Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

image-gnews
Ekspresi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Ekspresi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan penggunaan produk dalam negeri menjadi kunci ekonomi Indonesia ke depan, termasuk di tengah ancaman krisis. Menurut dia, penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Penggunaan produk dalam negeri ini kunci kita ke depan,” ujar dia dalam acara Wealth Wisdom Mindfully Recovery PermataBank di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, pada Selasa, 29 September 2022. 

Dia mengatakan, selama pandemi Covid-19, negara dapat menjaga daya beli karena masyarakatnya mengkonsumsi produk dalam negeri selama pandemi. “Kita terusin, kita dorong lagi,” kata dia. Kendati ekspor produk dalam negeri turun drastis, saat ini sektor tersebut sudah kembali bangkit. 

Suahasil melanjutkan, anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) pun diprioritaskan untuk mendukung pengembangan produk dalam negeri. Pemerintah, kata dia, mengalokasikan APBN dan APBD untuk menyerap belanja dari produk lokal sebesar Rp 747 triliun. 

Karena itu, kata dia, belanja di APBN dan APBD bisa lebih diarahkan untuk belanja produk lokal hingga menciptakan multi-player effect. Dia berjanji pada 2023, pemerintah akan mendorong lagi penyerapan produk dalam negeri.

Baca juga: Sukuk Ritel Seri SR017 Laris Terjual Sebelum Batas Masa Penutupan

“Ini juga tolong diterjemahkan oleh unit bidang usahanya masing-masing gimana mendorong dan menggunakan produksi dalam negeri. Dalam kehidupan proses produksi dan kehidupan kita sehari-hari ini sangat-sangat kuat bagi Indonesia,” ucap dia.

Dia jugapun mengajak lembaga keuangan untuk memberikan kredit untuk industri atau usaha lokal. “Produk dalam negeri dikasih kredit, lebih cepat, dan banyak, saya yakin semua setuju,” tutur Suahasil.

Kata Luhut soal Penyerapan Produk Dalam Negeri

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN per November 2022 telah mencapai lebih dari Rp 994,46 triliun. Dari total komitmen belanja itu, realisasinya sudah menyentuh Rp 584,59 triliun.

"Ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri," tutur Luhut. 

Total produk dalam negeri di e-katalog diklaim telah mencapai 2,18 juta produk. Luhut menuturkan, kendati penyerapan barang dalam negeri terus meningkat, masih perlu percepatan untuk merealisasikan belanja produk dalam negeri. Saat ini realisasi belanja produk dalam negeri atau PDN oleh pemerintah pusat dan daerah. 

"Akan tetapi, diperlukan akselerasi realisasi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai Rp 343,29 triliun dari target Rp 400 triliun tahun ini,” kata Luhut. 

Luhut menjelaskan, berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memberikan instruksi kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memanfaatkan serta memberdayakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi melalui pengadaan barang/jasa. Tujuan instruksi ini adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, menciptakan supply-demand produk lokal, dan sistem pengadaan pemerintah yang efisien, transparan, serta berkelanjutan.

Baca juga: Sejumlah Risiko Jika Indonesia Kalah Banding Larangan Ekspor Nikel di WTO

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini .

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

Pemkab Tangerang menggelontorkan dana Rp 40,2 miliar untuk mengkoneksikan akses jalan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

3 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan optimistis bahwa pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia berdampak positif.


Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

3 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

Menteri Luhut Pandjaitan menegaskan pemerintah berkomitmen memenuhi pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada para pedagang.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.