbus A380 milik maskapai Emirates.


Siap-siap, KAI Akan Operasikan Kereta Panoramic untuk Tujuan Bandung dan Surabaya

6 hari lalu

Siap-siap, KAI Akan Operasikan Kereta Panoramic untuk Tujuan Bandung dan Surabaya

Saat pertama kali diluncurkan pada 24 Desember 2022, kereta panoramic dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan.


Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 Tahun Menjadi 80 Tahun, Catatan Tarik Ulur KCJB

9 hari lalu

Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 Tahun Menjadi 80 Tahun, Catatan Tarik Ulur KCJB

Pemerintah telah menyetujui usulan perpanjangan masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini catatan KCJB.


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

10 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

10 hari lalu

Pengemudi Ojol hingga PKS Tolak Jalan Berbayar ERP, Ketua DTKJ Ingatkan Soal Komunikasi

Ketua DTKJ menilai wajar penolakan wacana jalan berbayar ERP di Jakarta. Menurut dia, komunikasi perlu dibangun.


Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

11 hari lalu

Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

Dishub DKI menyatakan penerapan ERP terhadap ojek online mengacu pada UU Lalu Lintas. Ojol selama ini pakai pelat hitam bukan pelat kuning.