TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2023. Surat itu bernomor KU 0101-Mn/2210 tertanggal 3 November 2022.
“Kami mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan nomor perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan ibu kota negara tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 November 2022.
Baca: Menteri PUPR Bantah Menpora Zainudin Amali soal Renovasi GBK: Nggak Ada
Dia menjelaskan usulan anggaran itu dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN. Serta menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk melaksanakan pengembangan wilayah perencanaan pusat pemerintahan zona 1B dan 1C.
“Untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta pembangunan perumahan ASN, TNI, Polri,” kata Basuki.
Basuki pun mendetailkan setelah adanya market sounding proyek IKN yang dilakukan Presiden Jokowi banyaknya investor yang ingin masuk. Sehingga, Basuki berujar, pihaknya diperintahkan untuk mempercepat pembangunan IKN.
“Ini tidak hanya di KIPP 1A tapi juga di wilayah pengembangan perencanaan di 1B dan 1C,” ucap dia.
Bahkan pagi tadi, Basuki menceritakan bahwa telah melakukan rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang pembiayaan proyek IKN. Termasuk pembiayaan Badan Otorita IKN dengan investasinya untuk yang prasarana dasar, sehingga wilayah 1B dan 1C akan difokuskan lebih dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya saja dulu.
“Sedangkan perumahan sebetulnya Rp 12,7 triliun ini termasuk perumahan ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 9,4 triliun. Sisanya itu untuk Land development dan jalan,” kata Basuki.
Sehingga, Basuki melanjutkan, pihaknya akan memfokuskan dulu pada proyek land development dan pembangunan jalan. “Ini akan dimulai pada Januari 2023,” tutur dia.
Baca: Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
