"

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

Rice Cooker, alat yang dirancang untuk menanak ataupun menghangatkan nasi. (Shutterstock)
Rice Cooker, alat yang dirancang untuk menanak ataupun menghangatkan nasi. (Shutterstock)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan 680 ribu unit penanak nasi listrik alias rice cooker untuk mendukung pemanfaatan energi bersih. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi listrik per kapita atau e-cooking dan penghematan biaya memasak. 

"Penanak nasi tersebut akan diberikan kepada kelompok penerima manfaat atau KPM, yang tentu datanya mengacu pada Kementerian Sosial," tutur Sub-Koordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Edi Pratikno dalam diskusi publik secara virtual pada Jumat, 25 November 2022. 

Ia menjelaskan, penanak nasi listrik tersebut akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian ESDM pada 2023. Paket program yang disediakan pemerintah adalah Rp 500 ribu per keluarga penerima manfaat atau KPM. Menurutnya, penerima tidak memerlukan penambahan daya. 

Baca juga: Kepala SKK Migas Beberkan Potensi Besar LNG RI dari Aceh hingga Papua

Adapun target KPM penerima paket penanak nasi listrik adalah kelompok rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Sementara itu, bagi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA yang ingin menerima bantuan, perlu validasi dari kepala desa. Hal yang sama berlaku pada pengguna LPG 3 kilogram. Sebab, berdasarkan survei PLN, kata dia, pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA mayoritas masih menggunakan LPG 3 kilogram.

Penanak Nasi Listrik Disebut Lebih Hemat

Edi memastikan penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal. Program bantuan penanak nasi listrik itu pun kini masih membutuhkan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya. 

Meski demikian, Kementerian ESDM telah melakukan sejumlah kajian perihal manfaat dari program tersebut. Edi menyebutkan biaya menanak nasi dengan penanak nasi listrik listrik lebih hemat ketimbang kompor LPG 3 kilogram. Bila menggunakan kompor LPG 3 kilogram, konsumsi energi per bulan mencapai 2,4 kilogram dan biaya menanak nasi menembus Rp 16.800 per bulan. 

Sedangkan apabila menggunakan penanak nasi listrik, konsumsi energi menanak nasi per bulan hanya 5,25 kWh. Konsumsi energi memanaskan per bulan pun hanya 19,80 kWh. Walhasil, biaya menanak nasi menjadi Rp 10.396 per bulan. Sehingga. ada penghematan biaya menanak nasi Rp 6.404 per bulan. 

Menurut Kementerian ESDM, ada potensi manfaat sebesar Rp 680 ribu per rumah tangga pada 2023. Penghematan subsidi mencapai Rp 52,2 miliar dari total biaya pengadaan Rp 340 miliar. Pengurangan volume LPG diperkirakan mencapai 19,6 ribu ton dan penghematan devisa sebesar US$ 26,88 juta. 

Baca juga: Subsidi Kendaraan Listrik, Moeldoko: Masih Dibahas Besaran dan Mekanismenya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini








Insentif Motor Listrik Disalurkan Mulai Hari Ini, Sri Mulyani Gelontorkan Dana Rp 7 T

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Insentif Motor Listrik Disalurkan Mulai Hari Ini, Sri Mulyani Gelontorkan Dana Rp 7 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini secara resmi mengumumkan besaran anggaran yang untuk insentif kendaraan listrik.


Indonesia dan Amerika Serikat Kerja Sama Pengembangan Energi Bersih

2 hari lalu

16__headsot__Rida-Mulyana
Indonesia dan Amerika Serikat Kerja Sama Pengembangan Energi Bersih

Indonesia, melalui Kementerian ESDM, menandatangani MoU dengan Amerika Serikat sebagai dasar kerja sama dalam pengembangan energi bersih.


Menpan RB: Jangan Percaya Calo yang Janji Meloloskan PPPK

2 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menpan RB: Jangan Percaya Calo yang Janji Meloloskan PPPK

Menpan mengimbau para peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis agar tidak mudah percaya dengan calo.


Sudah Ada 21 Bengkel Konversi Motor Listrik, Targetnya Mencapai 50 Bengkel

3 hari lalu

Mekanik tengah menginstalasi motor vespa yang dikonversi menjadi motor listrik di bengkel Petrikbike, Raya Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 18 November 2020. Petrikbike telah banyak mengubah kendaraan roda dua dan sepeda menjadi kendaraan bertenaga listrik dengan harga Rp 5 juta hingga Rp 70 Juta tergantung kecepatan dan jarak tempuh yang di inginkan. Tempo/Tony Hartawan
Sudah Ada 21 Bengkel Konversi Motor Listrik, Targetnya Mencapai 50 Bengkel

Kementerian ESDM menjelaskan saat ini sudah ada 21 bengkel konversi motor listrik. Simak informasi lengkapnya di sini!


21 Bengkel akan Layani Konversi Sepeda Motor BBM ke Listrik, Paling Banyak di Jakarta

4 hari lalu

Mekanik dari PT Trimentari Niaga (BRT) sedang menunjukan proses konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik dalam acara Electric Vehicle (EV) Funday di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Ahad, 18 Desember 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
21 Bengkel akan Layani Konversi Sepeda Motor BBM ke Listrik, Paling Banyak di Jakarta

Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana menyebutkan per hari ini, sudah ada 21 bengkel yang siap melayani konversi sepeda motor BBM ke listrik.


Sri Mulyani: Sektor Keuangan Hanya Bisa Berkembang Jika Ada Kepastian Hukum dan Regulasi

5 hari lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Sri Mulyani: Sektor Keuangan Hanya Bisa Berkembang Jika Ada Kepastian Hukum dan Regulasi

Sri Mulyani mengatakan penegakan hukum yang konsisten akan menjadi fondasi yang luar biasa kuat dan penting bagi pengembangan sektor keuangan.


Dicegah KPK ke Luar Negeri, Beberapa Fakta Eks Direktur TransJakarta Kuncoro Wibowo

5 hari lalu

M. Kuncoro Wibowo, Dirut Transjakarta yang mundur setelah kerja cuma dua bulan bareng Heru Budi
Dicegah KPK ke Luar Negeri, Beberapa Fakta Eks Direktur TransJakarta Kuncoro Wibowo

KPK mencegah mantan Dirut PT TransJakarta M Kuncoro Wibowo berpergian ke luar negeri. Berikut adalah sederet fakta tentang Kuncoro Wibowo.


Sri Mulyani Soroti Penggantian Pagar Puskesmas Masuk Anggaran Penanganan Stunting

5 hari lalu

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Soroti Penggantian Pagar Puskesmas Masuk Anggaran Penanganan Stunting

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti adanya item penggantian pagar puskesmas dalam alokasi anggaran penanganan stunting.


Sri Mulyani Sebut Volatile Food Sumber Inflasi yang Harus Diwaspadai

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Selasa, 14 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Sri Mulyani Sebut Volatile Food Sumber Inflasi yang Harus Diwaspadai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan volatile food adalah sumber inflasi yang harus diwaspadai.


Sri Mulyani: APBN Februari 2023 Surplus Rp 131 Triliun

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Selasa, 14 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Sri Mulyani: APBN Februari 2023 Surplus Rp 131 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN pada akhir Februari 2023 surplus Rp 131,8 triliun.