Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan dalam aksi buruh di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Apabila enam tuntutan demo buruh tidak diperhatikan pemerintah, Saiq mengklaim akan ada aksi mogok buruh dalam skala nasional. TEMPO/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, UMP 2023 naik maksimal 10 persen.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, memahami sikap pengusaha yang mengambil langkah hukum ke Mahkamah Agung (MA) terkait Permenaker tersebut. 

Said Iqbal mengatakan kaum buruh menolak sikap Apindo yang ingin menerapkan PP 36 Tahun 2021 dalam formula kenaikan upah minimum.

Baca: Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

“Mengecam keras sikap Apindo yang masih bertahan dengan PP 36, padahal sudah ada dasar hukum yang baru,” ucap Said Iqbal dalam Konferensi Pers virtual, Jumat, 25 November 2022.  

Menurutnya, dalam PP 36 tahun 2021 ada ketentuan yang mengatur adanya batas bawah dan batas atas. Padahal konsep seperti itu di seluruh dunia tidak dikenal. “Yang mengenal hanya perusahaan taksi, yaitu tarif bawah dan tarif atas,” ujarnya. 

Said Iqbal mengatakan baik di dalam Konvensi ILO 133,  UU No 13 Tahun 2023, maupun omnibus law yang saat ini ditolak buruh, yang namanya upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin.

Dengan demikian, ketika masih menggunakan PP 36 tahun 2021, maka hal itu akan menyalahi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maupun hukum Internasional. Karena daerah yang upahnya sudah melebihi atas batas atas tidak ada lagi kenaikan upah minimum.

Ia menilai sikap Pemerintah yang menerbitkan Permenakar No 18 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sebab hanya satu pasal di dalam PP 36 tahun 2021 yang diturunkan menjadi Permenaker 18 tahun 2022, yaitu pasal terkait dengan kenaikan upah minimum. 

“Hal itu menjelaskan, Apindo 'serakah'. Sudah tiga tahun upah buruh tidak naik, di tengah inflansi yang tinggi, tidak ada resesi, dan pertumbuhan ekonomi terbaik nomor tiga di dunia, masih saja menghendaki kenaikan upah minimum yang rendah,” lanjutnya. 

Said Iqbal menjelaskan dalam dua kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia positif. Quartal kedua 5,1 persen dan quartal ketiga 5,72 persen.  Selain itu, ekspor tekstil juga tumbuh 3,37 persen dan eksport barang tenun dan turunannya tumbuh 17.6 persen.  

"Lalu mengapa masih saja dipermasalahkan bahwa seolah-olah di tekstil dan garmen terjadi PHK besar-besaran sehingga tidak mampu menaikkan upah," kata dia.

NABILA NURSHAFIRA 

Baca: Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Besok 2.000 Buruh Akan Demo di Istana Negara, Tuntut soal KUHP hingga Upah Murah

7 jam lalu

Besok 2.000 Buruh Akan Demo di Istana Negara, Tuntut soal KUHP hingga Upah Murah

Demo buruh akan berlangsung pukul 09.00 WIB. Demo dilanjutkan dengan long march di depan Istana Negara.


Lebih Dari Seribu Karyawan New York Times Siap Mogok Kerja

1 hari lalu

Lebih Dari Seribu Karyawan New York Times Siap Mogok Kerja

Pegawai New York Times menuntut kenaikan upah yang mengikuti inflasi, meningkatkan asuransi kesehatan serta tunjangan pensiun.


Pengusaha Cina Ingin Manfaatkan Pasar Rusia

1 hari lalu

Pengusaha Cina Ingin Manfaatkan Pasar Rusia

Sejumlah pengusaha asal Cina tertarik menanamkan sejumlah investasi di Rusia dan memamerkan produk-produk mereka, khususnya produk teknologi


Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

1 hari lalu

Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum kunjung usai menimpa perusahaan di Indonesia


Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

1 hari lalu

Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan bantuan subsidi upah (BSU) tersalurkan seluruhnya sebelum batas akhir pengambilan BSU pada 20 Desember 2022.


Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2023 untuk Semua Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

2 hari lalu

Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2023 untuk Semua Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan UMK 2023 di seluruh kabupaten dan kota tersebut. Simak data lengkapnya berikut ini.


Truk ODOL Tak Bisa Beroperasi Tahun Depan, Pengusaha Minta Waktu Transisi

2 hari lalu

Truk ODOL Tak Bisa Beroperasi Tahun Depan, Pengusaha Minta Waktu Transisi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemberlakuan larangan truk bermuatan lebih atau over dimension over loading (ODOL) butuh transisi.


Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Pengaruhi Iklim Investasi RI, BPKM: Sudah Dihitung

3 hari lalu

Sebut Kenaikan UMP 2023 Tak Pengaruhi Iklim Investasi RI, BPKM: Sudah Dihitung

Menurut dia, kenaikan UMP sudah dihitung sedemikian rupa, termasuk bersama investor.


Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

3 hari lalu

Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

Ribuan orang dibantai secara massal di Kolombia pada 5-6 Desember 1928. Peristiwa ini disebut Pembantaian Pisang.


Truk ODOL Dilarang Beroperasi Mulai 2023, Apindo: Butuh Transisi, Kalau Tidak Bisa Chaos

3 hari lalu

Truk ODOL Dilarang Beroperasi Mulai 2023, Apindo: Butuh Transisi, Kalau Tidak Bisa Chaos

Pengusaha khawatir kebijakan ODOL tanpa transisi dapat menimbulkan kekacauan yang mengganggu aktivitas usaha.