Adapun pembengkakan biaya proyek senilai Rp 21,4 triliun atau US$ 1,449 miliar versi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu belum disepakati oleh pihak Cina. Pasalnya, dari hitungan otoritas negara tirai bambu itu, nilai cost overrun proyek tersebut lebih rendah atau sekitar US$ 980 juta.
Pembengkakan biaya versi Cina
"Angka ini belum final karena ada perbedaan view mengenai angka final. Ini belum disepakati dan sedang proses," kata Tiko.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat kerja dengan Wamen BUMN, Direktur Utama PT KAI, dan Direktur Utama PT KCIC, menyatakan pihaknya menyetujui tambahan PMN dengan pertimbangan bahwa PT KAI telah menyelesaikan audit BPKP serta Komite Proyek KJCB atas cost overrun tersebut.
Komisi VI DPR lalu meminta Kementerian BUMN untuk memastikan bahwa PMN tersebut dapat digunakan KAI untuk menyelesaikan proyek kereta cepat tepat waktu, yakni pada Juni 2023.
Dengan begitu, cost overrun tak terjadi lagi, dan proyek rampung dengan tepat kualitas, dan tepat guna untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
"Komisi VI DPR RI juga meminta Kementerian BUMN untuk memastikan bahwa penyertaan modal negara digunakan sesuai peruntukannya dan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG)," kata Aria.
BISNIS | ANTARA
Baca juga: Di Depan Xi Jinping, Luhut: Kereta Cepat Harus Selesai Tahun Depan, Tidak Boleh Mundur
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini .
