Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petani Tolak Impor Beras, Kritik Bulog dan Badan Pangan

image-gnews
Pekerja mtengah istirahat usai membongkar truk bermuatan beras di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Jawa Barat, 31 Maret 2022. Bulog menjamin stok beras, telur, dan gula pasir, aman untuk Ramadan dan Lebaran. TEMPO/Prima Mulia
Pekerja mtengah istirahat usai membongkar truk bermuatan beras di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Jawa Barat, 31 Maret 2022. Bulog menjamin stok beras, telur, dan gula pasir, aman untuk Ramadan dan Lebaran. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menolak rencana impor beras karena tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pangan. Pernyataan ini menanggapi kabar impor beras sebesar 500 ribu ton oleh Perusahaan Umum Bulog.

Henry mengatakan sesuai undang-undang, impor beras tidak diizinkan bila produksi dalam negeri masih cukup. Kecukupan stok itu sebelumnya sudah disampaikan Kementerian Pertanian.

"Jadi ya tidak bisa impor beras. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry melalui keteranganya kepada Tempo, Selasa, 22 November 2022. 

Baca juga: Bulog Klaim Punya Stok 1,2 Juta Ton, Buwas: 500 Ribu Ton Ada di Luar Negeri

Menurut Henry, saat ini petani bekerja keras untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan stok cadangan pangan. Henry berharap Bapanas memperbanyak gudang penyimpanan saat petani panen raya, bukan kala pertengahan tahun atau panen kecil seperti sekarang. 

Berbeda dengan klaim Kementerian Pertanian, Bulog sebelumnya merasa cadangan beras di dalam negeri tidak memenuhi target pemerintah, yakni 1,2 juta ton. Padahal, stok beras yang dihitung perusahaan adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat, belum termasuk stok yang ada di pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Henry melanjutkan, perhitungan Bulog tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab, saat ini beras masih tersedia di pemerintah daerah dan di tengah masyarakat. Dengan begitu, ia tak sepakat apabila Bulog mengimpor beras dengan berdalih pasokan dalam negeri minim. 

Masalah beras dinilai semakin semrawut karena kinerja Badan Pangan Nasional (Bapanas) belum maksimal. Padahal, Henry mengatakan, Bapanas adalah badan otoritas yang mengurusi urusan cadangan pangan. Jika sesuai dengan mandatnya, kata dia, Bapanas harus menjadi penentu kebijakan ketersediaan pangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bapanas seharusnya menjadi pihak yang sah untuk menentukan langkah impor atau tidak, bukan Bulog," ucap Henry.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas menjelaskan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri. Kemudian, 500 ribu ton beras komersial yang berada di luar negeri.

“Stok beras di luar negeri ini bisa kapan saja kami tarik jika memang stok dalam negeri sudah habis. Intinya untuk stok beras tidak ada masalah,” kata Buwas melalui keterangan tertulis pada Jumat, 18 November 2022.

Sehingga, kata Buwas, total cadangan beras pemerintah atau CBP kini sudah hampir 1,2 juta ton. Sebanyak 500 ribu ton beras di luar negeri itu merupakan hasil kerja sama Bulog dan mitra mancanegara. Namun, ia tak menjelaskan ihwal proses importasi maupun mitra mana yang bekerja sama dengan Bulog tersebut.

Baca Juga: Harga Beras Naik jadi Rp 10.000, Pedagang: Kalau Karawang Panen, Harga Balik Lagi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

15 menit lalu

Petugas melakukan pengecekan saat membongkar daging kerbau beku impor di New Priok Container Terminal One (NPCT1) - Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 12 April 2023. Sebanyak 18.000 ton daging kerbau tersebut didatangkan untuk memenuhi cadangan stok daging nasional guna mencukupi kebutuhan dalam negeri, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri yang permintaannya relatif cukup tinggi. Tempo/Tony Hartawan
Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

Asosiasi Impor Daging Indonesia ajukan permohonan izin impor daging kerbau. Berjanji bisa menjual di bawah HET.


Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

3 jam lalu

Pekerja memasukkan gabah ke dalam mesin pengeringan di Sentra Penggilingan Padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis 21 Juli 2022. Menurut Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso, pihaknya kini memiiki 10 MRMP, salah satunya di Kendal yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pengering yang mampu mengolah gabah dengan kapasitas 120 ton per hari, penggilingan gabah atau 'rice milling unit' (RMU) dengan kapasitas sebesar 6 ton per jam, dan silo sebanyak tiga unit. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Andy Nugroho mengemukakan penyerapan gabah atau beras langsung dari petani dilakukan Bulog sejak awal 2024 dengan menerapkan skema komersial.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

1 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.


Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

1 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.


Khawatir Terimbas Cuaca Buruk, Yogya Gelar Sidak Serentak Pantau Stok Pangan Menjelang Lebaran

1 hari lalu

Wisatawan mancanegara menyambangi Pasar Beringharjo Yogyakarta. (Dok. Istimewa)
Khawatir Terimbas Cuaca Buruk, Yogya Gelar Sidak Serentak Pantau Stok Pangan Menjelang Lebaran

Kekhawatiran kurangnya stok pangan pada masa libur Lebaran 2024 sempat muncul akibat kondisi cuaca buruk.


Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

2 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.


Mendag Zulkifli Hasan Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Tambun Klaim Harga Beras Turun Awal April 2024

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat kunjungan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Anyar, Bogor, Jawa Barat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Mendag Zulkifli Hasan Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Tambun Klaim Harga Beras Turun Awal April 2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Tambun, Bekasi Jawa Barat. Dia mengklaim harga beras mulai normal pada April 2024.


Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

5 hari lalu

Pekerja mengemas jagung yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Jnauari 2019. Jagung tersebut merupakan jagung impor gelombang kedua dari Brazil, sebanyak 26 ribu ton yang merupakan bagian dari total 100 ribu ton jagung impor dan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah peternak di wilayah Jawa dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyetop impor jagung menjelang Ramadan 2024.


Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

7 hari lalu

Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengenakan caping dan jas hujan membawa spanduk saat menggelar aksi di depan Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan enam tuntutan yang diantaranya; menolak keputusan impor beras tahun 2024, Target Cadangan Beras Pemerintah (TCBP) harus berasal dari petani, mencabut UU Cipta Kerja dan mengembalikan pasal - pasal yang berpihak kepada petani. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

Pengamat pertanian dari CORE menilai Bulog seharusnya menyerap gabah petani saat panen raya untuk menjadi stok penyangga.


Bulog Sebut Penyaluran SPHP Beras Didominasi Pengecer hingga 51,6 Persen

7 hari lalu

Seorang pekerja merapikan beras program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Kemendag meminta kepada Perum Bulog agar pengiriman beras pemerintah ke ritel modern yang digelontorkan lewat program SPHP dipercepat, hal tersebut guna menstabilkan harga beras yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per 5 kilogram. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Bulog Sebut Penyaluran SPHP Beras Didominasi Pengecer hingga 51,6 Persen

Bulog sebut penyaluran SPHP beras didominasi pengecer.