bank bjb Teken PKS dan Nota Kesepahaman dengan Polri


INFO BISNIS - bank bjb dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Bantuan Pengamanan dan Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan pada Senin, 14 November 2022 di Bali.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi dengan Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen. Pol. Agung Setya. Sedangkan penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen. Pol. Lukas Akbar Abriari dengan Direktur Komersial & UMKM bank bjb Nancy Adistyasari, serta disaksikan oleh Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Suartini.

Beberapa layanan yang dikerja samakan antara lain pemanfaatan data, pembukaan rekening giro, pemanfaatan layanan virtual account (VA), penggunaan jasa payroll, serta penyediaan produk dan jasa layanan perbankan lainnya.

Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol. Lukas Akbar Abriari berharap kesepakatan ini saling memberikan keuntungan termasuk kepada 1.427 satuan kerja dibawah Polri. Sedangkan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, kolaborasi ini merupakan upaya pengembangan bisnis perusahaan guna menjangkau khalayak yang lebih luas. bank bjb senantiasa berkomitmen memberi layanan keuangan prioritas yang solutif dan dapat diandalkan.

"Sinergi antara bank bjb dengan Polri ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan layanan keuangan di bank bjb, sekaligus juga memberi manfaat bagi Polri dan masyarakat luas," kata Yuddy. (*)






Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

4 jam lalu

Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Inggris.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

6 jam lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Bertandang ke Arab Saudi, Pimpinan Parlemen Telisik Biaya Haji

6 jam lalu

Bertandang ke Arab Saudi, Pimpinan Parlemen Telisik Biaya Haji

Konsultasi berlangsung dengan sejumlah pimpinan lembaga yang mengurusi perjalanan haji.


Wawali Pontianak Minta Musrenbang Tentukan Pembangunan Prioritas

6 jam lalu

Wawali Pontianak Minta Musrenbang Tentukan Pembangunan Prioritas

Perencanaan harus disusun dengan cerdas, efisien, efektif.


Ahmad Sahroni Minta tak Ada Diskriminasi Antarpengguna Jalan

7 jam lalu

Ahmad Sahroni Minta tak Ada Diskriminasi Antarpengguna Jalan

Indonesia belum memiliki aturan atau kajian soal diperbolehkannya kendaraan roda 2 melintasi jalan tol


HNW Minta Konsistensi pada Sistem Pemilu Terbuka

7 jam lalu

HNW Minta Konsistensi pada Sistem Pemilu Terbuka

MK pada tahun 2008 sudah pernah memutuskan mengubah sistem pemilu dari terutup ke sistem terbuka.


Lestari: Sistem Pendataan Dapat Atasi Konflik Pertanahan

7 jam lalu

Lestari: Sistem Pendataan Dapat Atasi Konflik Pertanahan

Sertifikasi berbasis digital harus diikuti dengan upaya pembinaan dan peningkatan literasi digital masyarakat.


Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

9 jam lalu

Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

Sosialisasi itu akan mengangkat tema seputar peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas bangsa.


Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

9 jam lalu

Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penandatangan Perjanjian Kinerja dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014.


BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

10 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

Pemkab Muna Barat telah mendaftarkan 2.270 pegawai Non ASN dan 10.424 pekerja rentan.