Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan dana yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berhasil mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi di masyarakat. Data menunjukkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh lembaga itu terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 34,75 persen per tahun.
Namun, jumlah dana yang terkumpul belum mencapai potensi zakat secara keseluruhan. "Yang jadi masalah kita sekarang adalah potensi zakat yang mestinya diperoleh masih sangat jauh karena sekarang baru mencapai 10 persen dari potensi, berarti masih harus 90 persen lagi," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahim dengan Pimpinan Pengurus Baznas se-Jawa Tengah di The Sunan Hotel, Solo, Senin, 21 November 2022.
"Kalau sudah 90 persen tercapai, saya kira tidak ada lagi orang miskin di Indonesia," kata Ma'ruf melanjutkan. Ma'ruf menyebut ada berbagai masalah kemasyarakatan dan keumatan yang belum bisa ditanggulangi seluruhnya oleh APBN atau APBD.
Sehingga, dana yang dihimpun BAZNAS dianggap bisa turut membantu mengelarkan berbagai masalah, seperti kemiskinan, stunting, dan bencana. Dana itu juga bisa disalurkan sebagai beasiswa dan modal usaha yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Kendati demikian, Ma'ruf melihat masih ada masalah dari pemahaman atau literasi masyarakat terhadap zakat. Selain itu, belum ada regulasi yang bersifat mandatory atau memaksa untuk melaksanakan ZIS.
"Pendekatan kepada masyarakat yang selama ini dipakai adalah kesukarelaan dan belum masuk kepada wilayah mandatory, sehingga belum bisa memaksa, dan kendala di sini adalah karena belum adanya regulasi untuk itu. Sehingga yang harus memahami di sini adalah anggota DPR, karena untuk ini harus diatur oleh undang-undang yang ranahnya ada di DPR," kata Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan, hal yang perlu dipahami masyarakat adalah zakat bukan hanya menyelamatkan kaum fakir dan miskin, tapi para pemilik harta itu. Sebab, dalam harta ada hak.
Ia mencontohkan sertifikasi halal yang dulu belum diterapkan dan wajib untuk semua produk, namun kini sudah menjadi keharusan karena ada regulasi yang mengatur.
Ma'ruf berharap, ke depan, ada aturan mengenai zakat layaknya sertifikasi halal yang telah diwajibkan untuk semua produk di Indonesia. "Sekarang bukan SK Presiden, Keppres, Inpres, tapi undang-undang dan itu (ranahnya) ada di DPR, jadi yang harus kita paksa itu adalah DPR. Sehingga, saat Pemilu nanti, calon-calon anggota DPR wajib memahami tentang ini," ujarnya.
Wapres Juga Soroti Masalah Kemiskinan Ekstrem
Ma'ruf juga menyoroti masalah kemiskinan ekstrem dan stunting di Indonesia. Menurutnya, stunting bukan hanya masalah kesehatan tapi juga pendidikan. Dia juga mengatakan masalah ekonomi bisa berdampak pada sulitnya mengembangkan diri sehingga menjadi beban.
Ihwal kemiskinan ekstrem yang sekarang menjadi 2 persen, dia menyebut angka itu harus bisa turun menjadi nol persen pada 2024. Peran BAZNAS di sini sangat penting dan sangat strategis untuk membantu pengentasan ekonomi dan pemberdayaan maupun penanggulangan stunting," katanya.
Kemudian, Ma'ruf berharap semangat kebersamaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat mendorong Baznas menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. "Saya harapkan semangat BAZNAS pusat, daerah terus memacu target dari tahun ketahun harus naik," ucapnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Iklan
