Tetapkan UMP NTB 2023 Naik 7,44 Persen, Gubernur: Sesuai dengan Kondisi Obyektif

Ilustrasi Subsidi Upah. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp2,37 juta.

"UMP NTB 2023 ditetapkan Rp2,371 juta lebih," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi di Mataram, Senin 28 November 2022.

Gede mengatakan penetapan UMP 2023 oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah ini berdasarkan surat keputusan Nomor 561-793 tahun 2022 tentang UMP Tahun 2023 yang ditandatangani pada 28 Nopember 2022. 

"Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2023," ujarnya.

Baca juga: Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Gede menjelaskan pertimbangan keputusan UMP NTB  2023 ini adalah surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tertanggal 11 November 2022 tentang penyampaian data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan UMP 2023.

"Selain itu rekomendasi Dewan Pengupahan NTB Nomor 560/1451/04-Nakertrans/XI/2022 tertanggal 22 Nopember 2022 terkait UMP NTB tahun 2023," ujarnya.

Dia menambahkan rekomendasi besaran UMP 2023 ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat sesuai Permenaker Nomor 18 tahun 2022 dengan nilai alfa 0,10 atau 10 persen yang menghasilkan kenaikan UMP sebesar 7,44 persen atau Rp164,195, sehingga besaran UMP NTB 2023 naik menjadi Rp2,371 juta lebih atau lebih besar dari UMP 2022 sebesar Rp2,207 juta lebih.

Penggunaan nilai alfa 0,10 sejalan dengan nilai kesempatan kerja atau tingkat pengangguran terbuka NTB Agustus 2022 sebesar 2,89 persen dari angkatan kerja atau mengalami peningkatan sebesar 0,004 persen. Angka ini dikombinasikan dengan nilai produktivitas tenaga kerja sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kenaikan UMP sebesar 7,44 persen ini sesuai dengan kondisi obyektif pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat produktivitas tenaga kerja di NTB," jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan NTB merekomendasikan tiga opsi besaran UMP NTB 2023, kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Pertama, usulan dari Apindo NTB yang mengusulkan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Di mana, UMP NTB dinaikkan sebesar 5,38 persen dari UMP 2021 yaitu Rp2,20 juta lebih menjadi Rp2,32 juta lebih.

Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 7,44 persen dari UMP 2021, menjadi Rp2,37 juta lebih. Penghitungannya dengan melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi serta melihat produktivitas dan kesempatan kerja dengan nilai Alfa sebesar 0,1 atau 10 persen.

Serikat Pekerja NTB mengusulkan UMP 2023 naik sebesar 8,04 persen menjadi Rp2,38 juta lebih. Penghitungannya sama dengan pemerintah dengan acuan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Baca: Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

BISNIS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Gempa M5,3 dari Laut Guncang Sumbawa, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

19 jam lalu

Gempa M5,3 dari Laut Guncang Sumbawa, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Wilayah laut sebelah utara Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, diguncang gempa tektonik pada Senin siang ini, 6 Februari 2023.


Ramai Protes Lembur Tak Dibayar, Bagaimana Aturan Soal Kerja Lembur Menurut UU?

22 jam lalu

Ramai Protes Lembur Tak Dibayar, Bagaimana Aturan Soal Kerja Lembur Menurut UU?

Apa yang dimaksud dengan lembur, apakah hal ini diatur di Undang-undang dan bagaimana pengaturan pembayaran upah lembur tersebut?


Menilik Risiko Kesehatan Mental yang Rentan Dialami Para Pekerja

22 jam lalu

Menilik Risiko Kesehatan Mental yang Rentan Dialami Para Pekerja

Masalah kesehatan mental salah satu kondisi yang rentan dialami para pekerja


Viral Pekerja PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tak Dibayar, Kemnaker: Ada Pelanggaran

1 hari lalu

Viral Pekerja PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tak Dibayar, Kemnaker: Ada Pelanggaran

Usai video viral, Kemnaker memeriksa dan menemukan PT SAI Apparel Industries melakukan pelanggaran karena tak membayar lembur pegawainya.


Pekerja PT SAI Aparel Industries Protes Lembur Tak Dibayar, Begini Videonya yang Viral

2 hari lalu

Pekerja PT SAI Aparel Industries Protes Lembur Tak Dibayar, Begini Videonya yang Viral

Sebuah video viral di media sosial TikTok. Video itu memperlihatkan adu argumen seorang pekerja dengan atasannya di PT SAI Apparel Industries tentang lembur yang tidak dibayar.


RS Royal Progress Gandeng BPJamsostek Lingungi Pekerja Rentan

2 hari lalu

RS Royal Progress Gandeng BPJamsostek Lingungi Pekerja Rentan

Rumah Sakit Royal Progress gandeng BPJamsostek untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan khususnya di Jakarta Utara.


Ribuan Pekerja di Industri Sepatu Tangerang Kena PHK, Faktanya?

2 hari lalu

Ribuan Pekerja di Industri Sepatu Tangerang Kena PHK, Faktanya?

Ribuan pekerja di industri sepatu Tangerang, Banten terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).


Pemicu Badai PHK di Perusahaan Rintisan

5 hari lalu

Pemicu Badai PHK di Perusahaan Rintisan

Sejumlah asosiasi di bidang digital menilai fenomena badai PHK ini masih berpotensi terjadi pada 2023. Ini sebabnya.


Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

7 hari lalu

Dinas Gulkarmat DKI Usulkan Kenaikan Upah Rp 1 Juta bagi PJLP Pemadam Kebakaran

Alasan penambahan upah bagi PJLP Dinas Gulkarmat adalah karena personel Damkar memiliki risiko beban kerja yang lebih tinggi.


Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

10 hari lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.