Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2023. Surat itu bernomor KU 0101-Mn/2210 tertanggal 3 November 2022.

“Kami mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan nomor perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan ibu kota negara tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 November 2022.

Baca: Menteri PUPR Bantah Menpora Zainudin Amali soal Renovasi GBK: Nggak Ada

Dia menjelaskan usulan anggaran itu dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN. Serta menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk melaksanakan pengembangan wilayah perencanaan pusat pemerintahan zona 1B dan 1C.

“Untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta pembangunan perumahan ASN, TNI, Polri,” kata Basuki.

Basuki pun mendetailkan setelah adanya market sounding proyek IKN yang dilakukan Presiden Jokowi banyaknya investor yang ingin masuk. Sehingga, Basuki berujar, pihaknya diperintahkan untuk mempercepat pembangunan IKN.

“Ini tidak hanya di KIPP 1A tapi juga di wilayah pengembangan perencanaan di 1B dan 1C,” ucap dia.

Bahkan pagi tadi, Basuki menceritakan bahwa telah melakukan rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang pembiayaan proyek IKN. Termasuk pembiayaan Badan Otorita IKN dengan investasinya untuk yang prasarana dasar, sehingga wilayah 1B dan 1C akan difokuskan lebih dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya saja dulu. 

“Sedangkan perumahan sebetulnya Rp 12,7 triliun ini termasuk perumahan ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 9,4 triliun. Sisanya itu untuk Land development dan jalan,” kata Basuki.

Sehingga, Basuki melanjutkan, pihaknya akan memfokuskan dulu pada proyek land development dan pembangunan jalan. “Ini akan dimulai pada Januari 2023,” tutur dia.

Baca: Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Bursa Calon Gubernur BI, Apa Saja Kriteria yang Dibutuhkan dan Tantangannya di Tengah Gejolak Global?

2 jam lalu

Bursa Calon Gubernur BI, Apa Saja Kriteria yang Dibutuhkan dan Tantangannya di Tengah Gejolak Global?

Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengungkap kriteria calon Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI. Apa saja?


Libatkan Masyarakat Setempat, Kementerian PUPR Jalankan Program Padat Karya Tunai Jalan dan Jembatan

7 jam lalu

Libatkan Masyarakat Setempat, Kementerian PUPR Jalankan Program Padat Karya Tunai Jalan dan Jembatan

PUPR melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada bidang jalan dan jembatan.


Kendaraan Listrik Belum Bisa Diterapkan ke Angkutan Perintis, Ini Alasannya

20 jam lalu

Kendaraan Listrik Belum Bisa Diterapkan ke Angkutan Perintis, Ini Alasannya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan listrik belum bisa diterapkan untuk angkutan perintis. Kenapa?


PUPR: Uji Coba Transaksi Tol Nirsentuh di Lima Ruas Tol pada Desember 2023

20 jam lalu

PUPR: Uji Coba Transaksi Tol Nirsentuh di Lima Ruas Tol pada Desember 2023

Kementerian PUPR, melalui BPJT, berencana melakukan uji coba sistem transaksi tol nirsentuh non-tunai di lima ruas tol pada Desember 2023


Ekonomi Terkini: Kinerja Ekspor Tertinggi, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Privatisasi PT PGE Melalui IPO

23 jam lalu

Ekonomi Terkini: Kinerja Ekspor Tertinggi, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Privatisasi PT PGE Melalui IPO

Berita ekonomi dan bisnis terkini. Mulai dari kinerja ekspor yang moncer hingga penolakan privatisasi PT PGE.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

1 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

Utang Indonesia tembus Rp 7.733,99 triliun per Desember 2022. Instrumen utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran yang sudah disetujui DPR.


Segara Institut: Calon Gubernur Bank Indonesia Bisa dari Eksternal

1 hari lalu

Segara Institut: Calon Gubernur Bank Indonesia Bisa dari Eksternal

Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengatakan calon Gubernur Bank Indonesia bisa saja berasal dari eksternal.


Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

1 hari lalu

Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran dan produksi.


Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

2 hari lalu

Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,31 persen di tengah gejolak ekonomi global, ini kata Sri Mulyani.


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

2 hari lalu

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?