Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

Denny Indrayana. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke Mahkamah Agung (MA). Beleid tersebut menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 10 persen pada tahun 2023.

"Permohonan keberatan tersebut telah dibayarkan biaya perkaranya, dan tinggal menunggu proses administrasi di MA, sebelum disidangkan," ujar kuasa hukum, Denny Indrayana melalui keterangan tertulis pada Senin, 28 November 2022. 

Sepuluh asosiasi pengusaha yang mengajukan uji materiil itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan 10) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Baca: Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Permohonan uji materi tersebut berisi 42 halaman, serta disertai 82 alat bukti. Denny berujar dalil-dalil uji materiil yang diajukan berisi alasan mengapa Permenaker 18 Tahun 2022 harus dibatalkan oleh MA.

Ia menilai ada enam peraturan perundangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilanggar oleh Permenaker 18 Tahun 2022. Keenam batu uji itu, kata dia, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan lain yang menurutnya dilanggar Permenaker 18 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 5) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022.

Menurut Denny, Permenaker 18 Tahun 2022 telah menambah dan mengubah norma yang telah jelas mengatur soal upah minimum di dalam PP Pengupahan. Karena itu, ia menilai Permenaker 18 Tahun 2022 bertentangan dengan peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Di sisi lain, ia menganggap menteri ketenagakerjaan telah mengambil alih otoritas presiden untuk mengatur upah minimum. 

"Apalagi pengubahan kebijakan melalui Permenaker 18 Tahun 2022 tersebut dilakukan mendadak tanpa sama sekali melibatkan para stakeholder," kata dia.

Keputusan pemerintah dalam menerbitkan aturan tersebut juga tanpa didahului pembahasan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Karena itu, oa menilai langkah tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum hingga memperburuk iklim investasi nasional.

Selanjutnya: Asosiasi pengusaha meminta kepada Mahkamah Agung untuk menunda pelaksanaan Permenaker 18 Tahun 2022






50 UMKM Malaysia Promosikan Produk Kreatif di Batam

5 jam lalu

50 UMKM Malaysia Promosikan Produk Kreatif di Batam

Rangkaian acara tersebut diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk usaha kreatif pengusaha Malaysia tetapi juga Kota Batam.


Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

1 hari lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.


Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

4 hari lalu

Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

Berikut daftar UMK atau UMR Jateng terbaru 2023, upah tertinggi ada di kota Semarang, kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak


Mendag: Pengusaha RI dan Arab Saudi Sepakat Kerja Sama dengan Nilai Kontrak Rp2,3 Triliun

5 hari lalu

Mendag: Pengusaha RI dan Arab Saudi Sepakat Kerja Sama dengan Nilai Kontrak Rp2,3 Triliun

Penandatanganan terdiri atas kontrak dagang, perjanjian kerja sama, dan MoU, yang dilakukan di Kantor Federation Saudi Chamber di Jeddah, Arab Saudi.


Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

8 hari lalu

Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

BPS juga menyebutkan dari segi upah minimum provinsi (UMP), Yogyakarta menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.


Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

11 hari lalu

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.


Terpopuler Bisnis: Pajak Karyawan Belum Menikah tapi Ada Tanggungan, Apindo Soal Aturan Pengupahan

15 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Pajak Karyawan Belum Menikah tapi Ada Tanggungan, Apindo Soal Aturan Pengupahan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 12 Januari 2023 diantaranya perhitungan pajak karyawan belum menikah tetapi memiliki tanggungan.


5 Tips Mulai Wirausaha dengan Modal Minimal

16 hari lalu

5 Tips Mulai Wirausaha dengan Modal Minimal

Masih ragu lakukan wirausaha? Simak 5 tips mulai jadi pengusaha dengan modal kecil


Berkaca Kasus PT Nikomas Gemilang, Apindo Kembali Singgung Aturan No Work No Pay

16 hari lalu

Berkaca Kasus PT Nikomas Gemilang, Apindo Kembali Singgung Aturan No Work No Pay

Apindo menyatakan kejadian PHK yang ditawarkan oleh PT Nikomas Gemilang bukanlah kejadian pertama suatu perusahaan dalam setahun terakhir ini.


Inilah 10 Kriteria Pekerja yang Tidak Boleh di-PHK Menurut Perpu Cipta Kerja

17 hari lalu

Inilah 10 Kriteria Pekerja yang Tidak Boleh di-PHK Menurut Perpu Cipta Kerja

Ada 10 kriteria pekerja yang tidak boleh di-PHK menurut Perpu Cipta Kerja. Berikut daftarnya.