Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat jumpa pers peluncuran Energy Transition Mechanism di Nusa Dua, Bali, Senin, 14 November 2022. TEMPO/Daniel Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Di antaranya pada UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 

"Di situ ada komite stabilitas sektor keuangan, perubahan yang perlu diperhatikan adalah soal menteri keuangan (Menkeu) yang dapat merangkap koordinator dan anggota," ucap Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama dalam diskusi publik secara virtual pada Jumat, 25 November 2022. 

Baca: RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

Dalam beleid tersebut, Menkeu sebagai Koordinator Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) mengambil keputusan atas nama KSSK apabila terjadi jalan buntu atau deadlock. Perubahan itu juga membuat tidak ada kesempatan bagi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memimpin KSSK. 

Riza berujar yang perlu diperhatikan adalah fungsi koordinator itu sendiri, yakni keputusan menkeu bisa menjadi bersifat mutlak dan tanggung jawab juga bergantung pada koordinator. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan pun ditanggung oleh koordinator. Kemudian catatan lainnya adalah, BI sebagai otoritas moneter yang independen akan kehilangan pengaruh dalam forum KSSK karena menkeu berperan sebagai koordinator dan pengambil keputusan. 

Kemudian ia juga mencermati soal perubahan dalam UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Dalam beleid tersebut, LPS akhirnya berubah menjadi anggota yang memiliki hak suara di KSSK. LPS juga dituntut menjamin polis asuransi. Hal yang harus diperhatikan, menurut Riza, adalah soal kapasitas LPS itu sendiri. Ia menyarankan agar penambahan tugas dan tanggung jawab LPS diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kualitas LPS.

"Perlu aturan turunan mengenai polis asuransi yang dijamin," tuturnya. Terlebih, soal penjaminan asuransi karena tanggung jawab itu dinilai cukup berat lantaran kerap kali bermasalah.

Kemudian Indef juga menelaah soal perubahan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Penambahan tugas OJK yang diatur dalam beleid tersebut membuat cakupan pengawasan OJK terhadap sektor keuangan menjadi sangat luas. Termasuk pada sektor koperasi simpan pinjam yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Sehingga, perlu ada peningkatan kapasitas, kualitas, serta kredibilitas OJK agar efektif.

Selanjutnya:  Independensi dan kredibilitas otoritas di sektor keuangan menjadi catatan 






Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, Sri Mulyani: Konsumsi Rumah Tangga Kuat, Inflasi Rendah

3 jam lalu

Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, Sri Mulyani: Konsumsi Rumah Tangga Kuat, Inflasi Rendah

Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berlanjut.


Sri Mulyani Buka Suara Soal Isu Menjadi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

4 jam lalu

Sri Mulyani Buka Suara Soal Isu Menjadi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

Sri Mulyani Indrawati buka suara soal isu yang beredar mengenai dirinya yang dikabarkan akan menjadi jadi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru.


OJK Luncurkan Roadmap Pasar Modal 2023-2027, Simak 5 Pilar Pengembangannya

8 jam lalu

OJK Luncurkan Roadmap Pasar Modal 2023-2027, Simak 5 Pilar Pengembangannya

Roadmap Pasar Modal 2023-2027 yang resmi diluncurkan OJK hari ini merupakan peta jalan bagi pengembangan industri pasar modal.


Inilah 5 Modus Penipuan Online yang Perlu Anda Ketahui

9 jam lalu

Inilah 5 Modus Penipuan Online yang Perlu Anda Ketahui

Kominfo mencatat setidaknya ada lima modus penipuan online yang marak terjadi di Indonesia. Mulai dari phising, pharming, hingga sniffing.


Hati-hati Sniffing, Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah hingga Kurir Paket

9 jam lalu

Hati-hati Sniffing, Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah hingga Kurir Paket

Modus penipuan online berkedok undangan nikah hingga kurir paket disebut dengan istilah sniffing. Apa itu sniffing?


Marak Pembobolan M-Banking, Ini Kata OJK, Bank hingga Pakar Siber

16 jam lalu

Marak Pembobolan M-Banking, Ini Kata OJK, Bank hingga Pakar Siber

Belakangan ini marak terjadi pembobolan mobile banking atau m-banking dengan modus undangan pernikahan online palsu. Bagaimana pendapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank hingga pakar siber?


65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

1 hari lalu

65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

Agus Herta Sumarto mengatakan Erick Thohir harus mengetahui manajemen risiko investasi, termasuk dana pensiun, yang dilakukan perusahaan pelat merah.


Cegah Bobol M-Banking, Ahli Siber Sebut OJK Punya Peran Berikan Standar Keamanan

1 hari lalu

Cegah Bobol M-Banking, Ahli Siber Sebut OJK Punya Peran Berikan Standar Keamanan

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah memiliki semua kebutuhan untuk mencegah pembobolan mobile banking atau m-banking yang dilakukan penjahat siber.


Revisi PP Devisa Hasil Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Bakal Tambah Sektor Manufaktur

3 hari lalu

Revisi PP Devisa Hasil Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Bakal Tambah Sektor Manufaktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah bakal memperlebar sektor usaha devisa hasil ekspor (DHE) yang wajib ditahan di dalam negeri.


UU PPSK, OJK: Amanah yang Luar Biasa Tantangannya

4 hari lalu

UU PPSK, OJK: Amanah yang Luar Biasa Tantangannya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.