PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk


TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21, yakni pajak dari kalangan pekerja, mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Menurutnya, hal tersebut tidak sejalan dengan isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang terjadi akhir-akhir ini. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis 24 November 2022. Dia memaparkan data APBN per Oktober 2022 secara rinci, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, termasuk penerimaan pajak.

Baca: Dana Pemda Mengendap di Bank Jadi Rp 278 T, Sri Mulyani: Naik Sangat Signifikan

Dia memaparkan bahwa hingga Oktober 2022, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.448,2 persen. Jumlahnya tumbuh 51,8 persen (year-on-year/YoY) dan telah mencapai 97,5 persen dari target.

PPh 21 atau pajak dari penghasilan orang pribadi berkontribusi 9,9 persen terhadap total penerimaan pajak, sehingga nilainya berkisar Rp143,3 triliun. Penerimaan PPh 21 pada Januari—Oktober 2022 itu tumbuh hingga 21 persen (YoY).

Berdasarkan perhitungan itu, penerimaan PPh 21 pada kurun Januari—Oktober 2021 berarti berkisar Rp118,4 triliun. Kinerja PPh 21 pada tahun lalu itu tercatat hanya tumbuh 2,7 persen (YoY).

Sri Mulyani menyebut bahwa tren penerimaan pajak dari para karyawan yang tumbuh hingga 21 persen menjadi tidak sejalan dengan gonjang-ganjing mengenai PHK massal. Alasannya, menurut Sri Mulyani, setoran pajak yang meningkat menunjukkan bahwa para pekerja tetap bekerja dan perpenghasilan.

"Memang ini menjadi agak kikuk kalau dibandingkan dengan beberapa berita mengenai PHK. Kalau kita lihat PPh 21 yang meningkat 21 persen berarti ada karyawan yang memang bekerja dan mendapatkan pendapatan, dan kemudian perusahaannya membayar PPh 21," ujar Sri Mulyani pada Kamis 24 November 2022.

Pada Oktober 2022 saja, penerimaan PPh 21 tumbuh 17,4 persen (YoY). Sri Mulyani melihat hal tersebut menunjukkan penghasilan para tenaga kerja secara akumulatif berarti meningkat, karena setoran pajaknya pun naik secara tahunan.

"Artinya untuk pertumbuhan pajak karyawan itu masih positif," katanya.

PHK terjadi dalam beberapa waktu terakhir di berbagai sektor usaha. Para pekerja di sektor padat karya, seperti tekstil, dilaporkan terkena PHK sebagai imbas dari kondisi ekonomi global yang berpengaruh ke permintaan ekspor.

Selain itu, PHK di sektor teknologi pun melanda sejumlah perusahaan. Misalnya, PT Shopee Indonesia melakukan PHK terhadap 3 persen karyawannya pada September 2022, lalu PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) melakukan PHK terhadap 12 persen dari total pekerja pada November 2022.

BISNIS

Baca: Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

19 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 26 November 2022 antara lain respons BRI atas nasabah yang menyebut kehilangan dana tabungan.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

2 hari lalu

Minta Penerapan Kenaikan Upah Ditunda, Pengusaha Beralasan Demi Cegah PHK Massal

Pengusaha meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda Permenaker Nomor 18/2022 yang mengatur kenaikan upah.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

2 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


Ragam Penyebab Startup Gagal

2 hari lalu

Ragam Penyebab Startup Gagal

Ada beberapa kesalahan pengusaha saat memulai usaha yang membuat bisnis startup-nya kandas di tengah jalan, contohnya seperti berikut ini.


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

2 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

2 hari lalu

Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

Andaikan PHK tak terhindarkan, kata Indah, perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

2 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

2 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.