Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

image-gnews
Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
Iklan

Kebijakan ini dilakukan secara terintegrasi dan berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan. Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang ada dan bersifat menyeluruh dalam rangka pandemi Covid-19 masih berlaku sampai Maret 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam penjelasannya, OJK menyebutkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pelaku usaha yang masih membutuhkan kebijakan tersebut, dapat menggunakan kebijakan dimaksud sampai dengan Maret 2023.

Kebijakan tersebut juga tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit/pembiayaan antara LJK dengan debitur.

Perusahaan diminta siapkan buffer

Lebih jauh, OJK menyatakan bakal terus mencermati perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, termasuk fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan. OJK juga tetap meminta agar LJK mempersiapkan buffer yang memadai untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul.

OJK pun akan merespons secara proporsional perkembangan lebih lanjut dengan tetap mengedepankan stabilitas sistem keuangan serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi menyebutkan terdapat 11.802 pengaduan hingga 28 Oktober 2022. Pengaduan itu masih didominasi oleh restrukturisasi kredit/pembiayaan, petugas penagihan, dan layanan informasi keuangan.

Per akhir Oktober itu, OJK mengklaim tingkat penyelesaian aduan mencapai 88 persen. Ihwal edukasi dan perlindungan konsumen, Friderica mengatakan OJK melakukan peningkatan literasi keuangan secara masif.

NABILA NURSHAFIRA | RIRI RAHAYU

Baca juga: Gempa Cianjur, OJK Sebut Debitur Bisa Mendapat Keringanan Kredit

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini .

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta Erick Thohir, BI dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM: Jangan Hanya Lihat Agunannya, tapi..

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Menkop UKM Teten Masduki (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri), Mendag Zulkifli Hasan (kelima kiri), Dirut BRI Sunarso (ketiga kanan) dan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto (kanan) meninjau pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023. Dalam pameran yang berlangsung hingga 10 Desember itu Presiden Jokowi mengungkapkan UMKM merupakan penopang ekonomi nasional yang mana 61 persen PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97 persen tenaga kerja di Indonesia diserap UMKM. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Minta Erick Thohir, BI dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM: Jangan Hanya Lihat Agunannya, tapi..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar para pemangku kebijakan bisa memperbaiki regulasi penyaluran kredit bagi UMKM.


Ekspor UMKM Masih Tertinggal Negara Tetangga, Jokowi: Ini PR Buat Kita

2 jam lalu

Presiden Jokowi meninjau barang dagangan warga saat berkunjung ke Pasar Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 6 Desember 2023, Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat dan pedagang hingga mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ekspor UMKM Masih Tertinggal Negara Tetangga, Jokowi: Ini PR Buat Kita

Saat ini posisi ekspor UMKM Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Apa kata Jokowi?


Presiden Joko Widodo Apresiasi Keberpihakan BRI Majukan UMKM

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo Apresiasi Keberpihakan BRI Majukan UMKM

Buka UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, Presiden Joko Widodo Apresiasi Keberpihakan BRI Majukan UMKM


Jokowi Minta Penyaluran Kredit UMKM Dipermudah: Jangan Hanya Lihat Agunan

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Menpora Dito Ariotedjo (kanan) mengumumkan bidding atau pengajuan Indonesia untuk tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 edisi 2025 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 4 Desember 2023. PSSI
Jokowi Minta Penyaluran Kredit UMKM Dipermudah: Jangan Hanya Lihat Agunan

Presiden Jokowi meminta pihak BUMN dan otoritas terkait untuk mempermudah pembiayaan ke UMKM.


Per September 2023, BNI Kucurkan Pembiayaan Rp 118,3 T ke 1,61 Juta UMKM

8 jam lalu

Gedung Bank BNI di Jakarta
Per September 2023, BNI Kucurkan Pembiayaan Rp 118,3 T ke 1,61 Juta UMKM

BNI mencatat telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp118,3 triliun untuk lebih dari 1,61 Juta UMKM per September 2023.


Pilpres 2024: Catat Janji Kampanye Anies-Cak Imin, Tambah Kuota Haji hingga Sahkan RUU Perampasan Aset

22 jam lalu

Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023. Anies-Muhaimin  juga didukung satu partai di luar parlemen yang lolos dan akan mengikuti Pemilu 2024, yakni Partai Ummat. TEMPO/Subekti.
Pilpres 2024: Catat Janji Kampanye Anies-Cak Imin, Tambah Kuota Haji hingga Sahkan RUU Perampasan Aset

Kampanye Pilpres 2024 telah sepekan berjalan, berikut sejumlah janji Anies-Cak Imin antara lain tambah kuota haji dan sahkan RUU Perampasan Aset.


Perputaran Uang di Tahun Politik Diprediksi Tembus Rp 100 Triliun

1 hari lalu

Aktifitas pedagang atribut partai jelang tahun politik di Blok III Pasar Senen, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Sejumlah pedagang mengaku sudah mulai menerima banyak pesanan dari berbagai partai politik yang di Jakarta maupun diluar kota, mereka menawarkan beragam harga tergantung pada permintaan pelanggan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perputaran Uang di Tahun Politik Diprediksi Tembus Rp 100 Triliun

Indef memprediksi perputaran uang mencapai Rp 100 triliun pada tahun politik. Apa sebabnya?


Prabowo-Gibran Janji Berikan Kredit bagi Startup Milenial, Bagaimana Mekanismenya?

1 hari lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa berbicara dalam acara
Prabowo-Gibran Janji Berikan Kredit bagi Startup Milenial, Bagaimana Mekanismenya?

Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan kredit usaha bagi startup milenial. Berikut penjelasan mekanismenya.


Ketentuan Utama Mendirikan Bank Umum dan BPR, Berapa Minimal Syarat Modal?

1 hari lalu

Teller menghitung uang di Bank Indonesia, Jakarta, (10/12). Terhitung 31 Desember 2008, BI mencabut dan menarik uang pecahan uang kertas dari peredaran, yaitu pecahan Rp. 10.000 (bergambar :Cut Nyak dien), 20.000 (bergambar: Ki Hajar Dewantara), 50.0
Ketentuan Utama Mendirikan Bank Umum dan BPR, Berapa Minimal Syarat Modal?

Begini aturan Undang-undang dan Peraturan OJK untuk mendirikan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Segini minimal syarat modalnya.


OJK Edukasi Perempuan, Guru Dan Pelaku Umkm Di Blora

1 hari lalu

OJK Edukasi Perempuan, Guru Dan Pelaku Umkm Di Blora

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Edukasi Perempuan, Guru Dan Pelaku Umkm Di Blora