Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian ESDM: 439 SPKLU untuk Kendaraan Listrik Sudah Berdiri, Berikut Tarifnya

image-gnews
Suasana pengisian daya kendaraan listrik di salah satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022. Sampai saat ini sudah terealisasi 150 SPKLU di seluruh Indonesia per September 2022 dan ditargetkan akan bertambah sekitar 110 SPKLU lagi sampai akhir tahun. Tempo/Tony Hartawan
Suasana pengisian daya kendaraan listrik di salah satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022. Sampai saat ini sudah terealisasi 150 SPKLU di seluruh Indonesia per September 2022 dan ditargetkan akan bertambah sekitar 110 SPKLU lagi sampai akhir tahun. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan hingga kini, sudah ada 439 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang terpasang di seluruh Indonesia. 

"SPKLU itu telah tersebar di 328 titik lokasi. Terakhir kemarin ada informasi Surabaya ingin juga mengajukan permohonan izin terkait SPKLU," kata Sub-Koordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Edi Pratikno melalui diskusi publik secara virtual pada Jumat, 25 November 2022. 

Kemudian, ia menyatakan terdapat 966 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang sudah terpasang di lebih dari 100 titik lokasi. Namun, SPBKLU itu baru dibangun di beberapa provinsi, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Batam, dan Sulawesi Selatan. 

Baca: Kendaraan Listrik Kian Banyak, Budi Karya: Pom Bensin Akan Turun Fungsi

Edi menjelaskan, pembangunan SPKLU dan SPBKLU itu terus berlanjut sesuai dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Selain itu, program ini berlandaskan pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. 

Kendati begitu pada praktiknya, ia mengatakan terdapat regulasi-regulasi yang perlu disesuaikan ihwal kebijakan tersebut. Karenanya, pemerintah menggodok perubahan Permen Nomor 13 Tahun 2020, khususnya soal tarif SPKLU. Edi berujar, perubahan peraturan sedang didiskusikan bersama biro hukum. 

Ada Perubahan Tarif untuk Layanan Khusus

Edi mengimbuhkan, dalam revisi itu nantinya ada perubahan tarif curah atau tegangan menengah 20 kV. Tarif yang dikenakan rencananya sebesar Rp 714 per kWh. Tarif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 yang mengacu ke Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016. 

Selanjutnya, perubahan tarif layanan khusus atau tegangan rendah yang akan dikenakan sebesar Rp 1.650 per kWh dengan koefisien N 1. Tarif ini, kata dia, juga telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tarif curah diberikan untuk Badan Usaha SPKLU yang berlangganan ke PLN dengan daya di atas 200 kVA. Ketentuannya ialah minimal tiga unit SPKLU untuk fast charging dan di atas dua unit untuk ultrafast charging. Perubahan lainnya adalah soal tarif layanan khusus yang diberikan untuk badan usaha dengan langganan di bawah 22 kW dengan teknologi slow charging dan medium charging.

Dia menyebutkan ada penentuan koefisien N 1 untuk tarif layanan khusus sehingga memberikan margin keuntungan yang cukup kepada badan usaha SPKLU. Selanjutnya, perubahan tarif ke konsumen atau pelanggan electic vehicle (EV). Tarif yang dikenakan kepada konsumen dari badan usaha SPKLU adalah maksimum Rp 2.475 per kWh, untuk teknologi slow, medium, fast dan ultrafast charging

Selain itu, lantaran ada investasi tambahan untuk SPKLU tipe fast dan ultrafast charging, ia mengatakan biaya layanan atau biaya beban yang bersifat tetap akan dikenakan satu kali setiap pengisian. Adapun besar biaya layanan untuk fast charging adalah maksimal Rp 21.974 per pengisian atau per charging. Lalu tarif ultrafast charging menjadi maksimal Rp 62.500 per charging. 

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyatakan akan memberikan insentif harga daya listrik untuk memperluas pembangunan SPKLU. Penambahan SPKLU dinilai penting seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan listrik di Indonesia.

"Harga listriknya ditetapkan murah dan nanti dijualnya terserah. Jadi ini akan menciptakan kompetisi," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Tempo, Rabu, 2 November 2022. Dadan mengatakam Kementerian ESDM merevisi regulasi demi memudahkan pembangunan SPKLU agar perkembangan ekosistem kendaraan listrik kian pesat di Indonesia.

Baca juga: Subsidi Kendaraan Listrik, Moeldoko: Masih Dibahas Besaran dan Mekanismenya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

6 jam lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

11 jam lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

1 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

Insentif HGBT berlaku untuk tujuh kelompok industri yang meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.


Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

1 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti.


Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Lewat Pembayaran Tunai Mulai Berlaku 2026

5 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah mulai memberlakukan pembelian liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per hari Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Lewat Pembayaran Tunai Mulai Berlaku 2026

Rencana pemberian subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat sudah dibahas bersama Kementerian ESDM


Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191

6 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno setuju dengan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.


Industri Baru Berpeluang Dapat HGBT usai Jokowi Lanjutkan Kebijakan Insentif Harga Gas

7 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Industri Baru Berpeluang Dapat HGBT usai Jokowi Lanjutkan Kebijakan Insentif Harga Gas

Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi tujuh kelompok industri


Pemerintah Bakal Kembangkan Nuklir sebagai Energi Terbarukan

7 hari lalu

Amerika Serikat dan Indonesia pada Jumat, 17 Maret 2023, mengumumkan kemitraan strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Amerika di Jakarta
Pemerintah Bakal Kembangkan Nuklir sebagai Energi Terbarukan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energi nuklir masuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia


Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Kontraktor Migas Garap Blok Idle

9 hari lalu

Ilustrasi proyek migas SKK Migas. Foto: dok SKK Migas
Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Kontraktor Migas Garap Blok Idle

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan agar kontraktor Migas mengerjakan blok idle untuk optimalisasi produksi.


Dugaan Korupsi Penerangan Jalan Tenaga Surya, Kementerian ESDM: Kami Dukung Penegakan Hukum

11 hari lalu

Penyidik Bareskim membawa beberapa sitaan hasil dari penggeledahan Gedung Ditjen EBTKE Kementerian ESDM sekitar pukul 20:50, Kamis 4 Juli 2024. Jihan
Dugaan Korupsi Penerangan Jalan Tenaga Surya, Kementerian ESDM: Kami Dukung Penegakan Hukum

Polri tengah mengusut dugaan korupsi proyek PJUTS di Kementerian ESDM tahun 2020 dengan nilai kontrak Rp108 miliar.