Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

image-gnews
Hariyadi B. Sukamdani  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Tempo/Aqsa Hamka
Hariyadi B. Sukamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Tempo/Aqsa Hamka
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal ini penting diperhatikan agar kenaikan upah tidak malah memberatkan pelaku usaha dan mengganggu iklim usaha.

Bila mengacu pada kondisi hukum saat ini, kata Arsjad, UU Cipta Kerja secara sah masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun meski disebut inkonstitusional bersyarat hingga ada perbaikan sebagaimana amar putusan MK sebelumnya.

Permenaker dianggap ambigu 

Oleh karena itu, sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan, maka tidak diperkenankan adanya penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan payung hukum tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menyebutkan Permenaker No 18/2022 didasarkan pada PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Karena PP tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UU Cipta Kerja.

Dengan begitu, kata Arsjad, dikeluarkannya Permenaker 18/2022 menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu diperlukan putusan yudikatif untuk menjawab keambiguan yang muncul.

Oleh karena itu, Apindo dan seluruh perusahaan anggota Kadin akan mengajukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18 Tahun 2022. "Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif," ujar Arsjad.

BISNIS

Baca juga: Kemnaker: Batas Pengumuman Besaran Upah Minimum 2023 di Daerah Diperpanjang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini .

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

5 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VI dan Kementerian Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mendag Zulhas Temui Jaksa Agung, Minta Dukungan Bentuk Satgas Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung. Minta dukungan bentuk satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal.


Terkini Bisnis: Trem Otonom Akan Beroperasi di IKN Agustus Mendatang, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

14 jam lalu

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Terkini Bisnis: Trem Otonom Akan Beroperasi di IKN Agustus Mendatang, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Rangkaian trem otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada akhir Juli 2024.


Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

16 jam lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Arsjad Rasyid (tengah), menerangkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lewat lembaga mediasi yang didirikan KADIN pada Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Kadin Indonesia siapkan white paper berisi usulan pelaku usaha dan akademisi soal kebijakan ekonomi. Dukung pelaksanaan program Prabowo.


Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

20 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping.


Kadin Sebut Hotel Nusantara Agung Sedayu Grup Siap Digunakan pada Momen Kemerdekaan RI di IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo tiba pada peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 23 September 2023. Hotel Vasanta menjadi hotel kedua yang dibangun di kawasan IKN. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kadin Sebut Hotel Nusantara Agung Sedayu Grup Siap Digunakan pada Momen Kemerdekaan RI di IKN

Selain Hotel Nusantara, sarana lainnya seperti rumah sakit dan ritel sudah mulai dibangun di IKN


Kadin Sebut Indonesia Bisa Ambil peluang dari Perang Dagang Amerika Cina, Apa Saja?

1 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kadin Sebut Indonesia Bisa Ambil peluang dari Perang Dagang Amerika Cina, Apa Saja?

Kadin sebut Indonesia bisa ambil peluang dari perang dagang Amerika Cina. Namun tergantung kesiapan industri.


Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

1 hari lalu

Yukki Nugrahawan Hanafi. Foto : Interport
Kadin Minta Satgas Pemberantasan Impor Ilegal Melibatkan Kepolisian dan Bea Cukai

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta satgas pemberantasan impor ilegal melibatkan kepolisian dan bea cukai.


UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

1 hari lalu

Koordinator utama tim advokasi konstitusi dan demokrasi, Amis Yanto Ijie dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Agustinus R Kambuaya ajukan uji materiil Undang-Undang otonomi khusus untuk Papua di kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

UU Otonomi Khusus Papua dinilai menghilangkan hak konstitusional orang asli Papua.


Kadin Minta Aturan Bea Masuk Impor Tidak Ganggu Pasokan Bahan Baku Industri

1 hari lalu

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menemui awak media usai mengadakan pembicaraan tertutup di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Kadin Minta Aturan Bea Masuk Impor Tidak Ganggu Pasokan Bahan Baku Industri

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid minta aturan bea masuk impor tidak menggangu pasokan bahan baku industri dalam negeri.


Kadin Sebut Pemerintah Hati-hati Terapkan Safeguard, Ada Potensi Retaliasi

1 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kadin Sebut Pemerintah Hati-hati Terapkan Safeguard, Ada Potensi Retaliasi

Kadin Indonesia sebut pemerintah hati-hati menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Ada potensi retaliasi.