Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

Ilustrasi Subsidi Upah. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda berlakunya Permenaker Nomor 18/2022 yang mengatur kenaikan upah minimum maksimal 10 persen pada 2023.

Asosiasi pengusaha akan mengajukan gugatan atas Permenaker 18/2022 ke Mahkamah Agung (MA). Kuasa hukum asosiasi pengusaha, Denny Indrayana mengatakan, dalam gugatan itu pihaknya meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menaker Ida Fauziyah menunda implementasi beleid tersebut. 

Di samping itu, dia berharap agar seluruh kepala daerah tidak menggunakan Permenaker 18/2022 sebagai dasar penetapan upah.

Baca: Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

“Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut,” ujar Denny melalui keterangan persnya, Jumat (25/11/2022).

Denny mengungkapkan, Permenaker 18/2022 bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurutnya, Permenaker 18/2022 disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya dan terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan upah minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di Tanah Air.

“Sambil menunggu putusan MA yang kami harapkan tidak terlalu lama karena pentingnya soal upah minimum ini, kami dengan rendah hati memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk menunda pelaksanaan Permenaker 18 Tahun 2022 tersebut, permohonan yang mana juga akan kami sampaikan dalam permohonan uji materi ke MA,” jelas eks Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Lebih lanjut, Denny juga menuturkan, pengubahan kebijakan upah minimum melalui Permenaker 18/2022 tersebut bukan hanya bermasalah dari sisi hukum, tetapi juga problematik dari sisi ekonomi maupun keadilan karena makin memberatkan dunia usaha

“Pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja dan bahkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi,” ujar Denny.

Adapun, Denny Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY) Law Firm dipilih sebagai kuasa hukum dari asosiasi pengusaha yang terdiri atas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

BISNIS

Baca: Kenaikan Upah Minimum Diharapkan Dorong Daya Beli, Teten Optimistis UMKM Tahan dari Resesi 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

18 jam lalu

PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

Direktur GOTO Melissa Siska Juminto mengatakan PHK terhadap 1.300 karyawan pada November lalu dilakukan untuk mendorong kinerja bisnis yang semakin sehat.


Ganjar Pranowo Sebut 97 Perusahaan Relokasi Pabrik ke Jateng: Gede Itu

18 jam lalu

Ganjar Pranowo Sebut 97 Perusahaan Relokasi Pabrik ke Jateng: Gede Itu

"Hingga akhir tahun ini setidaknya sudah ada 97 perusahaan yang merelokasi pabriknya ke berbagai daerah di Jateng," kata Gubernur Ganjar Pranowo.


Lebih Dari Seribu Karyawan New York Times Siap Mogok Kerja

20 jam lalu

Lebih Dari Seribu Karyawan New York Times Siap Mogok Kerja

Pegawai New York Times menuntut kenaikan upah yang mengikuti inflasi, meningkatkan asuransi kesehatan serta tunjangan pensiun.


Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

1 hari lalu

Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum kunjung usai menimpa perusahaan di Indonesia


Belasan Startup PHK Massal Karyawan, Berikut Daftar Lengkapnya

1 hari lalu

Belasan Startup PHK Massal Karyawan, Berikut Daftar Lengkapnya

Di tengah ketidakstabilan ekonomi global, tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus menghantui dunia ketenagakerjaan.


Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2023 untuk Semua Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

1 hari lalu

Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2023 untuk Semua Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan UMK 2023 di seluruh kabupaten dan kota tersebut. Simak data lengkapnya berikut ini.


Ganjar Pranowo Umumkan UMK 2023: Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah

1 hari lalu

Ganjar Pranowo Umumkan UMK 2023: Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK yang akan berlaku pada tahun 2023. SImak rinciannya.


Indef Ungkap Penyebab Investasi di Startup Digital Kian Lesu

3 hari lalu

Indef Ungkap Penyebab Investasi di Startup Digital Kian Lesu

Tren penurunan investasi di sektor teknologi digital, termasuk startup, tidak terlepas dari kebijakan The Fed soal tren kenaikan suku bunga acuan.


OYO PHK 600 Pegawai Usai Kurangi Wilayah Operasional

4 hari lalu

OYO PHK 600 Pegawai Usai Kurangi Wilayah Operasional

Oyo Hotels mengumumkan akan memangkas 600 pekerjaan di departemen korporat dan teknologinya, atau sekitar seperenam dari total karyawannya.


PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

6 hari lalu

PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

Kementerian Kominfo menyatakan PHK oleh startup sebetulnya bisa menjadi momen membentuk perusahaan rintisan baru di Tanah Air. Begini penjelasannya.