Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan dalam aksi buruh di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Apabila enam tuntutan demo buruh tidak diperhatikan pemerintah, Saiq mengklaim akan ada aksi mogok buruh dalam skala nasional. TEMPO/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok buruh menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang disorongkan oleh gubernur di hampir seluruh provinsi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menekankan ada lima poin penolakan lantaran ada ketidaksesuaian antara besaran kenaikan UMP 2023 dan tingginya inflasi. 

"Pertama, menolak nilai prosentase kenaikan UMP karena (kenaikan UMP) di bawah nilai inflansi Januari-Desember 2022, yaitu sebesar 6,5 persen plus pertumbuhan ekonomi Januari-Desember yang diperkirakan sebesar 5 persen," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa, 29 November 2022. 

Sebelumnya, 33 gubernur telah mematok kenaikan UMP yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Banten, misalnya, menetapkan UMP pada 2023 naik 6,4 persen; Daerah Istimewa Yogyakarta 7,65 persen; Jawa Timur 7,85 persen; dan DKI Jakarta 5,6 persen. 

Baca: Pemprov DKI Umumkan UMP 2023 Naik Menjadi Rp 4.901.798

Said menuturkan, bila menggunakan data September 2021 ke September 2022, besaran kenaikan tersebut tidak memotret dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan harga barang melambung tinggi. Sebab, kenaikan BBM terjadi pada Oktober 2022.

Kedua, buruh memasalahkan kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 5,6 persen. Partai buruh dan organisasi serikat buruh, ucap Said, mengecam keras keputusan Pejabat Gubernur DKI yang tidak sensitif terhadap kehidupan buruh. 

"Kenaikan 5,6 persen masih di bawah nilai inflansi. Dengan demikian Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh," kata Said. Buruh mendesak agar Pejabat Gubernur DKI merevisi kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI unsur serikat buruh.

Said melanjutkan, kenaikan UMP DKI 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di DKI. Ketiga, UMP DKI yang naik 5,6 persen akan mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil. 

Keempat, buruh mengapresiaai sikap pemerintah yang menggunakan Permenaker 18/2022 dan tidak lagi menggunakan PP 36/2021. Kelima, buruh meminta kenaikan UMP direvisi antara 10 hingga 13 persen. 

"Bila tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen,"  kata Ketua Umum Partai Buruh itu. 

Baca: Daftar Kenaikan UMP di 33 Provinsi, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

1 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

7 hari lalu

Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal angkat bicara soal bentrok antarpekerja yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) pada pekan lalu.


Partai Buruh Tarik Dukungan Pekerja dari Gerindra, Begini Tanggapan Ahmad Muzani

11 hari lalu

Partai Buruh Tarik Dukungan Pekerja dari Gerindra, Begini Tanggapan Ahmad Muzani

Said Iqbal mengatakan Partai Buruh bertekad untuk mengambil kembali suara buruh dari partai-partai yang dulu pernah didukung oleh organisasi buruh


Strategi Judicial Review Partai Buruh untuk Perpu Cipta Kerja

12 hari lalu

Strategi Judicial Review Partai Buruh untuk Perpu Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan sedang menyiapkan dua perlawanan terkait penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Cipta Kerja.


Kisruh PT GNI di Morowali Utara, Polda Sulteng Periksa 71 Orang

12 hari lalu

Kisruh PT GNI di Morowali Utara, Polda Sulteng Periksa 71 Orang

Polda Sulteng mengamankan 71 orang dalam kerisuhan karyawan pabrik smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI).


Simpatisan di Luar Kader Partai Buruh Dimungkinkan, Said Iqbal: Tapi Haram bagi Pengusaha yang...

13 hari lalu

Simpatisan di Luar Kader Partai Buruh Dimungkinkan, Said Iqbal: Tapi Haram bagi Pengusaha yang...

Presiden Partai Buruh Said Iqbal membuka untuk para simpatisan masuk meskipun dari berasal darluar dari kader Partai Buruh. "Tapi ada aturan mainnya."


UU PPSK, Buruh Tolak Pasal Uang Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil Saat Pensiun

13 hari lalu

UU PPSK, Buruh Tolak Pasal Uang Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil Saat Pensiun

Salah satu yang ditolak buruh pada UU PPSK adalah pasal yang mengatur soal uang jaminan hari tua (JHT) yang hanya bisa diambil saat pensiun.


Terkini Bisnis: Deretan Poin Perpu Cipta Kerja yang Ditolak Buruh, Daftar Terbaru 100 Pinjol Ilegal

13 hari lalu

Terkini Bisnis: Deretan Poin Perpu Cipta Kerja yang Ditolak Buruh, Daftar Terbaru 100 Pinjol Ilegal

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari suara buruh dalam demonstrasi menolak Perpu Cipta Kerja yang dilakukan pada Sabtu kemarin.


Suara Buruh dalam Demo 14 Januari: Tolak Rezim Upah Murah, Outsourcing hingga Aturan Baru Pesangon

13 hari lalu

Suara Buruh dalam Demo 14 Januari: Tolak Rezim Upah Murah, Outsourcing hingga Aturan Baru Pesangon

Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat pekerja kemarin turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja. Ini suara mereka.


Terpopuler Bisnis: Aturan Baru Pesangon Buruh, Negara Agen Outsourcing

13 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Aturan Baru Pesangon Buruh, Negara Agen Outsourcing

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 14 Januari 2023 dimulai dengan alasan aturan baru tentang pesangon dianggap merugikan buruh.