Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pendanaan Transisi Energi, Sri Mulyani Disebut Berperan Penting Agar RI Dapat Bunga Murah

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Rahdi, melihat peran Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat penting menentukan seberapa besar Indonesia memperoleh bunga pinjaman untuk pendanaan transisi energi dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

Sebab, Sri Mulyani merupakan co-chair Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Perubahan Iklim, yang namanya telah diperhitungkan dunia. 

"Saya kira Sri Mulyani tepat ditempatkan sebagai co-chair. Dia kan sudah lama di World Bank. Itu bekal dia untuk melobi lembaga internasional agar Indonesia mendapat pinajaman murah, paling tidak dari World Bank, IMF, atau ADB," kata Fahmy saat ditemui di Departemen Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta, 21 November lalu. 

Baca: RI Dapat Pembiayaan Transisi Energi Rp 311 Triliun, Sri Mulyani Cs Siapkan Proyek

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 15-16 November, Indonesia memperoleh komitmen bantuan dari kemitraan G7+ untuk pendanaan transisi energi senilai US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 311 triliun. Dana itu diberikan dalam bentuk hibah dan pinjaman. 

Belum terang seberapa besar porsi pembagian antara pinjaman dan hibah yang didapatkan Indonesia. Seorang sumber Tempo di Kabinet Jokowi menyatakan pemerintah akan mengupayakan negosiasi untuk memperoleh bunga rendah jika bantuan itu berbentuk pinjaman. 

Adapun dalam enam bulan ke depan, pemerintah bakal menyusun rencana pemanfaatan dana transisi energi, seperti untuk mempercepat pensiun dini PLTU batu bara. Fahmy mengakui pendanaan dalam bentuk pinjaman akan menambah beban lantaran bunga utang yang ditanggung Indonesia kian besar. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Batas Atas Kemampuan Bayar Utang Pemerintah 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Setujui 7 Nama Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, Berikut Selengkapnya

12 menit lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui 7 Nama Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, Berikut Selengkapnya

Rapat paripurna ke-10 DPR RI menyetujui 7 anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan atau BS LPS periode 2023-2028


Gedung Putih: Putin Bisa Menang Perang jika Bantuan AS untuk Ukraina Habis

4 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT virtual G20 melalui tautan video di Moskow, Rusia, 22 November 2023. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
Gedung Putih: Putin Bisa Menang Perang jika Bantuan AS untuk Ukraina Habis

Gedung Putih memperingatkan Putin bisa memenangkan perang jika Kongres AS gagal menyetujui pendanaan baru Ukraina


PLN Gandeng GEAPP Kembangkan Infrastruktur Kendaraan Listrik di Indonesia

22 jam lalu

GEAPP akan memberikan bantuan teknis kepada PLN dalam mencapai komitmen net zero. (Dok PLN)
PLN Gandeng GEAPP Kembangkan Infrastruktur Kendaraan Listrik di Indonesia

PLN bekerja sama dengan GEAPP dalam memajukan transisi energi di Indonesia, termasuk memcepat era kendaraan listrik.


Indonesia Butuh USD 1 Triliun untuk Capai NZE pada 2060, Jokowi Cari Pendanaan di COP28

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ketika keduanya bertemu di sela-sela konferensi iklim PBB (COP28) di Dubai, UAE, Sabtu, 2 Desember 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Indonesia Butuh USD 1 Triliun untuk Capai NZE pada 2060, Jokowi Cari Pendanaan di COP28

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh dana US$ 1 triliun untuk mewujudkan target net zero emission (NZE) pada 2060.


Kontainer Barang Pekerja Migran Ditahan Bea Cukai di Tanjung Emas, Begini Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani

2 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kontainer Barang Pekerja Migran Ditahan Bea Cukai di Tanjung Emas, Begini Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani

Yustinus Prastowo berharap pekerja migran Indonesia tidak mudah tergocek provokasi dan informasi yang tidak tepat dari pihak manapun.


Panglima TNI Minta Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Setara Anggota Polri, Apa Batasan ULP TNI-Polri?

2 hari lalu

Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto saat dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023. Adapun Agus dilantik untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun. Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023. Karier Agus pun cukup moncer, terutama setelah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada 2009-2011 atau bertepatan saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Siliwangi, dan Wakil Kepala KSAD sebelum dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Panglima TNI Minta Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Setara Anggota Polri, Apa Batasan ULP TNI-Polri?

Panglima TNI Agus Subiyanto mengusulkan kenaikan uang lauk pauk (ULP) bagi prajurit TNI yang sebelumnya berada di bawah anggota Polri.


Percepat Transisi Energi, Indika Energy Teken Kerja Sama dengan Bank Mandiri

3 hari lalu

Logo Indika Energy. Indikaenergy.co.id
Percepat Transisi Energi, Indika Energy Teken Kerja Sama dengan Bank Mandiri

PT Indika Energy Tbk (INDY) menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Mandiri pada Kamis, 30 November 2023.


Prabowo soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik: Negara yang Tidak Siap akan Diganggu

4 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai penyerahan delapan unit helikopter angkut berat Airbus H225M kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Atang Sendjaja, Kemang, Bogor, pada Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo soal Urgensi Anggaran Pertahanan Naik: Negara yang Tidak Siap akan Diganggu

"Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital, bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang tidak siap akan diganggu, akan ditindas," kata Prabowo.


Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

4 hari lalu

Ilustrasi bioskop. Sumber: the straits times/asiaone.com
Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menanggapi wacana BUMN Perum Produksi Film Negara (PFN) untuk menghimpun pajak film bioskop.


Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Khawatir Kecerdasan Buatan Bisa Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, AI berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.